Toto Suryawan SP dan “Laskar Marhaen”

Roso, Toto, Heni

Sabtu, 25 Desember 2012, saat Libur Natal, dua orang Sukarnois mengajak bertemu. Jadilah siang itu, saya ditemani rekan Sumarno, menerima dua orang Sukarnois di kantor Condet, Jakarta Timur. Dua orang itu masing-masing adalah anak biologis Bung Karno yang bernama Toto Suryawan Soekarnoputra, dan Hani Merliana, anak ideologis Bung Karno.

Apa yang kami rembug? Tidak jauh dari tema Bung Karno. Benar, kami membicarakan hal-ihwal tentang Sukarno dan Sukarnoisme, dan akhirnya mengerucut ke topik Marhaenisme. Toto Suryawan, putra tunggal Bung Karno dari istri Kartini Manoppo, cukup lama sebenarnya berkecimpung dalam politik praktis. Pernah dekat dengan lingkungan PDIP, dan sekarang duduk di pengurusan PNI Marhaenisme pimpinan Sukmawati.

Sekalipun nama Toto Suryawan tidak pernah di-declare sebagai putra Bung Karno, tetapi saudara-saudara sekandung dari ibu Fatmawati, Hartini, dan Ratna Sari Dewi memakluminya sebagai putra Bung Karno. Mereka pun bergaul relatif intens. Toto tampak hadir di sejumlah acara keluarga yang melibatkan putra-putri Bung Karno dari Fatmawati. “Orang tidak banyak mengenal saya sebagai putra Bung Karno. Buat saya tidak masalah. Saya sebagai putra biologis hanya concern bagaimana mengaplikasikan prinsip-prinsip hidup Bung Karno, serta berniat menyiarkan ajaran Bung Karno,” ujar Toto.

Seperti siang itu, dia antusias berbicara bagaiamana konsep marhaenisme yang sejatinya masih sangat relevan untuk diaplikasikan di bumi Indonesia. Dia bahkan sangat antusias ketika diajak membentuk semacam wadah pengkajian sekaligus sarana pengaplikasian ajaran-ajaran Bapaknya. Di wadah itulah, diharapkan akan terjadwal agenda-agenda sosialisasi ajaran Bung Karno, dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Bahkan, di wadah itu pula dia memimpikan lahir karya nyata-karya nyata anggota dalam praktik kehidupan sehari-hari.

“Ini bukan wadah politik. Anggotanya, atau partisipannya bisa dari golongan mana saja. Kalau dia kader politik, tidak ada pembatasan dari parpol mana, tidak menyoal keyakinan dan agama… intinya ini wadah plural,” tegas Toto Suryawan.

Wadah itu ditunggangi sebuah pamrih, tentang kebutuhan akan lahirnya satu wadah Sukarnois yang bebas dari kepentingan politik, dan semata-mata mempropagandakan Bung Karno beserta semua ajarannya. Kami, berempat, menyepakati gagasan itu. Dan berharap, dalam waktu dekat, wadah itu terwujud, diikuti segala agenda kongkrit. (roso daras)

Senja Kala Marhaenisme

pni marhaenismeUntuk sekian lama, Marhaenisme menjadi asas partai, ya…. asas Partai Nasionalis Indonesia (PNI). Sejak fusi tahun 1975, di mana pemerintah Orde Baru menggabung-gabungkan partai politik hingga hanya ada tiga parpol di Indonesia (PPP, Golkar, PDI), praktis PNI pun lebur ke dalam wadah baru, PDI bersama sejumlah parpol nasionalis lain.

Untuk sekian lama, setidaknya lebih tiga dasawarsa, marhaenisme seolah terkubur. Semua parpol menggunanakan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Itu artinya, PDI (sekalipun massa terbesar dari PNI), harus menanggalkan ideologi marhaenismenya. Dengan kata lain, mayoritas generasi muda sekarang, tidak paham marhaenisme.

