Kesaksian Achadi (Bagian 6 – Selesai)

bung-karno2Sampailah kita ke bagian akhir kesaksian Achadi seputar prosesi pendongkelan Bung Karno dari perspektif dirinya selaku saksi hidup, sekaligus saksi mata. Pada bagian akhir, Achadi merumuskannya ke dalam enam butir kesimpulan, dan diakhiri dengan satu paragraf sebagai penutup kesaksiannya.

Kesimpulan Pertama, penetapan Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta adalah dilakukan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan tanggal 18 Agustusw 1945 setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Penetapan tersebut dilakukan setelah penetapan UUD 1945 sebagai konstitusi negara.

Perlu dicermati bahwa MPRS adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang dibentuk bukan oleh Pemilihan Umum tetapi oleh Surat Keputusan Presiden Sukarno, berdasarkan Dekrit Presiden kembali ke UUD 1945 tanggal 5 Juli 1959. Oleh karena itu, apakah MPRS ini mempunyai hak hukum ketatanegaraan untuk mengganti Presiden Sukarno. Juga hal ini karena MPRS bukanlah yang menetapkan Bung Karno sebagai Presiden RI.

Kedua, Semua tindakan politik Jenderal Soeharto sebagaimana yang tersebut dalam kesimpulan pertama di atas, dengan menggunakan SP 11 Maret tanpa melampirkan SP 11 Maret yang asli atau salinan yang asli, apakah bisa dinyatakan sah secara hukum? Apalagi surat Presiden Sukarno pada 13 Maret 1966 telah menegaskan makna dari SP 11 Maret, serta pidato kenegaraan Presiden 17 Agustus 1966 (Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah) yang menegaskan bahwa SP 11 Maret bukanlah “transfer of authority”, maka secara hukum ketatanegaraan adalah supaya SP 11 Maret tidak dimanipulasikan.

Ketiga, Bahwa Presiden Sukarno menghadapi langkah-langkah penyelewengan SP 11 Maret itu tidak mengambil tindakan hukum secara semestinya, tiada lain untuk mencegah pertumpahan darah, perpecahan bangsa dan rakyat Indonesia yang telah dengan susah payah ia perjuangkan untuk bersatu sejak tahun 20-an.

Keempat, Ternyata perlu dimaklumi bahwa SP 11 Maret yang asli hilang dan tidak diketahui siapa yang menyimpan. Hal ini berdasarkan pernyataan Jenderal Soeharto sendiri maupun Mensesneg (waktu itu), Moerdiono. Sedangkan, menurut hukum yang berlaku, menghilangkan arsip negara mempunyai sanksi pidana.

Kelima, TAP MPRS No. XXXIII/1967 yang mengganti Presiden Sukarno dengan Jenderal Soeharto, setelah mencermati keseluruhan kesaksian di atas, jelas merupakan antiklimaks dari skenario terselubung untuk menggantikan pimpinan negara dan pemerintah RI yang bisa memenuhi kepentingan kekuatan-kekuatan asing bekas penjajah (neo-kolonialisme). Kesemuanya dilaksanakan dengan memanipulasikan ketentuan-ketentuan dan hukum, serta melanggar asas peri kemanusiaan yang adil dan beradab (Pancasila): Intimidasi, teror, penangkapan, penahanan, dan seterusnya.

Keenam, Tidak bisa diragukan lagi kebenaran dari Presiden Sukarno di sidang kabinet tanggal 6 Oktober 1967 dan tanggal 7 Januari 1966 di Istana Bogor, Pidato 17 Agustus 1966, serta Pidato Nawaksara dan Pelengkap Nawaksara di depan Sidang MPRS 1966.

Nah, di bagian penutup, Achadi menuliskannya sebagai berikut:

Berdasarkan semua ungkapan di atas, maka TAP MPRS XXXIII/1966 tidak bisa dibenarkan secara hukum, harus dihapus, apalagi Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono baru-baru ini menetapkan Bung Karno dan Bung Hatta sebagai Pahlawan Nasional. Dan karenanya, pimpinan MPRS pada waktu itu, beserta anggota sidang MPRS yang mengeluarkan TAP MPRS XXXIII/1966 harus bertanggung jawab.

