Kesaksian Achadi (Bagian 4)

green dan sukarno 1965Moch. Achadi terus memantau perkembangan situasi pasca peristiwa G30S. Dalam kesaksiannya, ia juga menuliskan kronologi atau perkembangan proses pendongkelan terhadap Presiden Sukarno.

Ia memulainya dengan langkah pertama, saat MPRS yang anggota-anggotanya telah diganti (tanpa SK Presiden Sukarno) memanggil Presiden Sukarno untuk mempertanggung-jawabkan peristiwa G30S. Dalam melayani permintaan tersebut, Presiden menyampaikan pidato yang berjudul “Nawaksara” dan kemudian disusul dengan “Pelengkap Nawaksara”. Intinya, bahwa peristiwa G30S disebabkan oleh tiga hal; 1). Keblingernya pimpinan PKI, b). Kelihaian subversi neokolonialisme, 3). Adanya oknum-oknum yang tidak benar.

Pidato Bung Karno itu ditolak MPRS, dan dalam sidang-sidang berikutnya, MPRS mengeluarkan Tap MPRS 1966 antara lain, Tap MPRS No IX/1966 yang mengukuhkan Supersemar dari “sekadar” perintah penugasan Presiden Sukarno menjadi Tap MPR tanpa dilampirkan Supersemar (SP 11 Maret) yang asli atau salinan sesuai aslinya. Kemudian keluar lagi Tap MPRS No XV/1966 yang memberikan jaminan bahwa pengemban Tap MPRS No. IX/1966 yaitu Letnan Jenderal Soeharto setiap waktu menjadi Presiden “apabila Presiden berhalangan”.

Achadi mengajak segenap elemen bangsa mencermati bahwa Tap MPRS No IX/1966 yang mengukuhkan SP 11 Maret tanpa dilampiri fisik SP 11 Maret yang asli ataupun salinan sesuai aslinya, adalah sesuatu yang patut dipertanyakan keabsahannya secara hukum.

“Logika politiknya bagaimana? Ketetapan MPRS yang mengukuhkan sebuah surat keputusan, tetapi tidak dilampiri surat keputusan yang dimaksud. Hal ini jelas terjadi karena memang sejak awal sudah ada upaya pengaburan SP 11 Maret, bahkan bisa dianggap sebagai sebuah upaya penghilangan SP 11 Maret,” ujar Achadi.

Achadi lantas melanjutkan pertanyaannya, bahwa SP 11 Maret atau Supersemar, jika kita runut dari kronologi historis di atas, adalah landasan yang dipakai pijakan Soeharto untuk menjadi Presiden. Bahkan MPRS yang telah diduduki oleh orang-orang pro-Soeharto pun mengeluarkan ketetapan MPRS yang menggunakan SP 11 Maret sebagai pijakan, dan pengukuhan Soeharto sebagai Presiden bilamana Bung Karno berhalangan.

Sementara itu, surat perintah yang dijadikan landasan berdirinya sebuah rezim, pada kenyataannya tidak pernah ada secara fisik. Tidak dilampirkan dalam Tap MPRS, tidak dipublikasikan, tidak berada di arsip nasional, tidak ada di pusat dokumentasi sekretariat negara, pendek kata, seperti lenyap. Yang muncul adalah Supersemarr “gadungan” karena jelas-jelas berbeda isi, jumlah lembar halaman, dan berbeda tempat pembuatan SP. Jika SP11 Maret asli tertulis “BOGOR”, maka di SP 11 Maret gadungan tertulis “JAKARTA”.

Proses pendongkelan Bung Karno terus berlangsung. Pada tanggal 20 Februari 1967 sekitar pukul 17.00, Presiden Sukarno di Istana Merdeka menandatangani penyerahan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto, didampingi beberapa petinggi militer yang menerima surat tersebut.

Achadi sendiri menerima informasi yang agak berbeda. Ia mendapat informasi dari seorang kolonel yang bertugas di Kodam Brawijaya (Jawa Timur), bahwa Divisi Brawijaya, dipimpin Panglimanya, Jenderal Soemitro, diiringi mantan-mantan Pangdam Brawijaya seperti Kolonel Sungkono, Kolonel Bambang Supeno, Jenderal Sarbini, Jenderal Sudirman (ayahnya Basofi Sudirman), menghadap Bung Karno. Mereka memohon kepada Bung Karno agar menyerahkan kekuasaan ‘eksekutif’ kepada jenderal Soeharto, demi mencegah perpecahan bangsa.

