Kokok Ayam dan Matahari Terbit

Sekian lama bangsa ini mendeklarasikan kemerdekaan, tetapi masih saja muncul suara-suara miring ihwal hakikat kemerdekaan. Ada yang menganggap, bangsa ini sejatinya belum merdeka, bangsa ini sesungguhnya masih terjajah, bangsa ini sebenar-benarnya adalah sebuah bangsa yang masih dieksploitasi oleh bangsa asing. Mereka menyebutnya dengan istilah neo-kolonialisme, neo-imperialisme. Kolonisasi bentuk baru. Ada yang menamakan kolonisasi ekonomi, penjajahan ekonomi, yang ujungnya sama, rakyat tetap saja melarat.

Menyebut kata “penjajahan” dalam iklim demokrasi, dalam suasana kehidupan seperti saat ini, ada kalanya acap dinilai sumir. Malah mungkin ada yang menuding aneh. Mereka ini adalah sebagian dari anak bangsa yang merasa hidupnya “baik-baik saja”. Bagi kebanyakan para pemangku jabatan, baik di eksekutif maupun legislatif, atau para pelaku usaha yang ketiganya berangkulan mesra… serta bersahabat baik dengan oknum aparat penegak hukum, maka Indonesia sudah sampai ke pada tahap “masyarakat yang adil dan makmur”.

“Masyarakat yang adil dan makmur” adalah tujuan, cita-cita kemerdekaan kita. Masyarakat yang dimaksud, bukan semata masyarakat yang berstatus pejabat, anggota dewan, pengusaha, aparat penegak hukum, dan kaum borjuis lain. Masyarakat Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, adalah masyarakat dengan aneka suku, bahasa, dan budaya… dengan tingkat ekonomi yang ada kalanya bak bumi-langit. Ada jurang yang begitu menganga di tengah masyarakat kita.

Jika itu kita sepakati, barangkali lebih mudah untuk bersama-sama meng-amin-i bahwa negara kita memang belum berhasil mewujudkan amanat proklamasi, tujuan kemerdekaan, “terciptanya masyarakat yang adil dan makmur”.

Maka, saya sekadar mengajak sidang pembaca untuk flash-back ke bulan Oktober tahun 1928, saat Bung Karno getol-getolnya mendidik kader, menggalang persatuan di antara elemen perjuangan, demi tujuan Indonesia merdeka. Sebelumnya, yakni pada Desember 1927, Bung Karno berhasil menyatukan 7 (tujuh) organisasi menjadi satu dalam bendera PPPKI (Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia).

Adapun ketujuh organisasi yang berhasil dilebur Bung Karno adalah PNI, Partai Sarekat Islam, Boedi Oetomo, Pasundan, Sarekat Sumatra, Kaum Betawi, dan Indonesische Studieclub). Nah, dengan bendera PPPKI itulah Bung Karno berorasi di mana-mana. Ia menggugah kesadaran relung jiwa bangsanya, ihwal hakikat penjajahan.

Di antara banyak pidato Bung Karno, yang sangat fenomenal karena penuh retorika, antara lain seperti berikut ini: “Matahari tidak terbit karena ayam berkokok, tetapi ayam jantan berkokok karena matahari terbit.” Kalimat itu adalah sengatan kepada segenap nurani, bahwa rakyat harus bangkit menyongsong peradaban baru. Rakyat harus berjuang untuk kemerdekaan. Rakyat harus bersatu untuk melepaskan diri dari belenggu penjajah laknat.

Berikutnya, Bung Karno berorasi, “Penjajahan ialah upaya mengolah tanah, mengolah harta-harta di dalam tanah, mengolah tanam-tanaman, mengolah hewan-hewan dan terutama mengolah penduduk untuk keuntungan ekonomi dari bangsa yang menjajah“.

Baik kita renungkan kalimat Bung Karno di atas. Bukankah dengan amandemen UUD 1945 yang digarap (dengan dukungan asing) sejak tahun 1999, 2000, 2001, hingga 2002 sejatinya kita telah dijerumuskan kembali sebagai bangsa budak? Banyak produk hukum berupa Undang Undang disahkan. Pasal 33 yang paling banyak dirombak adalah tentang ekonomi. Hasilnya, kini asing diizinkan menguasai mayoritas ladang usaha di Tanah Air dengan payung Undang Undang.