Demikian kesaksian lengkap Moch. Achadi, Mantan Menteri Tansmigrasi dan Koperasi Kabinet Dwikora dan Kabinet Dwikora yang Disempurnakan, serta mantan Rektor Universias Bung karno 1964-1966. (roso daras)

Published in: on 14 Mei 2013 at 07:54  Comments (2)  
Tags: , , , , , ,

Kesaksian Achadi (Bagian 3)

bung karno pidatoSuasana politik sangat tegang, tidak menentu, hampir-hampir jalannya pemerintahan limbung. Bung Karno, menurut kesaksian Achadi, dengan penuh keprihatinan tetap terus berjuang mencegah pertumpahan darah dan perpecahan bangsa. Salah satu langkah yang dia tempuh adalah merombak kabinet menjadi Kabinet Ampera yang kemudian menunjung Jenderal Soeharto sebagai ketua presidium. Para menteri yang diangkat pun menampung aspirasi atau tepatnya desakan politik yang ada ketika itu.

Dalam pidatonya tanggal 17 Agustus 1966 dengan judul “Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah”, dan naskah pidatonya masih ada hingga kini, Bung Karno menyatakan berkali-kali bahwa SP 11 Maret 1966 bukanlah “transfer of authority”, melainkan suatu perintah penugasan dari Presiden Sukarno kepada Jenderal Soeharto.

Ternyata perkembangan selanjutnya adalah bahwa dalam periode Kabinet Ampera dengan ketua presidium Soeharto, dikeluarkan kebijakan sebagai berikut:

a. UU No 7 tahun 1966 tentang Penyelesaian Masalah Utang-Piutang antara Pemerintah Indonesia dengan Belanda.

b. UU No. 8 tahun 1966 tentang Pendaftaran sebagai Anggota Asian Development Bank (ADB)

c. UU No. 9 tahun 1966 tentang Pendaftaran Kembali Indonesia sebagai Anggota Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.

d. UU No 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) mencabut UU No 16 tahun 1965 (bulan Agustus tentang penanaman modal asing). Bung Karno menolak segala bentuk keterlibatan modal asing di Indonesia, sementara Soeharto menggantinya dengan UU No 1 tahun 1967 tersebut, sehingga modal asing pun berduyun-duyun masuk dan menguasai perekonomian Indonesia. Hingga sekarang. (roso daras/bersambung)

Published in: on 1 Mei 2013 at 08:07  Comments (4)  
Tags: , , ,

Kesaksian Achadi (Bagian 2)

marshal green dan soehartoAchadi melanjutkan kesaksiannya. Point ke-5, adalah fase keluarnya Surat Perintah Presiden 11 Maret 1966. Achadi mengisahkan, peristiwa di Istana Bogor tanggal 11 Maret 1966 sekitar pukul 19.00. Ketika itu, menghadap tiga orang jenderal TNI-AD masing-masing Amirmachmud (Panglima Kodam Jaya sekaligus Rektor UBK Cabang Banjarmasin), M. Jusuf (Menteri Perindustrian Rakyat yang juga Rektor UBK cabang Makassar), dan Basuki Rachmat (Panglima Kodam Brawijaya yang juga Rektor UBK Cabang Surabaya).

Setelah berbicara kurang lebih satu jam, maka ditandatanganilah Surat Peruntah Penugasan dari Presiden Sukarno kepada Jenderal Soeharto yang isinya antara lain, Jenderal Soeharto dapat mengambil tindakan yang dipandang perlu untuk kelancaran jalannya pemerintahan dan revolusi demi; 1). Kewibawaan dan kepemimpinan Presiden Sukarno, Pemimpin Besar Revolusi, 2). Menjaga keamanan Presiden dan keluarganya, 3). Melaksanakan dengan pasti ajaran Bung Karno, 4). Melaksanakan koordinasi dengan Angkatan yang lain, 5). Melaporkan pelaksanaan tugas ini kepada Presiden/Pemimpin Besar Revolusi.

Surat Perintah itu ditandatangani di Bogor. Oleh karena itu, tercantum kalimat di bawah, “Bogor, 11 Maret 1966”. Achadi menegaskan hal itu, mengkritisi Supersemar yang pernah beredar di era Orde Baru yang di bawahnya tertulis, “Jakarta, 11 Maret 1966”. Dengan kata lain, Achadi memastikan bahwa Supersemar yang beredar bukanlah Surat Perintah yang asli.

Hingga kini, keberadaan Supersemar itu sendiri simpang-siur. Faktanya, tidak pernah ada naskah otentik Supersemar. Karenanya, sejumlah kalangan ada yang mengkritisi, bagaimana mungkin sebuah rezim bisa berdiri di atas surat penugasan yang palsu?

