Kesaksian Achadi (Bagian 3)

bung karno pidatoSuasana politik sangat tegang, tidak menentu, hampir-hampir jalannya pemerintahan limbung. Bung Karno, menurut kesaksian Achadi, dengan penuh keprihatinan tetap terus berjuang mencegah pertumpahan darah dan perpecahan bangsa. Salah satu langkah yang dia tempuh adalah merombak kabinet menjadi Kabinet Ampera yang kemudian menunjung Jenderal Soeharto sebagai ketua presidium. Para menteri yang diangkat pun menampung aspirasi atau tepatnya desakan politik yang ada ketika itu.

Dalam pidatonya tanggal 17 Agustus 1966 dengan judul “Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah”, dan naskah pidatonya masih ada hingga kini, Bung Karno menyatakan berkali-kali bahwa SP 11 Maret 1966 bukanlah “transfer of authority”, melainkan suatu perintah penugasan dari Presiden Sukarno kepada Jenderal Soeharto.

Ternyata perkembangan selanjutnya adalah bahwa dalam periode Kabinet Ampera dengan ketua presidium Soeharto, dikeluarkan kebijakan sebagai berikut:

a. UU No 7 tahun 1966 tentang Penyelesaian Masalah Utang-Piutang antara Pemerintah Indonesia dengan Belanda.

b. UU No. 8 tahun 1966 tentang Pendaftaran sebagai Anggota Asian Development Bank (ADB)

c. UU No. 9 tahun 1966 tentang Pendaftaran Kembali Indonesia sebagai Anggota Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.

d. UU No 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) mencabut UU No 16 tahun 1965 (bulan Agustus tentang penanaman modal asing). Bung Karno menolak segala bentuk keterlibatan modal asing di Indonesia, sementara Soeharto menggantinya dengan UU No 1 tahun 1967 tersebut, sehingga modal asing pun berduyun-duyun masuk dan menguasai perekonomian Indonesia. Hingga sekarang. (roso daras/bersambung)

Published in: on 1 Mei 2013 at 08:07  Comments (3)  
Tags: , , ,

Kesaksian Achadi (Bagian 2)

marshal green dan soehartoAchadi melanjutkan kesaksiannya. Point ke-5, adalah fase keluarnya Surat Perintah Presiden 11 Maret 1966. Achadi mengisahkan, peristiwa di Istana Bogor tanggal 11 Maret 1966 sekitar pukul 19.00. Ketika itu, menghadap tiga orang jenderal TNI-AD masing-masing Amirmachmud (Panglima Kodam Jaya sekaligus Rektor UBK Cabang Banjarmasin), M. Jusuf (Menteri Perindustrian Rakyat yang juga Rektor UBK cabang Makassar), dan Basuki Rachmat (Panglima Kodam Brawijaya yang juga Rektor UBK Cabang Surabaya).

Setelah berbicara kurang lebih satu jam, maka ditandatanganilah Surat Peruntah Penugasan dari Presiden Sukarno kepada Jenderal Soeharto yang isinya antara lain, Jenderal Soeharto dapat mengambil tindakan yang dipandang perlu untuk kelancaran jalannya pemerintahan dan revolusi demi; 1). Kewibawaan dan kepemimpinan Presiden Sukarno, Pemimpin Besar Revolusi, 2). Menjaga keamanan Presiden dan keluarganya, 3). Melaksanakan dengan pasti ajaran Bung Karno, 4). Melaksanakan koordinasi dengan Angkatan yang lain, 5). Melaporkan pelaksanaan tugas ini kepada Presiden/Pemimpin Besar Revolusi.

Surat Perintah itu ditandatangani di Bogor. Oleh karena itu, tercantum kalimat di bawah, “Bogor, 11 Maret 1966”. Achadi menegaskan hal itu, mengkritisi Supersemar yang pernah beredar di era Orde Baru yang di bawahnya tertulis, “Jakarta, 11 Maret 1966”. Dengan kata lain, Achadi memastikan bahwa Supersemar yang beredar bukanlah Surat Perintah yang asli.