Mereka pun menguasai aset yang ada dalam tanah dan bumi kita, aset yang ada dalam laut, udara, hingga aset manusia, mulai dikeruk untuk keuntungan ekonomi bangsa lain atas nama penanaman modal asing di Indonesia.

Kalau kita tidak hendak berpolemik tentang “merdeka” dan “masih terjajah”, setidaknya kisa bisa menyepakati, bahwa dengan kondisi seperti ini, maka harapan tercapainya “masyarakat yang adil dan makmur” masih jauh panggang dari api. (roso daras)

“Singa Mimbar” Sang Pemersatu

Ada sejumlah buku biografi tentang Sukarno. Masyarakat lebih banyak mengenal biografi Sukarno yang ditulis Cindy Adams, “Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia”. Padahal, masih ada beberapa biografi lain, baik yang ditulis penulis Indonesia maupun asing. Sejauh ini, biografi dari penulis asing yang sudah saya baca adalah tulisan Cindy Adams, Lamlbert Giebels, Willem Oltmans, dan John D. Legge.

Di antara keempat buku tadi, tulisan John D. Legge-lah yang mencoba memposisikan diri sebagai penulis biografi objektif. Akibatnya, dalam buku yang berjudul “Sukarno, Biografi Politik” ia mengkritisi hampir semua fakta sejarah yang pernah ditulis oleh penulis biografi Sukarno lain. Misalnya, tentang ibunda Sukarno, Ida Ayu Nyoman Rai yang ia ragukan berasal dari kasta Brahmana. Ia juga mempertanyakan tulisan yang mengemukakan kemelaratan Sukarno di kala kecil. Dan masih banyak lagi yang ia kritisi, sekalipun ia sendiri mengakui, tidak satu pun data dan fakta otentik yang mendukung “kecurigaan”-nya. Sungguh, sikap objektif yang aneh….

Alhasil, buku Legge, sekalipun ditulis oleh seorang profesor dari Monash University, Melbourne – Australia, relatif kurang mendapat posisi di hati bangsa ini. Hal itu mungkin karena selain relatif tidak menampilkan data atau fakta baru, catatan-catatan tanpa fakta mengenai diri Sukarno yang tidak akurat membuat secara keseluruhan buku ini tidak lebih baik dari buku-buku biografi yang sudah ada.

Yang menarik lagi, catatan-catatan kecemerlangan Sukarno dalam peta politik Indonesia, sungguh menjadi sesuatu yang tidak mungkin dia pungkiri. Alhasil, ia mau tidak mau, harus mengungkapkan prestasi Sukarno dalam kancah politik menuju Indonesia merdeka. Pada bagian ini, tentu saja ia memiliki banyak referensi yang sahih sifatnya.

Salah satu yang menarik dikutip adalah julukan dia terhadap Bung Karno sebagai “Singa Mimbar”. Ia menulis peristiwa rapat umum yang digelar PNI Cabang Batavia. Di situlah tercatat Sukarno sebagai pucuk pimpinan PNI menguraikan panjang lebar tentang prinsip-prinsip PNI.  Sejak itu pula, gema dan gaung nama Sukarno menyebar ke mana-mana, utamanya di lingkungan kaum pergerakan.

Bukan hanya itu. PNI juga menjelma menjadi organisasi yang naik daun. Sukarno menjadi tokoh bangsa yang diperhitungkan. Bahkan sejak itu, segala sesuatu sepertinya bergerak ke arah yang diinginkannya. Ke arah persatuan. Ke arah terciptanya satu kesadaran nasional, bahwa tujuan Indonesia merdeka (yang dimiliki oleh banyak tokoh pergerakan), tidak akan pernah tercapai jika diraih dengan jalan sendiri-sendiri.

Sukarno sendiri tidak pernah letih untuk mempersatukan elemen-elemen pergerakan. Puncaknya terjadi di bulan Desember 1927, ketika Sukarno berhasil mempersatukan front-front perjuangan ke dalam satu wadah yang dinamakan Permufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI). Di dalam PPPKI itulah berhimpun berbagai organisasi yang berbeda-beda.

