“Hartono KKO”, Tragedi Loyalis Bung Karno

Pertama, saya harus menulis “Hartono KKO” untuk membedakan antara Letnan Jenderal (KKO) Hartono dengan nama-nama Hartono lainnya. Dia adalah satu di antara sekian banyak jenderal loyalis Bung Karno. Dia adalah satu di antara elite militer negeri kita pada masanya, yang begitu loyal kepada presidennya. Ucapan yang terkenal dari Hartono adalah, “Putih kata Bung Karno, Putih kata KKO. Hitam kata Bung Karno, Hitam kata Bung Karno”. Akibat statemen itu, tak lama kemudian di Jawa Timur, prajurit KKO berdemo dan membentang poster bertuliskan, “Pejah-gesang Melu Bung Karno”… yang artinya, Mati-Hidup Ikut Bung Karno. Ini adalah nukilan sejarah yang terjadi tahun 1966.

Tahun 1966 adalah tahun genting. Tahun transisi pemerintahan dari Bung Karno ke Soeharto. Dengan dukungan Kostrad (baca: Angkatan Darat), serta back-up asing, Soeharto makin mengukuhkan dominasi politiknya. Melalui jalan merangkak, satu per satu kekuataan Bung Karno dipreteli. Kewenangan yang dikebiri, hingga penggantian sebagian besar anggota DPR-MPR dengan kader-kader karbitan yang pro Soeharto, sehingga memuluskan semua proses penggulingan Bung Karno, yang seolah-olah konstitusional.

Kembali ke Hartono KKO. Dia termasuk elite militer yang mengetahui adanya gelagat mencurigakan sebelum peristiwa Gestok. Bukan itu saja, Hartono juga termasuk yang mencurigai Soeharto sebagai “master mind” di balik Gestok. Pernah suatu hari, dia bersama Waperdam Chaerul Saleh diutus Bung Karno untuk menyampaikan sepucuk surat kepada Soeharto sebagai pelaksana Supersemar. Intinya adalah, meluruskan hakikat Supersemar, termasuk melarang Soeharto mengambil tindakan-tindakan politik yang menjadi wewenang Presiden. Jawab Soeharto, “Sampaikan ke Bapak, itu tanggung jawab saya.”

Sebagai jenderal pasukan elite, mendidih hati Hartono. Meradang amarah demi melihat sesama prajurit (meski beda angkatan) tetapi berani menentang panglima tertinggi. Karena itu pula, tidak sekali dua, Hartono meminta izin Bung Karno untuk mengerahkan kekuatan KKO menggempur Soeharto dan semua anasir militer yang dia kendalikan untuk menggulingkan Bung Karno.

Peta kekuatan militer saat itu, sangat memungkinkan untuk menumpas Soeharto dan pasukannya, mengingat, angkatan lain, Laut, Udara, dan Kepolisian bisa dibilang mutlak berdiri di belakang Bung Karno. Bahkan beberapa divisi Angkatan Darat, juga tegas-tegas menyatakan loyal kepada Bung Karno. Sejarah menghendaki lain. Bung Karno melarang. Bung Karno tidak ingin persatuan dan kesatuan bangsa yang ia perjuangkan sejak remaja hingga menjadi presiden, kemudian hancur kembali oleh perang saudara, hanya demi membela dirinya. Bung Karno pasang badan untuk menjadi tumbal persatuan Indonesia.

Ketidakharmonisan hubungan Hartono – Soeharto, disadari benar bisa menjadi “ancaman” bagi berdirinya Orde Baru. Karena itu, pelan tapi pasti, dengan penyelewengan kewenangan, Soeharto mulai menghabisi lawan-lawan (nyata) politiknya, maupun loyalis Bung Karno semata. Seorang Sukarnois saat itu, bisa dengan mudah dijebloskan ke penjara.

Akan halnya Hartono, Soeharto tidak berani berhadapan muka, kecuali dengan “membuangnya” ke Pyongyang, Korea Utara, dengan dalih tugas sebagai Dubes Luar Biasa pada tahun 1968. Tiga tahun menjadi Dubes di Korea Utara, Hartono dipanggil ke Jakarta pada tahun 1971. Ia pulang sendiri, istri dan anak-anaknya masih di Pyongyang. Ia kemudian dikabarkan meninggal bunuh diri dengan cara menembakkan pistol ke kepalanya. Kisah bunuh diri itu disebutkan terjadi di kediaman Hartono, Jl. Prof. Dr. Soepomo, Menteng, Jakarta Pusat pada pagi hari pukul 05.30. Begitu bunyi statemen resmi rezim Orde Baru.

Ironis. Sebab, jenazah Hartono tidak divisum di rumah sakit netral seperti RSAL atau RSCM, melainkan dibawa ke RSPAD Gatot Subroto. Dari RSPAD baru kemudian jenazah disemayamkan di kediaman, untuk sejurus kemudian dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, dengan inspektur upacara KSAL, Laksamana Madya Soedomo.

