Kesaksian Achadi (Bagian 4)

Moch. Achadi terus memantau perkembangan situasi pasca peristiwa G30S. Dalam kesaksiannya, ia juga menuliskan kronologi atau perkembangan proses pendongkelan terhadap Presiden Sukarno.

Ia memulainya dengan langkah pertama, saat MPRS yang anggota-anggotanya telah diganti (tanpa SK Presiden Sukarno) memanggil Presiden Sukarno untuk mempertanggung-jawabkan peristiwa G30S. Dalam melayani permintaan tersebut, Presiden menyampaikan pidato yang berjudul “Nawaksara” dan kemudian disusul dengan “Pelengkap Nawaksara”. Intinya, bahwa peristiwa G30S disebabkan oleh tiga hal; 1). Keblingernya pimpinan PKI, b). Kelihaian subversi neokolonialisme, 3). Adanya oknum-oknum yang tidak benar.

Pidato Bung Karno itu ditolak MPRS, dan dalam sidang-sidang berikutnya, MPRS mengeluarkan Tap MPRS 1966 antara lain, Tap MPRS No IX/1966 yang mengukuhkan Supersemar dari “sekadar” perintah penugasan Presiden Sukarno menjadi Tap MPR tanpa dilampirkan Supersemar (SP 11 Maret) yang asli atau salinan sesuai aslinya. Kemudian keluar lagi Tap MPRS No XV/1966 yang memberikan jaminan bahwa pengemban Tap MPRS No. IX/1966 yaitu Letnan Jenderal Soeharto setiap waktu menjadi Presiden “apabila Presiden berhalangan”.

Achadi mengajak segenap elemen bangsa mencermati bahwa Tap MPRS No IX/1966 yang mengukuhkan SP 11 Maret tanpa dilampiri fisik SP 11 Maret yang asli ataupun salinan sesuai aslinya, adalah sesuatu yang patut dipertanyakan keabsahannya secara hukum.

“Logika politiknya bagaimana? Ketetapan MPRS yang mengukuhkan sebuah surat keputusan, tetapi tidak dilampiri surat keputusan yang dimaksud. Hal ini jelas terjadi karena memang sejak awal sudah ada upaya pengaburan SP 11 Maret, bahkan bisa dianggap sebagai sebuah upaya penghilangan SP 11 Maret,” ujar Achadi.

Achadi lantas melanjutkan pertanyaannya, bahwa SP 11 Maret atau Supersemar, jika kita runut dari kronologi historis di atas, adalah landasan yang dipakai pijakan Soeharto untuk menjadi Presiden. Bahkan MPRS yang telah diduduki oleh orang-orang pro-Soeharto pun mengeluarkan ketetapan MPRS yang menggunakan SP 11 Maret sebagai pijakan, dan pengukuhan Soeharto sebagai Presiden bilamana Bung Karno berhalangan.

Sementara itu, surat perintah yang dijadikan landasan berdirinya sebuah rezim, pada kenyataannya tidak pernah ada secara fisik. Tidak dilampirkan dalam Tap MPRS, tidak dipublikasikan, tidak berada di arsip nasional, tidak ada di pusat dokumentasi sekretariat negara, pendek kata, seperti lenyap. Yang muncul adalah Supersemarr “gadungan” karena jelas-jelas berbeda isi, jumlah lembar halaman, dan berbeda tempat pembuatan SP. Jika SP11 Maret asli tertulis “BOGOR”, maka di SP 11 Maret gadungan tertulis “JAKARTA”.

Proses pendongkelan Bung Karno terus berlangsung. Pada tanggal 20 Februari 1967 sekitar pukul 17.00, Presiden Sukarno di Istana Merdeka menandatangani penyerahan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto, didampingi beberapa petinggi militer yang menerima surat tersebut.

Achadi sendiri menerima informasi yang agak berbeda. Ia mendapat informasi dari seorang kolonel yang bertugas di Kodam Brawijaya (Jawa Timur), bahwa Divisi Brawijaya, dipimpin Panglimanya, Jenderal Soemitro, diiringi mantan-mantan Pangdam Brawijaya seperti Kolonel Sungkono, Kolonel Bambang Supeno, Jenderal Sarbini, Jenderal Sudirman (ayahnya Basofi Sudirman), menghadap Bung Karno. Mereka memohon kepada Bung Karno agar menyerahkan kekuasaan ‘eksekutif’ kepada jenderal Soeharto, demi mencegah perpecahan bangsa.

Pengertian ‘eksekutif’ bukanlah lembaga kepresidenan dan kepala negara, tetapi setingkat perdana menteri. Sesuai konstitusi dan pengalaman-pengalaman yang lalu, di mana eksekutif pernah dijabat perdana menteri Sjahrir (Kabinet 1945), Amir Sjarifuddin (Kabinet 1948), Ir Djuanda (Kabinet Karya), Subandrio, Dr Leimena, dan Chaerul Saleh. Ketika itu, Presiden menanyakan, apa jaminannya kalau hal itu tidak disalahgunakan (oleh Soeharto). Rumpun Brawijaya menjawab, “Rumpun Brawijaya akan bertanggung-jawab”. (roso daras/Bersambung)