Prabowo atau Jokowi?

capres-cawapres

Pertanyaan “seksi”, “Bagaimana menurut Bung Roso, Prabowo atau Jokowi?” Sungguh, pertanyaan itu bertubi-tubi ditujukan ke saya, baik melalui kontak BBM, sms, FB, telepon, bahkan saat bertemu-muka. Atas itu semua, pada 22 April 2014, saya menulis di akun FB begini: “Saudara-saudara… bersama ini saya tegaskan, sebagai manusia yang sedang dan terus belajar menjadi Sukarnois, saya bukan dan tidak identik dengan PDIP dan segala turunannya. Saya tidak berada di parpol apa pun! Tidak berada di kubu tim sukses siapa pun. Sukarno itu bapak bangsa. Milik semua rakyat Indonesia. Terima kasih.”

Mestinya cukup jelas bukan? Entah mengapa, masih juga banyak kawan yang menyeret-nyeret saya untuk mendukung salah satu kandidat capres. Dalam skala yang paling kecil, ya itu tadi, sekadar bertanya, tentang siapa calon presiden pilihan saya. Tentu saja saya masih berusaha konsisten untuk tidak terjebak pada politik praktis.

Meski begitu, bukan berarti saya berbeda dengan Anda, sidang pembaca blog yang mulia. Bahwa saya, seperti halnya Anda, juga memiliki pemikiran terhadap Prabowo dan Jokowi. Pemikiran saya bisa sama persis, bisa mirip, bisa berbeda, bahkan bisa bertentangan sama sekali dengan pemikiran Anda. Akan tetapi, bukankah perbedaan adalah rahmat?

Tetapi meruncingkan perbedaan, bukan ide yang baik, terlebih saat ini, saat bangsa sedang dalam tensi tinggi jelang Pilpres. Akibat sistem demokrasi liberal hasil amandemen UUD 1945, kita menjadi bangsa yang terjebak pada politik ugal-ugalan. Mencermati “perang-opini” yang ada di sosial-media, terkadang saya miris. Mengapa hanya untuk mendukung salah satu Capres (yang ironisnya, capres itu tidak kenal dengan orang-orang itu), harus tega mengeluarkan kata-kata kasar. Sadis, menurut saya.

Gelar Pilpres akan selesai (diperkirakan satu putaran) pada 9 Juli 2014. Ya, tidak lama lagi. Setelah itu, suka atau tidak suka, salah satu di antara Prabowo dan Jokowi akan menjadi Presiden RI ke-7. Kemudian, kita akan “menikmati” kepemimpinan satu di antara mereka. Puaskah? Ada yang puas dan ada yang tidak. Sama seperti para pemilih SBY yang kemudian tidak puas dengan kinerja SBY. Di sisi  lain, tentu saja ada yang puas dengan kepemimpinan SBY.

Pada 21 September 2012, saya menulis di blog ini, Bung Karno: Jangan Jadi Salon Politisi. Isinya, menyitir Bung Karno (seperi biasa), dan menyandingkan dengan pendapat saya tentang kemenangan Jokowi atas Fauzi Bowo dalam Pilkada DKI Jakarta. Tulisan itu, dengan sadar saya posting setelah Jokowi menang, dan tinggal menunggu tanggal pelantikan. Artinya, dengan sadar pula saya membuat tulisan itu tidak akan mempengaruhi hasil Pilkada DKI.

Apa yang terjadi? Pasukan pembela Jokowi memberondong saya dengan komentar-komentar yang beraneka ragam. Dari yang nyinyir sampai sumpah serapah. Saya toh harus menggumam, “Indahnya perbedaan”… sambil tersenyum kecut, meratapi segelintir anak negeri yang kurang cerdas.