Pengertian ‘eksekutif’ bukanlah lembaga kepresidenan dan kepala negara, tetapi setingkat perdana menteri. Sesuai konstitusi dan pengalaman-pengalaman yang lalu, di mana eksekutif pernah dijabat perdana menteri Sjahrir (Kabinet 1945), Amir Sjarifuddin (Kabinet 1948), Ir Djuanda (Kabinet Karya), Subandrio, Dr Leimena, dan Chaerul Saleh. Ketika itu, Presiden menanyakan, apa jaminannya kalau hal itu tidak disalahgunakan (oleh Soeharto). Rumpun Brawijaya menjawab, “Rumpun Brawijaya akan bertanggung-jawab”. (roso daras/Bersambung)

Kokok Ayam dan Matahari Terbit

bung-karno2Sekian lama bangsa ini mendeklarasikan kemerdekaan, tetapi masih saja muncul suara-suara miring ihwal hakikat kemerdekaan. Ada yang menganggap, bangsa ini sejatinya belum merdeka, bangsa ini sesungguhnya masih terjajah, bangsa ini sebenar-benarnya adalah sebuah bangsa yang masih dieksploitasi oleh bangsa asing. Mereka menyebutnya dengan istilah neo-kolonialisme, neo-imperialisme. Kolonisasi bentuk baru. Ada yang menamakan kolonisasi ekonomi, penjajahan ekonomi, yang ujungnya sama, rakyat tetap saja melarat.

Menyebut kata “penjajahan” dalam iklim demokrasi, dalam suasana kehidupan seperti saat ini, ada kalanya acap dinilai sumir. Malah mungkin ada yang menuding aneh. Mereka ini adalah sebagian dari anak bangsa yang merasa hidupnya “baik-baik saja”. Bagi kebanyakan para pemangku jabatan, baik di eksekutif maupun legislatif, atau para pelaku usaha yang ketiganya berangkulan mesra… serta bersahabat baik dengan oknum aparat penegak hukum, maka Indonesia sudah sampai ke pada tahap “masyarakat yang adil dan makmur”.

“Masyarakat yang adil dan makmur” adalah tujuan, cita-cita kemerdekaan kita. Masyarakat yang dimaksud, bukan semata masyarakat yang berstatus pejabat, anggota dewan, pengusaha, aparat penegak hukum, dan kaum borjuis lain. Masyarakat Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, adalah masyarakat dengan aneka suku, bahasa, dan budaya… dengan tingkat ekonomi yang ada kalanya bak bumi-langit. Ada jurang yang begitu menganga di tengah masyarakat kita.

Jika itu kita sepakati, barangkali lebih mudah untuk bersama-sama meng-amin-i bahwa negara kita memang belum berhasil mewujudkan amanat proklamasi, tujuan kemerdekaan, “terciptanya masyarakat yang adil dan makmur”.

Maka, saya sekadar mengajak sidang pembaca untuk flash-back ke bulan Oktober tahun 1928, saat Bung Karno getol-getolnya mendidik kader, menggalang persatuan di antara elemen perjuangan, demi tujuan Indonesia merdeka. Sebelumnya, yakni pada Desember 1927, Bung Karno berhasil menyatukan 7 (tujuh) organisasi menjadi satu dalam bendera PPPKI (Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia).

Adapun ketujuh organisasi yang berhasil dilebur Bung Karno adalah PNI, Partai Sarekat Islam, Boedi Oetomo, Pasundan, Sarekat Sumatra, Kaum Betawi, dan Indonesische Studieclub). Nah, dengan bendera PPPKI itulah Bung Karno berorasi di mana-mana. Ia menggugah kesadaran relung jiwa bangsanya, ihwal hakikat penjajahan.

Di antara banyak pidato Bung Karno, yang sangat fenomenal karena penuh retorika, antara lain seperti berikut ini: “Matahari tidak terbit karena ayam berkokok, tetapi ayam jantan berkokok karena matahari terbit.” Kalimat itu adalah sengatan kepada segenap nurani, bahwa rakyat harus bangkit menyongsong peradaban baru. Rakyat harus berjuang untuk kemerdekaan. Rakyat harus bersatu untuk melepaskan diri dari belenggu penjajah laknat.

Berikutnya, Bung Karno berorasi, “Penjajahan ialah upaya mengolah tanah, mengolah harta-harta di dalam tanah, mengolah tanam-tanaman, mengolah hewan-hewan dan terutama mengolah penduduk untuk keuntungan ekonomi dari bangsa yang menjajah“.

Baik kita renungkan kalimat Bung Karno di atas. Bukankah dengan amandemen UUD 1945 yang digarap (dengan dukungan asing) sejak tahun 1999, 2000, 2001, hingga 2002 sejatinya kita telah dijerumuskan kembali sebagai bangsa budak? Banyak produk hukum berupa Undang Undang disahkan. Pasal 33 yang paling banyak dirombak adalah tentang ekonomi. Hasilnya, kini asing diizinkan menguasai mayoritas ladang usaha di Tanah Air dengan payung Undang Undang.

Mereka pun menguasai aset yang ada dalam tanah dan bumi kita, aset yang ada dalam laut, udara, hingga aset manusia, mulai dikeruk untuk keuntungan ekonomi bangsa lain atas nama penanaman modal asing di Indonesia.

Kalau kita tidak hendak berpolemik tentang “merdeka” dan “masih terjajah”, setidaknya kisa bisa menyepakati, bahwa dengan kondisi seperti ini, maka harapan tercapainya “masyarakat yang adil dan makmur” masih jauh panggang dari api. (roso daras)

Published in: on 12 Maret 2013 at 05:32  Comments (4)  
Tags: , , , ,