Apakan itu sebuah kesalahan? Sama sekali tidak. Selain marhaenisme memang dikubur oleh Orde Baru, segala bacaan, referensi tekstual maupun oral juga langka. Ironisnya, buku-buku marxisme-leninisme dan banyak referensi buku sosialisme lain beredar luas di masyarakat kita dewasa ini.

Kondisi paradoksal di atas, tentu saja makin menenggelamkan marhaenisme lebih dalam lagi. Kehadiran angin reformasi yang membuka kembali keran parpol baru, telah melahirkan Partai Nasional Indonesia (PNI), bahkan kalau tidak keliru pernah sampai ada 3 (tiga) PNI ikut Pemilu. Ada PNI, PNI Front Marhaenis, dan PNI Massa Marhaen. Pada Pemilu 2004 ketiganya bergabung dengan terget meraih dukungan lima besar di Indonesia, tetapi gagal total.

Kegagalan itu bukan tanpa sebab. Sebab faktual dan terbilang klasik adalah, paham marhaenisme sudah lama terkubur. Lebih menyedihkan seandainya mayoritas pengurus PNI belum paham sejarah marhaenisme, marhaenisme sebagai ideologi, marhaenisme sebagai asas perjuangan. Bisa saja mereka telah mendapatkan buku pintar, tetapi ini persoalan ideologi. Tanpa usaha meresapkan, menghayatkan, dan mempraktekkan, niscaya akan sulit untuk menjadi darah yang mengalir dalam jiwa dan raganya.

Itu berarti, PNI sebagai partai politik dengan ideologi marhaenisme, tentu akan mengalami kesulitan manakala menugaskan segenap pengurus dan kadernya untuk “berjualan” kepada massa pemilih dalam Pemilu. Bagi kalangan tua, yang kebetulan berafiliasi ke PNI, barangkali mendengar sebutan “marhaen” atau “marhaenisme” sudah merasa tergetar hatinya. Sebaliknya, massa muda, pemilih pemula, tidak demikian halnya.

Itu artinya, marhaenisme harus kembali digali, di-syiar-kan, diramai-ramaikan, didiskusikan, diangkat ke permukaan… semua usaha untuk merevitalisasi ajaran Bung Karno. Marhaenisme sebagai bentuk sosialisme-Indonesia, harus diaktualisasikan dalam kondisi terkini dan mendatang. Roda zaman terus berputar. Mengangkat ideologi marhaenisme dengan cara “copy-paste”, dijamin tidak akan kena.

Apakah itu berarti ajaran tentang Marhaenisme sudah tidak lagi mengena di masyarakat Indonesia saat ini dan mendatang? Itu sebuah pertanyaan besar. Tetapi dengan keyakinan bahwa Bung Karno menggali marhaenisme dari lubuk hati bangsa Indonesia, maka saya pribadi sangat yakin, spirit marhaen sejatinya ada di dasar sanubari anak bangsa Indonesia, dari Sabang hingga Merauke. Persoalannya adalah, diperlukan strategi jitu dan cerdas untuk menggalinya. (roso daras)

Published in: on 3 Desember 2012 at 04:45  Comments (11)  
Tags: , , , , ,

Bung Karno: Jangan Jadi Salon Politisi

Terpilihnya Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta, sontak menjadi sorotan nasional. Yang ia gusur bukan sembarang pesaing, Fauzi Bowo atau akrab disapa Foke adalah incumbent. Berhubung ia sudah hampir pasti bakal menduduki kursi DKI-1, maka saya merasa tidak ada beban memposting tulisan ini. Lain halnya kalau tulisan ini saya posting sebelum tanggal pencoblosan putaran kedua.

Hampir bisa saya pastikan, kemenangan Jokowi lebih karena “kemasan”. Kemenangan Jokowi lebih karena faktor berkiblatnya media massa kepadanya. Lebih karena pencitraan. Soal kemampuan dan kapasitas kepemimpinan, sekali lagi saya berani mengatakan, rakyat Jakarta ibarat “membeli kucing dalam karung”.