Hingga kini, keberadaan Supersemar itu sendiri simpang-siur. Faktanya, tidak pernah ada naskah otentik Supersemar. Karenanya, sejumlah kalangan ada yang mengkritisi, bagaimana mungkin sebuah rezim bisa berdiri di atas surat penugasan yang palsu?

Achadi kembali merunut peristiwa ke kejadian tanggal 13 Maret 1966 sekitar pukul 20.00 di Istana Bogor. Ketika itu, Bung Karno menggelar sekaligus memimpin rapat. Hadir Panglima Angkatan Darat Jenderal Soeharto yang diwakili oleh Jenderal Hartawan (Soeharto lagi-lagi tidak hadir dengan alasan sakit). Hadir pula Wakil Perdana Menteri I Dr Subandrio, Waperdam II Leimena, Waperdam III Chaerul Saleh, Panglima Angkatan Laut Laksamana Mulyadi dan Wakilnya Jenderal Marinir Hartono, Panglima Angkatan Udara Marsekal Sri Mulyono Herlambang, Panglima Angkatan Kepolisian Jenderal Sucipto Yudodihardjo, Menteri Penerangan Achmadi, dan Achadi sendiri.

Setelah membahas perkembangan situasi dan pelaksanaan Supersemar, maka Presiden memutuskan untuk mengeluarkan surat kepada Jenderal Soeharto yang isi pokoknya adalah, bahwa Supersemar pada hakikatnya hanyalah merupakan penugasan untuk pengamanan teknis. Surat tersebut dibawa oleh Waperdam II Dr Leimena untuk disampaikan kepada Jenderal Soeharto.

Nah, pada tanggal 14 Maret 1966 malam hari, setelah membahas dengan Panglima Angkatan Kepolisian Jenderal Sucipto tentang adanya penahanan beberapa menteri, maka pagi harinya, Achadi didampingi AKBP Sadikun dan Slamet Saroyo menghadap Presiden Sukarno di Istana Merdeka, dan melaporkan ihwal tindakan Soeharto melakukan penahanan terhadap sejumlah menteri.

Oleh Presiden langsung dijawab, bahwa hal itu tidak benar, karena jenderal Soeharto datang kepadanya meminta izin untuk mengawal beberapa menteri yang menurut informasi mau didatangi demonstran. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, jenderal Soeharto meminta izin Bung Karno untuk mengawal mereka, mencegah insiden yang mungkin terjadi.

Achadi sontak menjawab, bahwa keterangan Soeharto tidak benar. Achadi bahkan bersaksi, bahwa kediamannya pun sudah diduduki pasukan dan Yon Pomad. Mendengar kesaksian Achadi, Bung Karno memerintahkan dia untuk sementara menunggu di Guest House Istana sambil menunggu sidang KOTI. Bung Karno kemudian memanggil anggota KOTI.

Tanggal 16 Maret, sidang KOTI tidak bisa dilaksanakan karena Istana Merdeka dikepung pasukan Baret Merah. Sedangkan Jenderal Soeharto mengeluarkan pengumuman untuk menahan 16 orang menteri kabinet Dwikora dengan berlindung pada legalitas Supersemar. Bung Karno sangat terkejut dengan sepak terjang Soeharto, yang tidak sering absen dalam rapat kabinet dengan alasan sakit, tetapi justru mengeluarkan keputusan-keputusan yang bisa diartikan pembangkangan.

Achadi menggarisbawahi, penahanan maupun pemberhentian para menteri tiedak pernah ada surat keputusan resmi dari Presiden Sukarno sebagai kepala pemerintahan yang paling berhak sesuai konstitusi. Karenanya, peristiwa penahanan 16 menteri itu dipertanyakan keabsahannya secara hukum. Dengan kata lain, Soeharto telah membubarkan Kabinet Dwikora yang Disempurnakan secara tidak sah.

Achadi menegaskan, “Itu fakta sejarah. Itu sungguh-sungguh terjadi. Silakan generasi muda mencermati dengan kacamata jernih. Betapa sesungguhnya Soeharto sejak saat itu sudah melakjukan praktek makar,” ujar Achadi pula.

