Menggugat Konstitusi Kita

Dewan Harian Nasional Angkatan ’45 (DHN 45) mengeluarkan sebuah karikatur yang sungguh aktual dan menggelitik. Karikatur itu berupa gugatan terhadap konstitusi negara kita yang kita sebut sebagai Undang Undang Dasar 1945. Saya pribadi bangsa kita sebagai bangsa celaka… karena mungkin tidak sampai satu persen dari penduduk republik ini yang pernah membaca, mendalami, dan menghayati bab demi bab, bunyi pasal demi pasal ayat demi ayat konstitusi kita.

Alhasil, ketika terjadi amandemen tidak banyak yang menaruh perhatian. Bahkan mungkin tidak banyak yang hirau ihwal konsekuensi dari amandemen terhadap konstitusi kita. Bangsa kita seperti cuek terhadap langkah amandemen yang dilakukan MPR-DPR RI periode 1999 – 2004. Hampir dapat dipastikan, sangat sedikit dari bangsa kita yang menyadari bahwa sejatinya, UUD 1945 sudah tidak ada lagi. Konstitusi kita sejak tahun 2002 adalah UUD 2002.

Dari katikatur itu bisa kita simak, UUD 1945 yang asli dan yang hasil amandemen (UUD 2002) terdapat perbedaan yang mencolok. Pada UUD 1945 (asli), terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16 Bab, 37 Pasal, 51 Ayat), dan Penjelasan. Sifat konstitusi kita sangat pro rakyat, menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sementara UUD 1945 hasil 4 kali amandemen dan menjadi UUD 2002 itu, susunannya berubah total menjadi Pembukaan, Batang Tubuh (21 Bab, 78 Pasal, 170 Ayat), TANPA penjelasan alias Penjelasan dihilangkan. Karakter UUD 2002 lebih pro penjajahan, neoliberal dan nekolim.

Ketidakhiruan kita terhadap aksi amandemen yang berakibat fatal itu, sesungguhnya sudah bisa kita rasakan. Di bidang tata negara, MPR dikebiri (bukan lagi lembaga tertinggi), adanya Dewan Perwakilan Daerah dan banyak badan-badan atau komisi-komisi baru yang tumpang tindih. Sistem demokrasi liberal 50 + 1 mengalahkan yang 49. Sistem pemilihan langsung yang mengakibatkan bangsa ini setiap saat hanya disibukkan dengan berbagai pemilihan langsung, mulai dari pemilihan anggota DPR, pemiihan Presiden dan Wapres, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemiihan Bupati dan Wakil Bupat, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, sampai ke Pemilihan Kepala Desa.

Pesan terakhir yang hendak disampaikan DHN 45 dan segenap elemen masyarakat lain yang menyadari bahayanya konstitusi liberal tadi adalah khittah, kembali ke UUD 1945. Caranya? Harus ada kesadaran dari pemangku kekuasaan, baik itu Presiden dan Wakil Presiden maupun para wakil rakyatnya. Tanpa itu, rangkaian gerbong bernama Republik Indonesia ini makin melenceng dari rel yang telah diletakkan para pendiri bangsa. (roso daras)

Published in: on 1 Juni 2010 at 03:15  Comments (7)  
Tags: , , ,