Memang, bisa saja Jokowi akan berhasil memimpin Jakarta dengan parameter tertentu. Tetapi, mungkin saja dia tidak akan bisa berbuat banyak untuk ibukota negara tercinta dengan segala problematikanya. Kelewat optimistis akan kesuksesan Jokowi mengemban tugas lima tahun ke depan, rasanya tidak pada tempatnya. Sebaliknya, memastikan dia akan gagal, juga pandangan picik.

Sebaik-baiknya sikap, menurut saya adalah jadilah warga Jakarta yang baik. Bagi warga di luar Jakarta, jadilah penonton yang baik. Moralnya jelas. Kita harus belajar dan terus belajar. Perubahan sejatinya tidak akan pernah terjadi tanpa keikutsertaan rakyat di dalamnya.

Karena itu, ada nukilan menarik yang saya kutip dari kitab “Sarinah” karangan Sukarno. Jauh-jauh hari Bung Karno sudah mengingatkan, agar “Janganlan menjadi salon politikus! Lebih dari separuh daripada politisi kita adalah salon politisi yang mengenal Marhaen hanya dari sebutan saja. Politikus yang demikian itu sama dengan seorang jenderal tak bertentara. Kalau dia memberi komando, dia seperti orang berteriak di padang pasir.”

Peringatan Bung Karno itu pas sekali ditujukan ke arah Jokowi. Dia diusung oleh dua partai politik yang bernafaskan nasionalis: Gerindra dan PDI Perjuangan. Menjadi naif kiranya kalau seorang Jokowi tidak paham Marhaenisme. Pahamkah dia? Kita akan lihat dalam kepemimpinan mendatang.

Pada saat kampanye, identitas Maraenis lumayan tampak pada diri Jokowi. Ia berada di tengah rakyat. Ia menggerakkan rakyat, dan tentunya ia mendengar suara rakyat. Pertanyaan besarnya adalah, apakah ia sadar bahwa yang dia lakukan harus dia lakukan selama dia menjabat gubernur? Dan bukan hanya untuk menarik simpati pemilih?

Menurut saya, bangsa ini telah keliru melanggengkan kepemimpinan yang hanya ditopang oleh retorika. Mendukung kepemimpinan yang didongkrak oleh pencitraan. Memilih pemimpin yang hanya dekat dengan rakyat ketika protokol dan konsultan men-set-up demikian.

Kembali ke Jokowi. Ia hanya perlu meniru kepemimpinan Bung Karno. Untuk itu, dia harus menjadi Marhaen. Untuk itu, dia hanya perlu menekuni Putra Sang Fajar. Jika itu pun dirasa berat, dia hanya perlu mencontoh Ali Sadikin.

Semoga di benaknya tidak terlintas pikiran “Saya akan lebih hebat dari Ali Sadikin”. Sebab, dia harus ingat, sebagian warga yang dia pimpin masih ada yang menganggap, “Untuk ukuran Jakarta, Jokowi tak lebih dari kualifikasi¬†seorang camat”. (roso daras)

Published in: on 21 September 2012 at 13:57  Comments (44)  
Tags: , , , ,

Kang Kromo dan Kang Marhaen

Dalam pergaulan sehari-hari, kita sering mendengar orang menyebut kata “Si Fulan”, “Si Naya”, “Si Suta”, dan sejenisnya. Itu semua untuk menyebut “seseorang” dalam konteks perumpamaan. Tak terkecuali Bung Karno. Ia paling sering memakai nama “Kang Kromo” dan “Kang Marhaen” untuk menyebut rakyat Indonesia.

Satu contoh ketika ia berbicara mengenai marhaenisme. Sebuah paham yang dicetuskan Bung Karno untuk menggambarkan struktur sosial masyarakat Indonesia. Kisah petani Marhaen yang dijumpai Bung Karno di wilayah Bandung Selatan, sudah nyaris menjadi rahasia umum. Usai bertemu dan berdialog dengan Marhaen itulah kemudian Bung Karno mengembangkan paham marhaenisme yang terkenal itu.