Sejumlah organisasi yang menyatakan bergabung dalam PPPKI itu adalah PNI sendiri, Sarekat Islam, Boedi Oetomo, Pasundan, Sumatranen Bond, Kaum Betawi, dan kelompok studi dr. Soetomo. PPPKI berkembang menjadi wadah penuh harapan. Mengingat latar belakang ideologi yang berbeda-beda, maka PPPKI tidak menuntut adanya persatuan ideologi, sehingga berbentuk semacam federasi. Semua yang berhimpun –dengan ideologi masing-masing– menyepakati gagasan berjuang untuk mencapai kemerdekaan politik bagi Indonesia. (roso daras)

Republik Indonesia, Terlahir dengan Delapan Provinsi

Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, berlangsung damai, tanpa pertumpahan darah. Walaupun, saat itu status negara kita merupakan jajahan Jepang. Mengapa Jepang tidak melarang? Ini semua berkat kecerdikan Bung Karno, Bung Hatta, dan Sutan Sjahrir, tiga aktivis gerakan kemerdekaan Republik Indonesia, yang sejak Juli 1945 diakomodir Jepang. Bahkan beberapa kali Bung Karno difasilitasi Jepang untuk pergi ke daerah-daerah menyampaikan pidato berisi tiupan harapan akan segera tiba saat Indonesia merdeka.

Menurut Dr. Soeharto, dokter pribadi dwitunggal Sukarno – Hatta, setidaknya ada alasan mengapa Jepang terkesan “membiarkan” Sukarno – Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Rupanya, hal itu terjadi karena sebelumnya sudah ada kesepakatan antara para pejuang kemerdekaan yang diwakili Bung Karno dengan Laksamana Maeda dan kawan-kawan pejabat Jepang, serta mendapat restu pimpinan mereka, Laksamana Shibata dalam pertemuan di Singaraja, Bali.

Pertama, penguasa Jepang pura-pura tidak mengetahui bahwa Indonesia merdeka akan diproklamasikan, oleh karena itu tidak dapat mencegahnya. Kedua, setelah kemerdekaan diproklamasikan, penguasa Jepang secara resmi melakukan protes tidak setuju, tapi berjanji tidak akan melakukan tindakan kekerasan dalam segala bentuk. Ketiga, Bung Karno dan Bung Hatta berjanji, naskah Proklamasi Kemerdekaan disusun sedemikian rupa, sehingga tidak memuat kata-kata yang dapat menghasut masyarakat untuk menyerang orang-orang Jepang, dan juga tanpa kata-kata yang menandakan bahwa proklamasi kemerdekaan dinyatakan dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia Periapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

Situasi ketika itu adalah, Jepang dalam keadaan kalah perang, setelah digempur sekutu, Pasca pengeboman Hiroshima dan Nagasaki 6 Agustus 1945, Jepang praktis porak poranda. Tentara Sekutu bahkan sudah mulai mendarat di pulau-pulau Nusantara. Bahkan Jepang sudah menyetujui, mereka menyerah kepada sekutu dalam keadaan status quo, karena itu Jepang tidak mau terang-terangan diketahui mendukung upaya merdeka Indonesia.

Karena itu pula, saat proklamasi 17 Agustus 1945, situasi Pegangsaan Timur 56, maupun situasi Jakarta pada umumnya, relatif tertib dan aman. Bahkan hari-hari pasca 17 Agustus, Jepang tidak lagi menjalankan kekerasan di Jakarta. Bahkan beberapa orang Jepang, antara lain Laksamana Shibata di Surabaya menyerahkan banyak senjata kepada para pejuang Indonesia.

Alhasil, 18 Agustus 1945 18 Agustus PPKI membentuk sebuah pemerintahan sementara dengan Sukarno sebagai Presiden dan Hatta sebagai Wakil Presiden. Republik Indonesia yang baru lahir ini terdiri 8 provinsi: Sumatera, Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil.

Secara resmi, Presiden Sukarno mengumumkan kemerdekaan Republik Indonesia ke luar negeri pada tanggal 23 Agustus 1945. Sementara itu, pasukan Sekutu sudah mulai merangsek. Terlebih Sekutu memang sudah mendeklarasikan, bahwa usai perang, Belanda akan kembali mendapatkan negara jajahannya: Hindia Belanda alias Republik Indonesia yang telah merdeka. Fase berikutnya adalah fase perjuangan mengangkat senjata, perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari hisapan nekolim Belanda.  Saat itu, di mana-mana menggema gaung “MERDEKA ATAU MATI !!!”. (roso daras)