Tidak berhenti sampai di situ. Soeharto kemudian mengganti anggota-anggota DPR dan MPRS dengan tamengg Supersemar, sehingga anggota DPR dan MPRS yang mendukung Bung Karno disingkirkan, diganti dengan orang-orang yang berperan mendongkel Bung Karno. Lagi-lagi, langkah itu sama sekali tidak dilakukan secara konstitusional, karena tidak ada SK Presiden yang sah. (roso daras/bersambung)

Published in: on 30 April 2013 at 08:39  Comments (5)  
Tags: , , , , , ,

Bung Karno Buka Rahasia Cara Membunuh Dirinya

bung karno pidato2Bagi sebagian besar rakyat Indonesia, pasti –setidaknya– pernah mendengar legenda, atau dongeng leluhur. Dalam legenda-legenda atau dongeng-dongeng masa lalu, acap terselip tentang kedigdayaan seorang ksatria, seorang raja, atau seorang tokoh. Dalam banyak versi pula, masing-masing tokoh yang memiliki kesaktian tadi, sejatinya memiliki rahasia kelemahan. Masyarakat Jawa menyebut wadi.

Bahkan dalam cerita yang tentu saja fiktif, di tokoh cerita pewayangan misalnya, seorang ksatria sakti tidak bisa mati kalau tidak diserang pada titik rahasia kelemahannya, wadi-nya. Kalaupun dia mati dalam sebuah pertempuran, tetapi bukan karena diserang di bagian yang mematikan, maka dia akan hidup kembali. Kisah lain, yang acap dilakonkan dalam seni ketoprak Jawa, seorang raja kejam yang sakti, memiliki kelemahan kalau menyeberangi sungai. Maka lawannya akan memancing dia untuk menyeberangi sungai, baru bisa membunuhnya.

Banyak kisah-kisah lain yang bahkan masih hidup sampai sekarang. Pahlawan-pahlawan ternama diyakini sebagian masyarakat sebagai memiliki kesaktian. Dia tidak akan mati kalau tidak diserang di wadi, atau di rahasia kelemahannya. Nama-nama besar seperti Gajah Mada, para Wali, Siliwangi, Pangeran Diponegoro, Pattimura, Bung Karno hingga Jenderal Sudirman pun dianggap memiliki kesaktian. Bukan hanya itu, hingga saat ini pun, di sejumlah daerah, masyarakat setempat memiliki legenda-legenda tentang sosok sakti di daerahnya.

Kesaktian datang karena “laku” atau “tapa brata” atau “semedi”. Kesaktian juga bisa karena “pegangan” atau senjata yang umumnya berupa keris, tombak, dan lain sebagainya. Menurut legenda juga, kesaktian bisa didapat dari hasil tekun berguru.

Nah, benarkah Bung Karno juga merupakan manusia “sakti”? Dengan sejarah sedikitnya tujuh kali luput, lolos, dan terhindar dari kematian akibat ancaman fisik secara langsung, menjadi hal yang jamak kalau kemudian sebagian rakyat Indonesia menganggap Bung Karno adalah manusia dengan tingkat kesaktian tinggi.

Dalam sebuah perjalanan di Makassar, Bung Karno diserbu gerombolan separatis. Di perguruan Cikini, dia dilempar granat. Di Cisalak dia dicegat dan ditembaki. Di Istana, dia diserang menggunakan pesawat tempur juga oleh durjana separatis. Bahkan ketika dia tengah sholat Idul Adha, seseorang yang ditengarai dari anasir DI/TII menumpahkan serentetan tembakan dari jarak enam saf (barisan sholat) saja.

Dari kesemuanya, Bung Karno tetap selamat, tetap sehat, dan tidak gentar. Dia terus saja menjalankan tugas kepresidenan dengan segala konsekuensinya. Dalam salah satu pernyataannya di biografi yang ditulis Cindy Adams, berkomentar tentang usaha-usaha pembunuhan yang dilakukan terhadapnya, Bung Karno sendiri tidak mengaku memiliki kesaktian tertentu. Ia menukas normatif, yang kurang lebih, “Mati-hidup adalah kehendak Tuhan. Manusia mencoba membunuh, kalau Tuhan belum berkehendak saya mati, maka saya belum akan mati.”