Sama seperti momen Pilpres ini. Tanpa diseret, tanpa ditanya, saya pun akan membuat tulisan tentang Prabowo atau Jokowi dari perspektif saya, dengan cantelan Bung Karno, tentunya. Ya, supaya jelas koridornya, saya harus membingkai dengan Bung Karno. Tetapi bukan sekarang. Bukan hari ini, dan bukan besok. Tapi SETELAH tanggal 9 Juli. Mengapa? Ya, karena saya tidak ingin, apa pun tulisan saya tentang Prabowo atau Jokowi, mempengaruhi opini publik, dan diangggap saya berkampanye untuk kepentingan salah satu di antara keduanya.

Alhasil, sedikit saja imbauan saya buat sidang pembaca blog yang mulia…. Jaga kerukunan bangsa. Jaga persatuan nasional. Berkata menyakiti, kadang dengan mudah akan dimaafkan (pada akhirnya), tetapi bekas itu tidak akan segera hilang. Luka-luka bekas pertikaian sesama anak negeri, sesungguhnya suatu bentuk penggerogotan atas jiwa dan semangat gotong-royong kita sebagai bangsa. Bangsa besar bernama Indonesia. (roso daras)

Published in: on 8 Juni 2014 at 04:29  Comments (11)  
Tags: , , , ,

Bung Karno: Jangan Jadi Salon Politisi

Terpilihnya Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta, sontak menjadi sorotan nasional. Yang ia gusur bukan sembarang pesaing, Fauzi Bowo atau akrab disapa Foke adalah incumbent. Berhubung ia sudah hampir pasti bakal menduduki kursi DKI-1, maka saya merasa tidak ada beban memposting tulisan ini. Lain halnya kalau tulisan ini saya posting sebelum tanggal pencoblosan putaran kedua.

Hampir bisa saya pastikan, kemenangan Jokowi lebih karena “kemasan”. Kemenangan Jokowi lebih karena faktor berkiblatnya media massa kepadanya. Lebih karena pencitraan. Soal kemampuan dan kapasitas kepemimpinan, sekali lagi saya berani mengatakan, rakyat Jakarta ibarat “membeli kucing dalam karung”.

Memang, bisa saja Jokowi akan berhasil memimpin Jakarta dengan parameter tertentu. Tetapi, mungkin saja dia tidak akan bisa berbuat banyak untuk ibukota negara tercinta dengan segala problematikanya. Kelewat optimistis akan kesuksesan Jokowi mengemban tugas lima tahun ke depan, rasanya tidak pada tempatnya. Sebaliknya, memastikan dia akan gagal, juga pandangan picik.

Sebaik-baiknya sikap, menurut saya adalah jadilah warga Jakarta yang baik. Bagi warga di luar Jakarta, jadilah penonton yang baik. Moralnya jelas. Kita harus belajar dan terus belajar. Perubahan sejatinya tidak akan pernah terjadi tanpa keikutsertaan rakyat di dalamnya.

Karena itu, ada nukilan menarik yang saya kutip dari kitab “Sarinah” karangan Sukarno. Jauh-jauh hari Bung Karno sudah mengingatkan, agar “Janganlan menjadi salon politikus! Lebih dari separuh daripada politisi kita adalah salon politisi yang mengenal Marhaen hanya dari sebutan saja. Politikus yang demikian itu sama dengan seorang jenderal tak bertentara. Kalau dia memberi komando, dia seperti orang berteriak di padang pasir.”

Peringatan Bung Karno itu pas sekali ditujukan ke arah Jokowi. Dia diusung oleh dua partai politik yang bernafaskan nasionalis: Gerindra dan PDI Perjuangan. Menjadi naif kiranya kalau seorang Jokowi tidak paham Marhaenisme. Pahamkah dia? Kita akan lihat dalam kepemimpinan mendatang.

Pada saat kampanye, identitas Maraenis lumayan tampak pada diri Jokowi. Ia berada di tengah rakyat. Ia menggerakkan rakyat, dan tentunya ia mendengar suara rakyat. Pertanyaan besarnya adalah, apakah ia sadar bahwa yang dia lakukan harus dia lakukan selama dia menjabat gubernur? Dan bukan hanya untuk menarik simpati pemilih?

