Kesaksian Achadi (Bagian 1)

Sebagai mantan Menteri di era Bung Karno, sebagai seorang Sukarnois, kesaksian Moch. Achadi tentu saja layak dicermati. Setidaknya, layak dicatat dalam memori kita sebagai anak bansga. Baru-baru ini, atas prakarsa sejumlah pihak yang hendak menggugat Tap MPRS No. 33 tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Negara dari Presiden Sukarno.

Secara langsung atau tak langsung, ketetapan itu menuding Presiden Sukarno mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan G30S/PKI dan melindungi tokoh-tokoh G30S/PKI. Ketetapan itu menjadi sikap MPRS  untuk enjatuhkan Sukarno dari kekuasaan dengan dugaan pengkhianatan. Bahasa lain, Tap itulah yang memuluskan Soeharto menduduki tahta kepresidenan.

Achadi termasuk yang mengetahui sejarah pemutarbalikan fakta. Achadi lantas menuangkan butir-butir kesaksian tersebut. Satu copy diserahkan kepada Yayasan Bung Karno, dan satu copy lagi diserahkan kepada saya saat bertemu di Yayasan Bung Karno, Menteng, pertengahan April 2013. “Tolong ditulis di blognya dik Roso yaaa… agar generasi penerus setidaknya mencatat sudut pandang saya,” ujar Achadi.

Jika kemudian kesaksian Achadi menjadi materi yang tengah Anda simak, bukan semata karena saya sudah meng-iya-kan permintaan Achadi. Lebih dari itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan pelurusan sejarah Sang Proklamator, sudah selayaknya menjadi concern bersama. Menjadi concern bangsa.

Dalam kesaksian sepanjang delapan lembar HVS itu, tentu terlalu panjang jika saya jadikan satu postingan. Karenanya, saya memecah menjadi beberapa bagian. Ini adalah bagian pertama. Dalam kesaksian tersebut, Achadi memulainya dengan memerinci peristiwa-peristiwa yang erat terkait dengan kejadian G30S/PKI.

Pertama, dengan dalih menggagalkan kup dewan jenderal, terjadi penculikan jenderal-jenderal oleh pelaku G30S tanggal 1 Oktober 1965 dinihari. Gerakan 30S dipimpin oleh Letkol Untung dari Cakrabirawa, Kolonel Latief dari Kodam Jaya, Jenderal Suparjo dari Siliwangi (Komandan Tempur Dwikora wilayah Kalimantan Barat).

Hari itu juga, Jenderal Suparjo berusaha menghadap Presiden Sukarno untuk mendapat dukungan (atas gerakan menggagalkan kup dewan jenderal). Jam 09.00 pagi, ia sudah berada di Istana, tetapi gagal berjumpa Bung Karno. Nah, sekitar pukul 13.00, organisasi yang menamakan G30S itu mengeluarkan pengumuman melalui RRI bahwa G30S membentuk Dewan Revolusi dengan ketua Letkol Untung dan kawan-kawan sebagai kekuasaan tertinggi dan mendemisionerkan kabinet. Hal ini, menurut Achadi, jelaslah merupakan perbuatan kup atau kudeta. Sebab, UUD 1945 jelas menyebutkan, yang berhak mengubah/mengganti kabinet adalah Presiden.

Kesaksian butir kedua dari Achadi menjelaskan ihwal Sidang Kabinet Dwikora tanggal 6 Oktober 1965 di Istana Bogor. Moch. Achadi sebagai Menteri Transmigrasi dan Koperasi hadir dalam rapat sidang tersebut. Pernyataan tegas Presiden Sukarno dalam Sidang Kabinet itu antara lain, “G30S itu salah, dan yang dituju adalah saya. Dan dengan terjadinya G30S maka revolusi Indonesia mundur 20 tahun!”