Dengan kepemimpinannya yang tegas, berani “menentang” mengutuk politik Amerika Serikat, dengan keberaniannya keluar dari PBB dan membentuk Conefo, dengan penggalangan jaringan yang begitu kokoh dengan negara-negara besar di Asia maupun Afrika, Bung Karno tentu saja sangat ditakuti Amerika Serikat sebagai motor bangkitnya bangsa-bangsa di dunia untuk menumpas praktik-praktik imperialisme.

Seperti pernah diutarakan seorang pengamat, karena membunuh Sukarno dari luar terbukti telah gagal, maka gerakan intelijen menusuk dari dalam pun disusun, hingga lahirnya peristiwa Gestok yang benar-benar berujung pada jatuhnya Bung Karno sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara Republik Indonesia. Tidak berhenti sampai di sini, upaya membunuh secara fisik pun dilakukan dari dalam.

Celakanya, Bung Karno, entah sadar atau tidak, dalam penuturan kepada Cindy Adams pernah membuat pernyataan, “Untuk membunuh saya adalah mudah, jauhkan saja saya dari rakyat, saya akan mati perlahan-lahan.”

Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto dan atas dukungan Amerika Serikat (dan kroninya), melakukan upaya pembunuhan (bisa dibilang langsung, bisa pula tidak langsung) terhadap Bung Karno dengan cara yang telah disebutkan oleh Bung Karno sendiri. Hingga Mei 1967, Bung Karno seperti tahanan rumah. Meski masih berstatus Presiden, tetapi ia terpenjara di Istana. Tidak beluar tanpa kawalan antek-antek Soeharto.

Situasi politik berbalik menempatkan Bung Karno pada stigma yang terburuk. Gerakan demonstasi mahasiswa yang didukung militer, pemberitaan media massa yang dikontrol Soeharto, membuat Bung Karno makin terpuruk. Usai ia dilengserkan oleh Sidang Istimewa MPRS, kemudian diasingkan di Bogor, kemudian disekap di Wisma Yaso, Jl Gatot Subroto. Ia benar-benar menjadi pesakitan. Yang paling menyakitkan adalah karena dia benar-benar dijauhkan dari rakyat. Rakyat yang menjadi “nyawa”-nya selama ini.

Dengan cara itu pula, persis seperti yang ia utarakan dalam bukunya, Bung Karno wafat. (roso daras)

Maha Utang Indonesia Pasca Bung Karno

Sekilas tentang seorang jurnalis berkewarganegaraan Belanda, namanya Willem Oltmans. Dia menulis buku “Bung Karno Sahabatku”. Nah, gara-gar “bersahabat” dengan Bung Karno itulah ia kemudian dipecat dari kantornya, suratkabar paling berpengaruh di Belanda, de Telegraaf. Bukan hanya dipecat, Oltmans kemudian juga dipersona-non-grata-kan. Jadilah ia orang buangan.

Sejak itu, ia terus bersahabat dengan Bung Karno. Ia berpindah-pindah kerja dari satu media ke media yang lain. Bahkan jauh setelah Bung Karno dilengserkan oleh anak bangsanya sendiri, dengan bantuan Amerika Serikat.

Pagi ini, saya sarapan bukunya Oltmans. Saya ingat-ingat, ini kali ketiga saya baca-baca bukunya. Gaya bertuturnya yang mengalir, serta sajian data-data yang akurat, membuat tulisan Oltmans cukup enak dinikmati. Lebih dari itu, kumpulan tulisan Oltmans sejatinya adalah sebuah penuangan catatan buku harian. Ia jurnalis yang correct. Yang menuliskan setiap hal secara detail.

Satu hal yang sempat menyedot perhatian saya, adalah tulisan dia berjudul “Penutup (Amsterdam 1995)”. Dalam tulisannya, ia berkisah tentang kunjungannya (kembali) ke Indonesia tahun 1994, setelah 28 tahun lamanya meninggalkan Indonesia. Ya, untuk beberapa waktu, Oltmans sempat berdiam di sini.