Menurut saya, bangsa ini telah keliru melanggengkan kepemimpinan yang hanya ditopang oleh retorika. Mendukung kepemimpinan yang didongkrak oleh pencitraan. Memilih pemimpin yang hanya dekat dengan rakyat ketika protokol dan konsultan men-set-up demikian.

Kembali ke Jokowi. Ia hanya perlu meniru kepemimpinan Bung Karno. Untuk itu, dia harus menjadi Marhaen. Untuk itu, dia hanya perlu menekuni Putra Sang Fajar. Jika itu pun dirasa berat, dia hanya perlu mencontoh Ali Sadikin.

Semoga di benaknya tidak terlintas pikiran “Saya akan lebih hebat dari Ali Sadikin”. Sebab, dia harus ingat, sebagian warga yang dia pimpin masih ada yang menganggap, “Untuk ukuran Jakarta, Jokowi tak lebih dari kualifikasi seorang camat”. (roso daras)

Published in: on 21 September 2012 at 13:57  Comments (44)  
Tags: , , , ,

Bang Ali, Bung Karno Kecil

Mengapa julukan Sukarno Kecil harus dilayangkan ke Mahathir Mohammad? Julukan itu lebih pas untuk Bang Ali (Ali Sadikin). Nah, mari kita berbicara tentang calon gubernur Jakarta, juga tentang Ali Sadikin, gubernur DKI Jakarta periode 1966 – 1977.

Kebetulan, namanya selalu saja disebut-sebut di setiap ajang pemilihan gubernur DKI Jakarta. Masyarakat, dari yang tahu sampai yang tidak tahu, dengan lidah lepas dan hati ikhlas menyebut Bang Ali sebagai gubernur Jakarta terbaik sepanjang sejarah. Dialah yang dijadikan benchmark bagi gubernur-gubernur atau calon-calon gubernur Jakarta selanjutnya.

Kembali ke soal Bung Karno dan Bang Ali. Bung Karno muncul sebagai pemimpin bangsa dan negara ini di akhir kekuasaan penjajah. Ali Sadikin, muncul sebagai pemimpin Jakarta, di akhir masa kekuasaan Orde Lama di bawah kendali Bung Karno. Keduanya memimpin pada fase transisi. Yang satu dari era penjajahan ke era kemerdekaan, sedangkan, satunya memimpin ibukota dari sebuah orde ke orde yang lain. Masa transisi adalah masa sulit. Zaman berubah bagai dua sisi telapak tangan.

Indonesia patut bersyukur, karena Tuhan mengaruniakan, setidaknya dua makhluknya, untuk lahir dan berperan besar pada zamannya. Tak terbayang seandainya presiden pertama kita bukan Bung Karno. Tak terbayang pula, bagaimana jika periode 66-77 bukan Ali Sadikin yang memimpin Jakarta. Kedua mereka, adalah sosok pemimpin yang tegas, visioner, dan… ini yang terpenting… membumi! Berpijak pada prinsip, dan berpihak pada rakyat.

Bung Karno pun dalam masa perjuangan pernah membuat sejumlah kontroversi dengan romusha-nya… dengan mempekerjakan pelacur untuk serdadu Jepang, dan banyak langkah “unik” lainnya. Semasa menjadi presiden pun, Bung Karno membuat banyak kontroversi dengan kebijakan luar negerinya yang beringas, dengan gagasan membuat “PBB Tandingan”, dengan jargon Nasakom, dan banyak kebijakan lain, termasuk ide-ide yang dinilai sebagian orang sebagai “mercu suar”. Jika dibuat deret hitung, sangat panjang kebijakan-kebijakan Bung Karno yang sekilas kontroversi, dan berakhir sanjung dan puji.