Bulan Oktober itu pula, dibentuk Tim Khusus untuk membantu Presiden Sukarno menghadapi epilog peristiwa G30S. Susunan Tim Khusus itu adalah Ketua Chairul Saleh, Ketua MPRS, Ketua Periodik Front Nasional, Wakil Perdana Menteri III. Sedangkan Wakil Ketua terdiri atas Jenderal Soeharto, KSAD, Kepala Staf KOTI. Anggota-anggotanya adalah Jenderal Achmadi (Menteri Penerangan), Ketua GIII KOTI, Jenderal Sutardjo, Jaksa Agung, Sudibyo, Menteri Sekjen Front Nasional, Drs. Moch. Achadi yang juta Rektor Universitas Bung Karno.

Point berikutnya yang dipaparkan Achadi adalah peristiwa Sidang Kabinet Dwikora tanggal 17 Januari 1966 di Istana Bogor, di mana Achadi pun hadir. Sebelum sidang, ada pertemuan antara Presiden Sukarno dengan pimpinan organisasi-organisasi KAMI-KAPI yang waktu itu aktif berdemonstrasi dengan semboyan Tritura (Bubarkan PKI, Bubarkan Kabinet, turunkan harga).

Dalam sidang yang juga dihadiri pimpinan KAMI – KAPI tersebut, Presiden Sukarno tegas-tegas menyatakan, bahwa ada petunjuk dan gejala-gejala yang merupakan gerakan untuk mendongkel kepemimpinan Presiden Sukarno. Menghadapi hal tersebut, Bung Karno memerintahkan, siapa yang setuju dengan kepemimpinannya, agar menyusun barisan.

Berdasar pidato Presiden Sukarno tersebut (tentang pembentukan barisan Sukarno), maka gerakan-gerakan pendukung Bung Karno muncul di mana-mana dengan nama Barisan Sukarno. Sementara itu, Tim Khusus yang disebut di atas, mengadakan sidang dan memutuskan Tim Khusus sebagai pimpinan Barisan Sukarno. SK Presiden untuk ini telah siap ditandatangani Presiden Sukarno.

Hingga di sini, tampak Bung Karno masih sangat berpengaruh. Hingga kemudian peristiwa berlanjut ke Sidang Kabinet Dwikora yang disempurnakan pada tanggal 11 Maret 1966 di Istana Negara Jakarta, di mana Soeharto tidak hadir dengan alasan sakit.

Sidang Kabinet dipimpin langsung Presiden Sukarno. Ketika Bung Karno tengah berpidato sekitar 10 menit, diinterupsi Jenderal Sabur, Komandan Cakrabirawa (pengawal presiden). Dia melaporkan bahwa Istana telah dikepung oleh pasukan tanpa tanda pengenal. Keadaan tidak aman dan seyogianya Presiden meninggalkan Istana menuju Bogor dengan naik helikopter.

Walhasil, sebelum sidan tuntas, Presiden Sukarno diikuti Waperdam I Dr Subandrio dan Waperdam III Chairul Saleh meninggalkan Istana Jakarta menuju Bogor. Sidang Kabinet dilanjutkan dengan dipimpin Waperdam II Dr. Leimena. Usai sidang, diadakan makan siang bersama. Saat itu diumumkan, para menteri diimbau tidak meninggalkan Istana hingga suasana benar-benar aman.

Achadi bersama Menteri Pertahanan Jenderal Sarbini dan Menteri Penerangan Jenderal Achmadi makan satu meja. Kemudian datang Jenderal Amirmachmud sebagai Panglima Kodam Jaya bergabung di meja makan itu. Amirmachmud menyatakan dengan tegas bahwa Jenderal Sabur tidak benar telah melaporkan kepada presiden bahwa Istana tidak aman. Apalagi, Sabur tidak menanyakan kepada Amirmachmud terlebih dahulu. “Saya sebagai Panglima Kodam yang berhak menyatakan keamanan di Jakarta, termasuk di sekitar Istana.