Dari catatan Oltmas, ia menyaksikan, betapa kepemimpinan Soeharto berkembang makin buruk saja. Ia mengkitik pedas terhadap perilaku jenderal-jenderal penyokong Soeharto, serta elite-elite yang lain bergelimang hidup mewah. Dalam setiap seremoni di hotel-hotel dan restoran-restoran mewah, mereka pamer kekayaan. Sekadar gambaran, ia kutip kata-kata Iwan Tirta, sang desainer top. Katanya, “Nyonya-nyonya kalau datang tidak mencari kain yang bagus, tetapi mencari kain yang mahal.”

Oltmans pun kemudian menyimpulkan, untuk rakyat Indonesia yang tinggal di desa-desa, kehidupan mereka tidak banyak berubah. Lantas dialirkanlah data, bahwa utang nasional Indonesia selama pimpinan Bung Karno antara 1945 – 1965, tidak sampai tiga miliar dolar. Itu pun, utang-utang untuk pembelian persenjataan bagi usaha pembebasan Irian Barat.

Sementara, periode pasca 1965 hingga 1995 di bawah Soeharto, utang nasional meningkat menjadi 100 miliar dolar. Bahkan data pengamat menyebutkan, jumlah itu terlalu kecil, dan cenderung terus bertambah, yang akan menimbulkan problem finansial bagi Indonesia, seperti Mexico. Sekarang, kita paham betul arti kalimat Oltmans tersebut, khususnya bagi kita yang mengalami badai krisis moneter, krisis multidimensi yang berbuntut jatuhnya Soeharto 1998.

Bung Karno, dalam kepemimpinannya, menolak dengan sekuat tenaga gelombang “investor” asing, karena pada hakikatnya hal itu sama denga praktek imperialisme dengan “baju” ekonomi. Ini beda dengan Soeharto yang selalu memenuhi keinginan Washington, CIA, dan Tokyo. Ia buka lebar-lebar pintu masuk bagi “peminat asing”. Oltmans menyebut contoh, peran Bob Hasan, tokoh hitam kroni Soeharto, yang mengakibatkan sebagian besar pulau Kalimantan hancur-lebur. Hutan-hutan yang berfungsi sebagai penyeimbang ekosistem, ditebang, dibabat, digunduli demi 10 miliar dolar setahun.

Ah, Oltmans… kamu satu dari sekian banyak orang Belanda yang berkontribusi bagi Indonesia melalui “catatan harian”-mu. Terima kasih. (roso dars)

Published in: on 19 Juli 2011 at 04:28  Comments (9)  
Tags: , , ,

Bung Karno Sang Pengampun

Tulisan ini harus saya mulai dengan paradoks, betapa seorang Sukarno dengan jasa-jasa yang sulit ditimbang, begitu nista di akhir hidupnya. Demi pertikaian politik, demi ambisi kekuasaan, ia dibungkam, dilarang berhubungan dengan dunia luar, tidak mendapat perawatan atas sakitnya secara layak, hingga ajal menjemput.

Pelakunya? Tudingan akan mengarah ke sosok presiden kedua, Soeharto. Sekalipun, ia hanya budak atas sebuah konspirasi besar bernama CIA dan kepentingan-kepentingan asing yang membawa semangat kapitalisme baru. Apa hanya Soeharto? Tokoh militer yang mendapatkan semua jabatan dan kemuliaan dari Presiden Sukarno yang berbuat dzolim? Ada nama-nama lain, seperti A.H. Nasution, dan sejumlah nama yang kemudian moncer di saat Orde Baru lahir. Bahkan kemudian ikut menikmati kekuasaan itu untuk waktu yang lama.

Situasi di atas sangat berbeda dengan teladan yang Bung Karno wariskan sebagai seorang negarawan. Bung Karno, dengan kekuasaannya, pasca 1959, bahkan meninjau kembali kebijaksanaan berbagai tindakan keamanan yang pernah diambil oleh aparat keamanan, demi tegaknya persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut adalah beberapa peristiwa atau contoh, teladan Bung Karno sebagai seorang negarawan sejati.

Pertama, pemberontakan PRRI/PERMESTA. Para pelakunya memperoleh pengampunan umum, meski mereka telah melakukan tindakan makar dengan memberontak dan membentuk pemerintahan tandingan di Padang dengan bantuan persenjataan dari Amerika Serikat. Bantuan itu tidak sebatas dollar, tetapi juga pesawat tebang, kapal laut, dan alat-alat komunikasi modern.