Akan halnya Bang Ali…. Dia dengan berani menentang Menkeu Ali Wardhana dengan menolak membayar pajak (tentu dengan alasannya). Dia melegalkan perjudian dan melokalisasi para pelacur di Kramat Tunggak. Dia pernah memerintahkan membakar jenazah agar areal pemakaman bisa dimanfaatkan untuk pembangunan kota. Dia tidak berjalan menunduk-nunduk di depan menteri. Dia bahkan tak segan menempeleng kontraktor yang mbalelo. Bahkan ada kisah, Bang Ali memerintahkan sopirnya mengejar truk yang ugal-ugalan. Dihentikannya itu truk, disuruhnya turun itu sopir, dan ditempelenglah itu sopir. Setelah itu baru dinasihati.

Tidak berhenti di situ. Sebagai gubernur Jakarta, dia tahu betul kebesaran nama Muhammad Husni Thamrin sebagai tokoh Betawi yang begitu berjasa dalam pergerakan menuju kerdekaan Republik Indonesia. Karena itu, ia pampang nama MH Thamrin untuk jalan protokol Ibukota, dan ia jadikan nama proyek untuk pembangunan lingkungan Jakarta, atau dikenal dengan Proyek MH Thamrin.

Tentu tidak hanya itu. Di bidang politik. Ia (yang notabene seorang nasionalis), pernah merasa dipaksa mengetuai Golkar. Itulah kebijakan Orde Baru yang harus ia jalankan. Maka ia dengan lantang berkata, bahwa dirinya Golkar. Tetapi sebagai gubernur, ia gubernurnya semua partai. Ia pun tidak gusar ketika Pemilu 1977, Golkar dikalahkan PPP.

Walhasil, saya resah dengan celoteh Megawati Sukarnoputri yang menyebut Jokowi sebagai penerus Ali Sadikin. Bagaimana seseorang diberi stempel selagi belum bekerja? Bagaimana seseorang diberi label selagi belum terpilih? Menjadi aneh kan, kalau berharap Jokowi meneruskan Ali Sadikin? Jokowi tidak akan bisa (berani?) nempeleng kontraktor. Jokowi tidak akan berani nempeleng sopir ugal-ugalan. Jokowi tidak akan berani berjalan tanpa “mundhuk-mundhuk” di depan menteri. Apakah Jokowi termasuk yang berani meneruskan program legalisasi perjudian dan pelacuran di Jakarta?

Sandingkan saja Jokowi dan Ali Sadikin…. Dua sosok dengan latar belakang yang berbeda, dengan temperamen yang berbeda, dengan karakter yang berbeda, dengan gaya kepemimpinan yang berbeda, bagaimana mau disandingkan? Jelas Megawati berlebihan. Kalau toh, sekali lagi kalau toh… Jokowi menang Pilkada DKI dan menjadi Gubernur Jakarta…. Katakan pula, kalau toh… sekali lagi, kalau toh pada akhirnya sukses (katakan saja begitu) memimpin Jakarta, satu hal yang pasti, Jokowi tidak akan menggunakan pola kepemimpinan dan cara-cara memimpin Jakarta ala Ali Sadikin.

Jadi, untuk apa, Megawati memberi label “penerus Ali Sadikin” di diri Jokowi?

Sedangkan Ali Sadikin, tidak mendapat stempel apa pun sebelum BungKarno menunjuk kemudian melantiknya sebagai gubernur Jakarta tahun 1966. Satu-satunya label dan stempel yang melekat pada letnan jenderal marinir itu adalah koppig (keras kepala). Satu-satunya statemen Bung Karno (ya, bapaknya Megawati) pun cukup sederhana. Dia bilang kepada Ali saat pelantikannya, “Semua orang akan selalu mengingatnya. Inilah yang telah dilakukan Ali Sadikin. ‘ Dit heft Ali Sadikin gedaan“.

Bukan stempel yang muluk. Bukan pula harapan yang membubung, meski sekarang semua orang meng-amin-i kata-kata Bung Karno. Terbukti, semua orang sekarang mengingat jasa Ali Sadikin untuk Jakarta.

Itu artinya, Jokowi bukan Ali Sadikin!!! Foke? Kalau foto tampang serius plus kumisnya di-crop, ia mirip Hitler…. (roso daras)

//

Published in: on 14 Juli 2012 at 16:46  Comments (19)  
Tags: , , , ,