Kesaksian Achadi (Bagian 3)

Suasana politik sangat tegang, tidak menentu, hampir-hampir jalannya pemerintahan limbung. Bung Karno, menurut kesaksian Achadi, dengan penuh keprihatinan tetap terus berjuang mencegah pertumpahan darah dan perpecahan bangsa. Salah satu langkah yang dia tempuh adalah merombak kabinet menjadi Kabinet Ampera yang kemudian menunjung Jenderal Soeharto sebagai ketua presidium. Para menteri yang diangkat pun menampung aspirasi atau tepatnya desakan politik yang ada ketika itu.

Dalam pidatonya tanggal 17 Agustus 1966 dengan judul “Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah”, dan naskah pidatonya masih ada hingga kini, Bung Karno menyatakan berkali-kali bahwa SP 11 Maret 1966 bukanlah “transfer of authority”, melainkan suatu perintah penugasan dari Presiden Sukarno kepada Jenderal Soeharto.

Ternyata perkembangan selanjutnya adalah bahwa dalam periode Kabinet Ampera dengan ketua presidium Soeharto, dikeluarkan kebijakan sebagai berikut:

a. UU No 7 tahun 1966 tentang Penyelesaian Masalah Utang-Piutang antara Pemerintah Indonesia dengan Belanda.

b. UU No. 8 tahun 1966 tentang Pendaftaran sebagai Anggota Asian Development Bank (ADB)

c. UU No. 9 tahun 1966 tentang Pendaftaran Kembali Indonesia sebagai Anggota Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.

d. UU No 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) mencabut UU No 16 tahun 1965 (bulan Agustus tentang penanaman modal asing). Bung Karno menolak segala bentuk keterlibatan modal asing di Indonesia, sementara Soeharto menggantinya dengan UU No 1 tahun 1967 tersebut, sehingga modal asing pun berduyun-duyun masuk dan menguasai perekonomian Indonesia. Hingga sekarang. (roso daras/bersambung)