Pemahamannya tentang ciri dan karakter bangsanya, mengakibatkan Bung Karno juga tahu betul setiap denyut nadi rakyat Indonesia. Karenanya, ketika para tokoh nasionalis melemparkan ide perjuangan melawan penjajahan melalui pola swadeshi seperti digulirkan Mahatma Gandhi, Bung Karno tidak setuju.

Pola pemboikotan ekonomi oleh kaum borjuis India yang dimotori Mahatma Gandhi terbukti efektif. Sementara, Bung Karno tahu betul, pola itu tidak mungkin diterapkan di Indonesia. Di Indonesia tidak ada kaum borjuis nasional, yang menguasai perekonomian sehingga bisa dijadikan alat menekan penjajah.

Pada hemat Bung Karno, setiap perjuangan bangsa Indonesia harus berangkat dari sumber tenaga inti yang terdiri atas kaum “Kang Kromo” dan “Kang Marhaen”. Mengapa begitu? Karena bangsa Indonesia hanya memiliki kekuatan terbesar yang terdiri atas “Kaum Kromo” dan “Kaum Marhaen”. Merekalah yang dalam bahasa lain sering disebut sebagai “rakyat rendah”, “rakyat jelata”.

Tidak mungkin perjuangan menuju merdeka dapat tercapai jika meninggalkan “rakyat rendah” yang terdiri dari “Kang Kromo” dan “Kang Marhaen”. Barang siapa memulai perjuangan politiknya ala “salon”, ala “menak” sebuah sebutan untuk menggambarkan borjuisme, maka hampir dipastikan tidak akan pernah berhasil.

Sebaliknya, setiap perjuangan mencapai kemerdekaan harus dengan landasan “marhaenisme”, “kromoisme”. Harus melibatkan “wong cilik”. Akan tetapi, jika ada elite bangsa berteriak-teriak cinta wong cilik, cinta si kromo, cinta si marhaen, tetapi jika dalam praktek tidak melandaskan perjuangan sejatinya melalui marhaenisme, maka sejatinya ia sedang menjalankan politik kebohongan. Bung Karno menyebutnya, “hanya politik-politikan belaka!”. (roso daras)

Published in: on 15 Mei 2010 at 07:10  Comments (2)  
Tags: , ,

Marhaen, Jones, dan Smith

Makam Marhaen

Marhaenisme adalah ajaran Sukarno. Sudah banyak literatur mengenai hal itu. Kalau toh topik itu harus diangkat kembali di sini, lebih karena mengejar kata “afdol”. Tidak afdol kalau blog berisi hal-ihwal tentang Bung Karno, tetapi justru tidak menyinggung sama sekali tentang Marhaen dan Marhaenisme. Bagi yang sudah tahu, anggap saja ini sebuah refreshing. Bagi yang belum tahu, semoga postingan ini bermanfaat.

Mungkin tidak akan terjadi perisitiwa pagi hari itu, kalau saja ia tidak memendam kecewa terhadap praktik pendidikan tinggi yang ditempuhnya. Kecewa terhadap mata kuliah teknik sipil yang dicekokkan dosen-dosen Belanda kepadanya. Hari itu, ia putuskan bolos kuliah. Anda mungkin bertanya, kekecewaan seperti apa yang dia rasakan selama kuliah di THS? Kita bahas dalam kesempatan yang lain.

Sekarang…¬† kembali ke… Mar….haen. Pagi hari di saat pikiran suntuk, Sukarno muda mengayun langkah, mengambil sepeda onthel, dan mendayungnya tanpa tujuan. Kebetulan saja arah laju sepeda menuju Bandung Selatan, suatu daerah pertanian yang padat. Itu terjadi tahun 1920-an.