Pilot Maukar yang memihak PERMESTA, yang memberondong Istana Merdeka dengan tembakan-tembakan roket (mengarah ke teras belakang tempat biasa Bung Karno mengadakan coffee morning dengan berbagai kalangan). Maukar toh diampuni dan dibebaskan dari hukuman. Kemudian Mr Syafruddin Prawiranegara dari Masyumi yang diangkat menjadi Perdana Menteri PRRI, Letna Kolonel Ahmad Husen sang proklamator PRRI dan seluruh jajarannya termasuk Moh. Natsir (tokoh Masyumi), semua direhabilitasi.

Bahkan terselip kisah, ketika Ahmad Husen sang proklamator PRRI di kemudian hari (setalah diampuni) bertemu Bung Karno, sambil menangis ia bersimpuh di hadapan Bung Karno. Bung Karno segera meraih kedua pundak Ahmad Husen dan mengusap air matanya. “Kamu juga anakku,” kata Bung Karno lembut.

Contoh kedua, Sutan Sjahrir yang ditahan karena tuduhan berkomplot hendak menggulingkan Presiden Sukarno. Ia pun direhabilitasi dan dianugerahi bintang Pahlawan Kemerdekaan Nasional. Bahkan ketika dia sakit dan memerlukan berobat ke Swiss, Bung Karno mengirimnya ke Swiss untuk berobat atas biaya negara. Kemudian rumah yang ditempatinya di Jl. Cokroaminoto, Menteng, Jakarta, oleh Bung Karno dihadiahkan kepada istri Sjahrir.

Contoh ketiga, Tan Malaka. Tokoh kontroversi. Ia dengan gerakan kirinya, melakukan beberapa petualangan politik sehingga akhirnya dieksekusi oleh tentara di Jawa Timur di bawah komando Kolonel Soengkono semasa clash kedua (Negara Dalam Keadaan Perang). Tan Malaka pun direhabilitasi, dan dengan mempertimbangkan jasa-jasanya sebagai pemimpin pergerakan Indonesia di masa silam, Tan Malaka dianugerahi tanda jasa sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional.

Ketiga contoh di atas, hanya untuk menunjukkan betapa besar jiwa Bung Karno, serta betapa mulia hatinya sebagai seorang pemimpin bangsa. Semua bekas musuh politik, diampuni. Dalam sudut pandang yang lain kita bisa melihat, mereka menjadi musuh politik Bung Karno pada situasi tertentu, tetapi bukanlah musuh abadi.

Benar-benar tipikal pemimpin sejati. Salah satu cirinya, selain ciri-ciri di atas, adalah tidak memendam rasa dendam dalam hatinya terhadap siapa pun yang pernah beroposisi.

Apa itu penilaian saya yang subjektif? Mungkin. Tapi baiklah, berikut ada sejumlah testimoni yang bisa mendukung penialain tadi. Pertama dari Zulkifli Loebis. Ia dikenal sebagai bapak Intelijen Indonesia. Sebagai tokoh intelijen yang pernah terlibat gerakan PRRI dan kemudian diampuni oleh Bung Karno, suatu hari ia berkata, “Bung Karno betul-betul orang besar yang sekali tidak ada rasa dendam dalam hatinya. Ajaran-ajarannya haruslah dipelajari dari generasi ke generasi”.

Tokoh lain, Soebadio Sastrosatomo, seorang tokoh PSI (Partai Sosialis Indonesia), pun berujar, “Sukarno adalah Indonesia, dan Indonesia adalah Sukarno”. Para penutur tadi, direkam juga oleh seorang Sukarnois, Pamoe Rahardjo, eks laskar PETA yang kemudian berkarier di militer dan pernah menjadi ajudan senior Bung Karno periode 1946 – 1948. (roso daras)

Dewi Ngambek, Bung Karno Lolos dari Pembunuhan

Dewi dan SukarnoGerakan 30 September atau G-30-S, atau ada yang lebih suka menyebut Gerakan 1 Oktober atau Gestok, pada hakikatnya sama, yakni sebuah tragedi berdarah yang merenggut tujuh perwira TNI-AD. Catatan sejarah mengenai peristiwa kelabu itu, ditandai dengan episode sebuah aksi terkutuk yang diprakarsai Partai Komunis Indonesia (PKI). Karenanya, istilah G-30-S selalu diikuti dengan garis miring PKI.

