Tentang Irian yang Menjadi Papua

Posting ini harus saya mulai dengan satu pernyataan yang bersifat personal. Begini… secara pribadi, saya adalah pengagum berat KH Abdurrahman Wahid. Sudahlah… dalam banyak hal, pemikiran-pemikiran Gus Dur klop, menyatu benar dengan apa yang ada di batok kepala saya. Jika saya katakan “dalam banyak hal” itu artinya, karena memang tidak semua pemikiran dan tindakan Gus Dur klop dengan yang ada di benak saya.

Saya sebut satu hal yang benar-benar tidak klop, yaitu keputusannya mengganti nama Irian menjadi Papua. Bukan saja tidak klop, tetapi saya anggap mendiang Gus Dur benar-benar menafikan sejarah. Saya tidak berpikir bahwa Gus Dur tidak tahu sejarah. Dia tahu sejarah tentang Irian Jaya, tetapi demi kepentingan “dukungan politik” dia mengakomodir aspirasi elemen separatis di Papua yang menghendaki pengembalian nama Irian ke Papua.

Persis tanggal 31 Desember 1999, saat berkunjung ke Irian Bara, Presiden Abdurrahman Wahid serta merta menyetujui tuntutan kaum separatis Papua untuk mengubah nama “Irian” menjadi “Papua”. Alasan orang-orang yang menuntut itu, karena katanya “Irian” berkonotasi sangat Indonesia, karena itu adalah singkatan dari kalimat “Ikut Republik Indonesia Anti Nederland”.

Ini sesuatu yang aneh, yang dilakukan oleh orang-orang Irian “murtad”, dari yang semula mengaku orang Indonesia tiba-tiba menuntut sesuatu yang bersifat separatis, dan lebih aneh lagi, hal itu dikabulkan oleh Gus Dur. Tatanan negara pun menjadi terdistorsi, karena persetujuan itu sama sekali belum dirundingkan dalam sidang Kabinet, atau bahkan belum dikonsultasikan dengan DPR RI. Sebab, kebijaksanaan Gus Dur itu tidak sesuai dengan penjelasan Bab VII UUD 1945 yang menyatakan: Kekuasaan Kepala Negara “tidak tak terbatas”.

Tidak berhenti di situ, Gus Dur juga menyetujui pemberian bantuan satu miliar rupiah untuk menyelenggarakan Kongres Rakyat Papua awal Juni 2000, yang nota bene kongres itu menuntut pemisahan Irian Barat dari NKRI. Dengan mudah, kongres menyatakan, Presiden Abdurrahman Wahid bukan saja menyetujui kongres, tetapi juga menyetujui tuntutan memisahkan diri.

Semula, Gus Dur bermaksud, kongres tersebut mengikut-sertakan juga tokoh-tokoh Irian Barat yang tidak menyetujui pemisahan diri dari wilayah NKRI. Ternyata, hal itu tidak diakomodir oleh penerima bantuan. Sehingga yang berkongres hanya kelompok separatis.

Sikap Gus Dur kemudian coba dikoreksi sendiri dalam Sidang Tahunan MPR 2000. Di situ Gus Dur berstatemen, jika gerakan separatis itu diteruskan, maka akan ditumpas, karena Irian Barat adalah wilayah NKRI yang bukan saja akar sejarahnya menyatakan demikian, tapi masih ditambah dengan berbagai pernyataan golongan-golongan di Irian Barat dalam berbagai kesempatan yang menyatakan pengakuan bahwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, adalah juga proklamasi kemerdekaan Irian Barat dalam wilayah NKRI. Bahkan wilayah itu disahkan PBB sebagai wilayah kesatuan NKRI, yang berarti disahkan juga oleh seluruh dunia.

Nah, kembali ke kepanjangan “IRIAN” yang oleh kelompok separatis diplesetkan menjadi “Ikut Republik Indonesia Anti Nederland”, yang tak lain hanya gosip. “IRIAN” adalah nama yang diusulkan oleh seorang pejuang Papua, Frans Kaisiepo, yang berarti “Sinar yang menghalau kabut”, diambil dari bahasa salah satu suku di Irian.

Di Irian, terdapat 244 suku dengan 93 bahasa lokal. Kata “PAPUA” yang menggantikan “IRIAN” malah justru mempunyai konotasi yang buruk, karena berarti “Daerah hitam tempat perbudakan”. Ironisnya, versi kaum separatis, nama itu lebih disukai karena dianggap memberikan semangat kepada perjuangan kemerdekaan mereka.