Kabar bunuh diri Jenderal KKO Hartono, begitu sulit dinalar akal sehat. Dua pentolan TNI-AL, seperti Letjen KKO Ali Sadikin dan Laksamana Madya Rachmat Sumengkar, Wakil KSAL, adalah sedikit dari sekian banyak orang yang meragukan Hartono meninggal bunuh diri. Kuat dugaan Hartono adalah korban pembunuhan.

Tak terkecuali, Grace, istri Hartono dan putrinya yang masih berada di Pyongyang. Betapa shock dan terpukul demi mendengar kabar suaminya meninggal akibat bunuh diri. “Suami saya meninggal 6 Januari 1971, tanggal di mana seharusnya dia kembali ke Pyongyang. Belakangan saya mendapat informasi, pagi sebelum meninggal, ada dua orang yang datang ke rumah,” ujar Grace. Nah, dua orang misterius inilah yang diduga membunuh Hartono di pagi buta itu, dengan cara menembak kepalanya di tempat tidur.

Grace dan keluarganya bahkan tidak dihadirkan segera. Tercatat dia baru bisa mendarat di Jakarta dua minggu setelah kematian suaminya. “Seminggu setelah suami saya meninggal, Menlu Adam Malik menghubungi saya. Dia berjanji akan memberi penjelasan detail menganai kematian suami saya. Janji yang tidak pernah ditepati,” ujar Grace pula.

Setiba di rumah, makin kuat dugaan bahwa suaminya memang dibunuh. Ia menyebutkan, menemukan sebuah lubang peluru di dinding kamar. Ini adalah hal yang janggal. Kemudian, kejanggalan lain adalah, tidak terdengarnya suara letusan pistol pada pagi buta itu. “Penggunaan alat peredam tembakan, hanya dilakukan oleh para pembunuh. Bukan oleh orang yang bunuh diri,” tandasnya. Ihwal alasan mengapa suaminya dibunuh, Grace hanya mengatakan, “Mungkin Bapak mengetahui suatu rahasia besar.” (roso daras)

Published in: on 18 November 2012 at 05:26  Comments (19)  
Tags: , , , ,

Bung Karno: Jangan Jadi Salon Politisi

Terpilihnya Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta, sontak menjadi sorotan nasional. Yang ia gusur bukan sembarang pesaing, Fauzi Bowo atau akrab disapa Foke adalah incumbent. Berhubung ia sudah hampir pasti bakal menduduki kursi DKI-1, maka saya merasa tidak ada beban memposting tulisan ini. Lain halnya kalau tulisan ini saya posting sebelum tanggal pencoblosan putaran kedua.

Hampir bisa saya pastikan, kemenangan Jokowi lebih karena “kemasan”. Kemenangan Jokowi lebih karena faktor berkiblatnya media massa kepadanya. Lebih karena pencitraan. Soal kemampuan dan kapasitas kepemimpinan, sekali lagi saya berani mengatakan, rakyat Jakarta ibarat “membeli kucing dalam karung”.

Memang, bisa saja Jokowi akan berhasil memimpin Jakarta dengan parameter tertentu. Tetapi, mungkin saja dia tidak akan bisa berbuat banyak untuk ibukota negara tercinta dengan segala problematikanya. Kelewat optimistis akan kesuksesan Jokowi mengemban tugas lima tahun ke depan, rasanya tidak pada tempatnya. Sebaliknya, memastikan dia akan gagal, juga pandangan picik.

Sebaik-baiknya sikap, menurut saya adalah jadilah warga Jakarta yang baik. Bagi warga di luar Jakarta, jadilah penonton yang baik. Moralnya jelas. Kita harus belajar dan terus belajar. Perubahan sejatinya tidak akan pernah terjadi tanpa keikutsertaan rakyat di dalamnya.

Karena itu, ada nukilan menarik yang saya kutip dari kitab “Sarinah” karangan Sukarno. Jauh-jauh hari Bung Karno sudah mengingatkan, agar “Janganlan menjadi salon politikus! Lebih dari separuh daripada politisi kita adalah salon politisi yang mengenal Marhaen hanya dari sebutan saja. Politikus yang demikian itu sama dengan seorang jenderal tak bertentara. Kalau dia memberi komando, dia seperti orang berteriak di padang pasir.”

Peringatan Bung Karno itu pas sekali ditujukan ke arah Jokowi. Dia diusung oleh dua partai politik yang bernafaskan nasionalis: Gerindra dan PDI Perjuangan. Menjadi naif kiranya kalau seorang Jokowi tidak paham Marhaenisme. Pahamkah dia? Kita akan lihat dalam kepemimpinan mendatang.

Pada saat kampanye, identitas Maraenis lumayan tampak pada diri Jokowi. Ia berada di tengah rakyat. Ia menggerakkan rakyat, dan tentunya ia mendengar suara rakyat. Pertanyaan besarnya adalah, apakah ia sadar bahwa yang dia lakukan harus dia lakukan selama dia menjabat gubernur? Dan bukan hanya untuk menarik simpati pemilih?