Berbagai publikasi mengenai perisitwa tersebut sudah banyak beredar. Bahkan, berbagai diskusi, seminar, sarasehan acap digelar. Khususnya menjelang akhir September. Serpihan sejarah bermunculan, mulai dari keterlibatan CIA hingga keterlibatan –langsung atau tidak langsung– mantan penguasa Orba, Soeharto. Dalam pada itu, beredar pula publikasi yang mencoba mengukuhkan stigma bahwa Sukarno juga telibat, langsung atau tidak langsung dalam peristiwa tersebut.

Yang pasti, pasca G-30-S, pasca Gestok, yang secara kasat mata membenturkan Dewan Revolusi dan Dewan Jenderal, berakibat pada upaya sistematis menjatuhkan kredibilitas Sukarno sebagai Presiden. Adapun tujuh perwira yang menjadi korban kebrutalan oknum pasukan Resimen Cakrabirawa itu, adalah Letjen TNI Ahmad Yani, Mayjen TNI Soeprapto, Mayjen TNI Harjono MT, Brigjen TNI Sutojo Siswomihardjo, Mayjen TNI  S. Parman, Brigjen TNI D.I.Panjaitan dan Lettu Pierre Tendean.

Nah, tahukah Anda, bahwa di balik itu semua, sejatinya Dewan Revolusi juga mengancam nyawa Presiden Sukarno? Kesaksian ini diungkapkan Moch. Achadi, mantan Menteri Transmigrasi dan Koperasi (Mentranskop) Kabinet Dwikora. Mengurai kesaksiannya ihwal peristiwa genting itu, sungguh laksana membayangkan sebuah lakon drama yang mencekam.

Kisah bermula dari Rapat Teknik, 30 September 1965 malam di Istora Senayan, Jakarta. Sesuai jadwal, usai memberi pidato, Bung Karno kembali ke Istana, karena esok paginya, 1 Oktober 1965, ia harus menerima sejumlah tamu untuk urusan negara.  Memang, dalam skenario gerakan, malam itu semua “objek” diatur sedemikian rupa supaya pada malam 1 Oktober 1965 ada di rumah masing-masing.

Ratna Sari Dewi SukarnoItulah mengapa, penculikan para jenderal berlangsung mulus, karena pada malam itu memang semua ada di rumah masing-masing. Bagaimana dengan Bung Karno? Inilah yang terkait erat dengan judul di atas… ya… terkait dengan ngambeknya Ratna Sari Dewi, istri Bung Karno nan jelita yang berdarah Jepang itu.

Syahdan, tanggal 29 September 1965 malam adalah giliran Bung Karno mengunjunginya di kediaman Wisma Yaso, sekarang Museum Satria Mandala di Jl. Gatot Subroto. Namun karena kesibukan yang luar biasa, Bung Karno lupa tidak mengunjungi Dewi. Maka, Dewi pun ngambek dibuatnya. Nah, esok malamnya, 30 September 1965, Dewi mengajak Ny. Sjarief Thayeb, istri Menteri Perguruan Tinggi, bersenang-senang di klub malam Hotel Indonesia.

Peristiwa itu diketahui oleh Letkol (Tit) Suparto. Dia adalah sopir, sekaligus orang dekat Bung Karno, khususnya pada hari itu. Dalam perjalanan dari Istora Senayan menuju Istana, melalui obrolan ringan, Suparto melapor ke Bung Karno. “Bu Dewi ngambek lho pak….” Awalnya hanya pernyataan pancingan. Namun ketika Bung Karno merespons antusas, barulah Suparto melanjutkan, “Bapak kan kemarin harusnya mengunjungi Bu Dewi, tetapi Bapak tidak ke sana.”