Pelurusan sejarah tersebut dilakukan oleh Dr. Subandrio, Wakil Perdana Menteri I dalam Kabinet Presiden/Perdana Menteri Sukarno, dalam bukunya “Meluruskan Sejarah Perjuangan Irian Barat”, terbitan Yayasan Kepada Bangsaku tahun 2001. Buku ini diberi kata pengantar oleh H. Roeslan Abdulgani. Di dalamnya memuat secara rinci sejarah perjuangan merebut Irian Jaya dari tangan Belanda. (roso daras)

 

Published in: on 14 Juli 2011 at 05:15  Comments (14)  
Tags: , , ,

Gara-gara tidak Suka Wayang

Ini peristiwa 1 Juni 2010, saat saya menghadiri peringatan Hari Lahirnya Pancasila di lantai 3 Gedung DHN ’45, Jl. Menteng 31, Jakarta Pusat (Gedung Joang ’45). Secara kebetulan, hadir sesepuh idola saya, Ki Utomo Darmadi, yang akrab dipanggil Tomi Darmadi. Sebagai purnawirawan, dia ini sangat vokal. Bahkan, meski pangkat terakhir Kapten, tapi jaringan dan teman diskusinya kebanyakan jenderal.

Tomi Darmadi ini adalah adik kandung pahlawan Peta Suprijadi. Dia juga putra Bupati Blitar yang tidak lain masih ada hubungan darah dengan Bung Karno. Dalam perjalanan karier maupun hidupnya, Tomi juga banyak bersinggungan dengan Bung Karno. Bahkan dalam banyak hal, ia sering dititipi petanyaan oleh petinggi negara yang tidak berani bertanya langsung kepada Bung Karno.

Nah, suatu ketika dalam kesempatan santai ia nyeletuk ke arah Bung Karno, “Bung, kenapa kok njenengan gak suka sama pak Roeslan (Abdulgani).” Bung Karno menjawab sambil lalu, “Orang Jawa kok gak ngerti wayang….”

Tomi Darmadi lantas bersiap mengajukan bertanya lagi,  “Apa yang salah dengan tidak mengerti wayang?” Belum sempat kata-kata itu meluncur dari mulutnya, Bung Karno sudah menjawab, “Kalau orang Jawa tidak ngerti filosofi wayang, maka kemungkinan besar dalam membuat kebijakan akan banyak kesalahan.”

Lebih dari itu, menurut Tomi Darmadi, Roeslan Abdulgani sesungguhnya juga tidak terlalu cocok dengan Bung Karno. Bahwa kemudian dia menjadi orang dekat Sukarno, erat terkait dengan peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Erat juga terkait dengan eksistensi Partai Sosialis Indonesia (PSI), sebagai tempat beraktivitas Roeslan. “Waktu itu orang-orang PSI banyak yang anti-Sukarno,” ujar Tomi.

Ketidaksukaan Roeslan terbukti ketika Bung Karno sudah jatuh. Dalam satu kesempatan di Amerika Serikat, Roeslan berpidato, bahwa Pancasila sekarang sudah bukan milik Bung Karno lagi. Kontan saja Tomi Darmadi dan kawan-kawan Sukarnois lain protes. Tidak sekadar protes, mereka juga mencegat kepulangan Roeslan.

Tapi justru karena sikap itu pula, Roeslan tetap up to date pada zamannya. Di era Soeharto, ia tetap menjadi orang penting. Termasuk memegang institusi BP7, dan di sanalah ia tafsirkan Pancasila menjadi doktrin kering seperti yang banyak dirasakan generasi yang tumbuh pada era Orde Baru. “O ya, satu lagi… dulu Roelan itu dekat dengan Belanda,” imbuh Tomi.

Habis Roeslan terbitlah Soebandrio. Nah, tokoh ini juga sejatinya berangkat dari PSI, satu partai dengan Roeslan. Bahkan ketika kuliah di Inggris pun, Soebandrio aktif di partai sosialis. Bedanya, kalau Roeslan dari Surabaya, sedangkan Soebandrio dari Semarang. Kehadiran Bandrio jelas menggeser posisi Roeslan.

Beda dengan Roeslan, Bandrio lebih memahami filosofi wayang. Selain itu, cara masuknya pun elegan. Dia datang ke Jakarta, ditampung oleh Soewirjo, kepala daerah Jakarta ketika itu. Oleh Soewirjo, Bandrio dimasukkan ke PNI, sehingga warnanya pun menjadi lebih nasionalis.

Begitulah sekilas Bung Karno di antara dua dedengkot PSI, Roeslan ABdulgani dan Soabandrio. Dan seperti dikatakan Tomi Darmadi, “Bung Karno paham betul karakter satu per satu orang di sekelilingnya. Ia juga tahu, siapa yang menyukainya dan siapa yang menentangnya. Bung Karno sangat menghargai dan menghormati perbedaan. Ia tidak memasalahkan orang-orang yang tidak menyukainya, sepanjang orang itu bisa bermanfaat bagi bansa dan negara. (roso daras)

Published in: on 20 Juni 2010 at 08:30  Comments (6)  
Tags: , , , , ,