Amirmachmud juga menyatakan selain dirinya, ada Jenderal Soeharto sebagai KSAD maupun Kepala Staf KOTI, karena di Jakarta terdapat banyak pasukan yang bergerak di luar komandi Kodam Jaya. Saat itu, Amirmachmud juga menyatakan sore ini akan menyusul Bung Karno ke Bogor untuk menyatakan hal itu. “Kami semua, di meja makan itu, sepakat dengan pernyataan Amirmachmud. Kebetulan ada Jenderal Sarbini selaku Menteri Pertahanan,” ujar Achadi. (roso daras)

Mbah Hadi pun Meninggalkan Bung Karno

Ini adalah fragmen lanjutan tentang Mbah Hadi, Haji Hadi Sukismo, seorang pengawal spiritual Bung Karno. Saat dijumpai di kediamannya, Bakulan Wetan, RT 04/RW 04, Desa Patalan, Kecamatan Jetis, Bantul Akhir november 2012, mbah Hadi masih kelihatan bugar. Pria kelahiran 12 Juli 1908 itu, juga masih sesekali turun ke sawah, menggarap sebidang lahan hasil jerih payahnya menjadi petugas keamanan kampung.

“Sekitar tahun 1962, saya memutuskan meninggalkan Bung Karno, pulang ke Jogja menjadi petani. Saya tidak membawa apa-apa dari Jakarta. Saya juga tidak meminta apa-apa dari Bung Karno,” ujar Mbah Hadi.

Saat diminta menceritakan, apa alasan dia meninggalkan Bung Karno, dia sejenak terdiam dan mata tuanya menerawang ke atas. “Ini cerita lama, tetapi tidak apa-apa saya ungkap. Ketika itu, firasat batin saya tidak enak. Makin hari, perasaan tidak enak itu tertuju ke orang dekat Bung Karno, orang yang justru sangat bertanggung jawab terhadap keselamatan Bung Karno….” ujar Hadi, tanpa menyebut nama,

Karena penasaran, saya menyebutkan nama, “Siapa Mbah? Siapa orang yang panjenengan firasati tidak enak? Apakah ajudan Bung Karno?”, Hadi spontan menjawab, “Bukan!”, lalu diam. Suasana hening. Saya yang datang berempat, juga diam. Tidak satu pun yang berniat mengusik “diam”nya mbah Hadi. Sampai saya habis kesabaran dan menanyakan lagi, “Lalu siapa mbah? Apa pak Mangil?”, spontan mbah Hadi menggeleng, “Bukan!”. Saya kejar lagi, “Brigjen Sabur?”, dia menatap saya dan menjawab, “Ya!”

Dalam sebuah percakapan di tahun 62-an, Hadi matur ke hadapan Bung Karno, “Sabur sudah terlalu lama di dalam. Dia akan lebih bermanfaat buat Bapak, kalau ditempatkan di luar Istana.” Dalam banyak hal, menurut pengakuan Hadi, Bung Karno banyak mendengar saran-saran Hadi, tapi untuk saran tentang Sabur, Bung Karno tidak sependapat. “Sabur itu pinter. Dia lebih baik di dekat saya!”

Merasa sarannya tidak didengar, Hadi dengan lugunya mengatakan kepada Bung Karno, “O, ya sudah. Kalau begitu besok saya pulang ke Jogja….”

Sampai di situ, Mbah Hadi terdiam lagi. Cukup lama. Padahal saya penasaran sekali untuk mendengar apa reaksi Bung Karno demi mendengar niat Hadi pulang ke Jogja, yang itu berarti tidak lagi menjadi pengawalnya. Rupanya, tidak keluar jawab kalau tidak diajukan pertanyaan, “Apa kata Bung Karno, mbah?”

“Dia diam saja. Ya saya besoknya langsung pulang. Saya tinggalkan semua fasilitas kendaraan, sopir, bahkan pengawal saya. Saya pulang ke Jogja tidak membawa apa-apa. Saya juga tidak menerima pesan apa-apa dari Bung Karno. Dia diam saja,” tutur Hadi.

Entah firasat Hadi yang benar, entah kepastian jalannya sejarah… ketika Gestok meletus tahun 1965, tiga tahun setelah Hadi menyampaikan firasatnya ke Bung Karno, memang kemudian melibatkan pasukan Cakrabirawa pimpinan Sabur.

Dari lebih tiga jam berbincang dengan Mbah Hadi, memang belum banyak yang bisa dikorek. Saya berniat mendatanginya lagi suatu saat. Selain masih penasaran dengan kisah-kisah human interest antara Hadi Sukismo dan Bung Karno, juga berharap ada serpihan sejarah lian yang bisa diungkap. (roso daras)