Achadi kembali merunut peristiwa ke kejadian tanggal 13 Maret 1966 sekitar pukul 20.00 di Istana Bogor. Ketika itu, Bung Karno menggelar sekaligus memimpin rapat. Hadir Panglima Angkatan Darat Jenderal Soeharto yang diwakili oleh Jenderal Hartawan (Soeharto lagi-lagi tidak hadir dengan alasan sakit). Hadir pula Wakil Perdana Menteri I Dr Subandrio, Waperdam II Leimena, Waperdam III Chaerul Saleh, Panglima Angkatan Laut Laksamana Mulyadi dan Wakilnya Jenderal Marinir Hartono, Panglima Angkatan Udara Marsekal Sri Mulyono Herlambang, Panglima Angkatan Kepolisian Jenderal Sucipto Yudodihardjo, Menteri Penerangan Achmadi, dan Achadi sendiri.

Setelah membahas perkembangan situasi dan pelaksanaan Supersemar, maka Presiden memutuskan untuk mengeluarkan surat kepada Jenderal Soeharto yang isi pokoknya adalah, bahwa Supersemar pada hakikatnya hanyalah merupakan penugasan untuk pengamanan teknis. Surat tersebut dibawa oleh Waperdam II Dr Leimena untuk disampaikan kepada Jenderal Soeharto.

Nah, pada tanggal 14 Maret 1966 malam hari, setelah membahas dengan Panglima Angkatan Kepolisian Jenderal Sucipto tentang adanya penahanan beberapa menteri, maka pagi harinya, Achadi didampingi AKBP Sadikun dan Slamet Saroyo menghadap Presiden Sukarno di Istana Merdeka, dan melaporkan ihwal tindakan Soeharto melakukan penahanan terhadap sejumlah menteri.

Oleh Presiden langsung dijawab, bahwa hal itu tidak benar, karena jenderal Soeharto datang kepadanya meminta izin untuk mengawal beberapa menteri yang menurut informasi mau didatangi demonstran. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, jenderal Soeharto meminta izin Bung Karno untuk mengawal mereka, mencegah insiden yang mungkin terjadi.

Achadi sontak menjawab, bahwa keterangan Soeharto tidak benar. Achadi bahkan bersaksi, bahwa kediamannya pun sudah diduduki pasukan dan Yon Pomad. Mendengar kesaksian Achadi, Bung Karno memerintahkan dia untuk sementara menunggu di Guest House Istana sambil menunggu sidang KOTI. Bung Karno kemudian memanggil anggota KOTI.

Tanggal 16 Maret, sidang KOTI tidak bisa dilaksanakan karena Istana Merdeka dikepung pasukan Baret Merah. Sedangkan Jenderal Soeharto mengeluarkan pengumuman untuk menahan 16 orang menteri kabinet Dwikora dengan berlindung pada legalitas Supersemar. Bung Karno sangat terkejut dengan sepak terjang Soeharto, yang tidak sering absen dalam rapat kabinet dengan alasan sakit, tetapi justru mengeluarkan keputusan-keputusan yang bisa diartikan pembangkangan.

Achadi menggarisbawahi, penahanan maupun pemberhentian para menteri tiedak pernah ada surat keputusan resmi dari Presiden Sukarno sebagai kepala pemerintahan yang paling berhak sesuai konstitusi. Karenanya, peristiwa penahanan 16 menteri itu dipertanyakan keabsahannya secara hukum. Dengan kata lain, Soeharto telah membubarkan Kabinet Dwikora yang Disempurnakan secara tidak sah.

Achadi menegaskan, “Itu fakta sejarah. Itu sungguh-sungguh terjadi. Silakan generasi muda mencermati dengan kacamata jernih. Betapa sesungguhnya Soeharto sejak saat itu sudah melakjukan praktek makar,” ujar Achadi pula.

Tidak berhenti sampai di situ. Soeharto kemudian mengganti anggota-anggota DPR dan MPRS dengan tamengg Supersemar, sehingga anggota DPR dan MPRS yang mendukung Bung Karno disingkirkan, diganti dengan orang-orang yang berperan mendongkel Bung Karno. Lagi-lagi, langkah itu sama sekali tidak dilakukan secara konstitusional, karena tidak ada SK Presiden yang sah. (roso daras/bersambung)

Published in: on 30 April 2013 at 08:39  Comments (6)  
Tags: , , , , , ,