Atas laporan Suparto, Bung Karno makin antusias menyelidik dan mencari tahu cerita selanjutnya. “Yaaa… sekarang Bu Dewi sedang di kelab malam di Hotel Indonesia bersama Ibu Sjarief Thayeb.” Spontan Bung Karno mengeluarkan perintah dadakan, dan hanya Suparto yang tahu perintah itu. Intinya, “Lekas kembali ke Istana. Tukar mobil dan tukar pakaian, langsung keluar lagi ke Hotel Indonesia, jemput Bu Dewi.”

Itulah peristiwa 30 September 1965 malam. Sekembali ke Istana, Bung Karno bertukar pakaian, lalu keluar lagi bersama Suparto menjemput Dewi di Hotel Indonesia. Sesampai di pelataran parkir, Bung Karno menyuruh Suparto masuk, menjumpai Dewi dan memberi tahu ihwal kedatangannya menjemput.

Demi mendapati kedatangan Suparto dan informasi yang disampaikan, Dewi pun bergegas keluar kelab malam dan menemui Bung Karno yang sudah menunggu di dalam mobil. Cerita berlanjut ke Suparto membawa pasangan Bung Karno – Dewi ke Wisma Yaso. Di sanalah Bung Karno menghabiskan malam berdua istrinya yang jelita.

Kisah berlanjut pagi hari, ketika Brigjen Supardjo datang ke Istana hendak menjumpai Bung Karno. Sebagai pentolan Cenko (Central Komando) PKI, Supardjo mendapat tugas untuk meminta persetujuan Bung Karno atas gerakan Dewan Revolusi yang menghabisi apa yang disebut Dewan Jenderal. Perintah Cenko PKI kepada Supardjo adalah, kalau Bung Karno menolak menandatangani persetujuan pembantaian Dewan Jenderal, maka Supardjo harus membunuh Bung Karno pagi itu juga. Seketika.

Apa yang terjadi? Bung Karno tidak ada di Istana. Ajudan dan pengawal yang ada di Istana pun tidak tahu di mana Bung Karno berada. Bisa dimengerti, karena yang mengetahui peristiwa malam itu hanya Bung Karno dan Suparto, sopir dan orang dekat yang mendampingi Bung Karno 30 September 1965.

Sementara itu, pada episode yang lain, Bung Karno bersama Suparto meninggalkan Wisma Yaso pagi hari hendak kembali ke Istana. Apa yang terjadi? Di luar Istana tampak keadaan yang mencurigakan, banyak pasukan tak dikenal. Pengawal spontan membelokkan arah mobil Bung Karno ke Slipi, ke kediaman istri yang lain, Harjatie. Dari Slipi itulah pengawal dan ajudan berkoordinasi mengenai situasi genting yang sedang terjadi.

Satu hal yang bisa dipetik dari peristiwa 30 September 1965 malam, adalah, kalau saja Dewi tidak ngambek…. Kalau saja Suparto tidak melaporkan kepada Bung Karno ihwal ngambeknya Dewi…. Kalau saja Bung Karno tidak berinisiatif menjemput Dewi di Hotel Indonesia dan pulang ke Wisma Yaso…. Bung Karno pasti sudah ditembak mati Supardjo. Mengapa? Semua kalkulasi tidak akan menyimpulkan Bung Karno tunduk pada Supardjo dan menandatangani persetujuan gerakan Dewan Revolusi. Dan ketika Bung Karno menolak tanda tangan, sudah jelas apa yang terjadi, Supardjo harus menembak mati Bung Karno saat itu juga.

achadi2Bagaimana rangkaian kisah di atas tersusun? Adalah Moch. Achadi, yang secara kebetulan adalah paman dari Sutarto, sopir Bung Karno pada 30 September 1965, sehingga ia mengetahui dari Sutarto langsung peristiwa tadi. Kemudian, secara kebetulan pula, ketika Achadi ditahan penguasa Orde Baru, ia berdekatan dengan sel Brigjen Supardjo yang bertugas mengeksekusi Bung Karno seandainya tidak memberi restu kepada Dewan Revolusi. Begitulah sejarah terbentuk. Begitulah kebenaran mengalir menemukan jalannya sendiri.  (roso daras)