Suasana Bandung Selatan ketika itu, adalah suasana daerah pertanian. Petani mengerjakan sawahnya yang kecil, yang masing-masing luasnya kurang dari sepertiga hektare. Tak dinyana, pandangan Sukarno tertumbuk pada sosok petani muda yang tengah giat mencangkul. Dia seorang diri. Bung Karno pun tertarik menghampiri.

Di pinggir galangan sawah, Bung Karno berdiri termenung, menatap petani muda yang terus dan terus mengayunkan cangkul ke atas-ke bawah. Sejurus kemudian, Sukarno mendekat. Lebih dekat ke arah petani tadi. Demi mengetahui seseorang menghampiri, petani tadi menghentikan aktivitas mencangkul, dan melempar pandang ke arah Sukarno. Terjadilah tegur-sapa, sebuah tegur-sapa ramah khas Indonesia. Tidak ada ekspresi curiga, melainkan seringai sungging senyum pada kedua orang itu.

Saha nu kagungan ieu sadayana nu dipidamel ayeuna ku aranjeun,” tanya Bung Karno dalam bahasa Sunda yang fasih. Artinya kurang lebih, “Siapa yang punya semua yang engkau kerjakan sekarang ini?”

“Saya, juragan,” jawab petani itu.

Bung Karno bertanya lagi, “Apakah engkau memiliki tanah inibersama-sama dengan orang lain?”

“O, tidak gan. Saya sendiri yang punya.”

“Tanah ini kaubeli?”

“Tidak. Warisan bapak kepada anak turun-temurun.”

Sejenak Bung Karno terdiam. Demi melihat “tamu sawah” itu diam, si petani pun kembali mencangkul. Menggali dan menggali. Sedangkan Sukarno pun melakukan penggalian mental. Menggali teori. Mencangkul filosofi di otaknya, hingga mengalirkan pertanyaan-pertanyaan lain yang bertubi: “Bagaimana dengan sekopmu? Sekop ini kecil, tapi apakah kepunyaanmu juga?”

Petani muda kembali menghentikan kegiatan, dan menjawab, “Ya, gan.”

“Dan cangkulnya?”

“Ya, gan.”

“Bajak?”

“Saya punya, gan.”

“Untuk siapa hasil yang kau kerjakan.”

“Untuk saya, gan.”

“Apakah cukup untuk kebutuhanmu?”

Petani mengangkat bahu mengernyitkan dahi… “Bagaimana sawah yang begini kecil bisa cukup untuk seorang istri dan empat orang anak?”

“Apakah ada yang dijual dari hasilmu.”

“Hasilnya sekadar cukup untuk makan kami. Tidak ada lebihnya untuk dijual.”

“Kau mempekerjakan orang lain?”

“Tidak, juragan. Saya tidak dapat membayarnya.”

“Apakah engkau pernah memburuh?”

“Tidak, gan. Saya harus membanting tulang, akan tetapi jerih-payah saya semua untuk saya.”

Kemudian Bung Karno menunjuk sebuah gubuk kecil seraya bertanya, “Siapa yang punya rumah itu?”

“Itu gubuk saya, gan. Hanya gubuk kecil saja, tapi kepunyaan saya sendiri.”

“Jadi kalau begitu,” kata Bung Karno menyaring pikiran-pikiranya sendiri, “Semua ini engkau punya?”

“Ya, gan.”

Setelah itu, Bung Karno menanyakan nama petani muda itu. Dan petani itu menjawab, “Marhaen”. Nama Marhaen adalah nama biasa. Sama biasanya dengan nama Jones atau Smith di Amerika. Akan tetapi, dari dialog dengan Marhaen yang rakyat jelata itu pula Bung Karno mendapat ilham untuk rakyatnya. “Aku akan memakai nama itu untuk menamai semua orang Indonesia bernasib malang seperti itu!” Pikir Bung Karno.

Dan sejak itu, Bung Karno menamakan rakyatnya sebagai rakyat Marhaen. (roso daras)

Published in: on 17 September 2009 at 08:52  Comments (12)  
Tags: , , ,