Menurut saya, bangsa ini telah keliru melanggengkan kepemimpinan yang hanya ditopang oleh retorika. Mendukung kepemimpinan yang didongkrak oleh pencitraan. Memilih pemimpin yang hanya dekat dengan rakyat ketika protokol dan konsultan men-set-up demikian.

Kembali ke Jokowi. Ia hanya perlu meniru kepemimpinan Bung Karno. Untuk itu, dia harus menjadi Marhaen. Untuk itu, dia hanya perlu menekuni Putra Sang Fajar. Jika itu pun dirasa berat, dia hanya perlu mencontoh Ali Sadikin.

Semoga di benaknya tidak terlintas pikiran “Saya akan lebih hebat dari Ali Sadikin”. Sebab, dia harus ingat, sebagian warga yang dia pimpin masih ada yang menganggap, “Untuk ukuran Jakarta, Jokowi tak lebih dari kualifikasi seorang camat”. (roso daras)

Published in: on 21 September 2012 at 13:57  Comments (44)  
Tags: , , , ,

Bang Ali, Bung Karno Kecil

Mengapa julukan Sukarno Kecil harus dilayangkan ke Mahathir Mohammad? Julukan itu lebih pas untuk Bang Ali (Ali Sadikin). Nah, mari kita berbicara tentang calon gubernur Jakarta, juga tentang Ali Sadikin, gubernur DKI Jakarta periode 1966 – 1977.

Kebetulan, namanya selalu saja disebut-sebut di setiap ajang pemilihan gubernur DKI Jakarta. Masyarakat, dari yang tahu sampai yang tidak tahu, dengan lidah lepas dan hati ikhlas menyebut Bang Ali sebagai gubernur Jakarta terbaik sepanjang sejarah. Dialah yang dijadikan benchmark bagi gubernur-gubernur atau calon-calon gubernur Jakarta selanjutnya.

Kembali ke soal Bung Karno dan Bang Ali. Bung Karno muncul sebagai pemimpin bangsa dan negara ini di akhir kekuasaan penjajah. Ali Sadikin, muncul sebagai pemimpin Jakarta, di akhir masa kekuasaan Orde Lama di bawah kendali Bung Karno. Keduanya memimpin pada fase transisi. Yang satu dari era penjajahan ke era kemerdekaan, sedangkan, satunya memimpin ibukota dari sebuah orde ke orde yang lain. Masa transisi adalah masa sulit. Zaman berubah bagai dua sisi telapak tangan.

Indonesia patut bersyukur, karena Tuhan mengaruniakan, setidaknya dua makhluknya, untuk lahir dan berperan besar pada zamannya. Tak terbayang seandainya presiden pertama kita bukan Bung Karno. Tak terbayang pula, bagaimana jika periode 66-77 bukan Ali Sadikin yang memimpin Jakarta. Kedua mereka, adalah sosok pemimpin yang tegas, visioner, dan… ini yang terpenting… membumi! Berpijak pada prinsip, dan berpihak pada rakyat.

Bung Karno pun dalam masa perjuangan pernah membuat sejumlah kontroversi dengan romusha-nya… dengan mempekerjakan pelacur untuk serdadu Jepang, dan banyak langkah “unik” lainnya. Semasa menjadi presiden pun, Bung Karno membuat banyak kontroversi dengan kebijakan luar negerinya yang beringas, dengan gagasan membuat “PBB Tandingan”, dengan jargon Nasakom, dan banyak kebijakan lain, termasuk ide-ide yang dinilai sebagian orang sebagai “mercu suar”. Jika dibuat deret hitung, sangat panjang kebijakan-kebijakan Bung Karno yang sekilas kontroversi, dan berakhir sanjung dan puji.

Akan halnya Bang Ali…. Dia dengan berani menentang Menkeu Ali Wardhana dengan menolak membayar pajak (tentu dengan alasannya). Dia melegalkan perjudian dan melokalisasi para pelacur di Kramat Tunggak. Dia pernah memerintahkan membakar jenazah agar areal pemakaman bisa dimanfaatkan untuk pembangunan kota. Dia tidak berjalan menunduk-nunduk di depan menteri. Dia bahkan tak segan menempeleng kontraktor yang mbalelo. Bahkan ada kisah, Bang Ali memerintahkan sopirnya mengejar truk yang ugal-ugalan. Dihentikannya itu truk, disuruhnya turun itu sopir, dan ditempelenglah itu sopir. Setelah itu baru dinasihati.

Tidak berhenti di situ. Sebagai gubernur Jakarta, dia tahu betul kebesaran nama Muhammad Husni Thamrin sebagai tokoh Betawi yang begitu berjasa dalam pergerakan menuju kerdekaan Republik Indonesia. Karena itu, ia pampang nama MH Thamrin untuk jalan protokol Ibukota, dan ia jadikan nama proyek untuk pembangunan lingkungan Jakarta, atau dikenal dengan Proyek MH Thamrin.

Tentu tidak hanya itu. Di bidang politik. Ia (yang notabene seorang nasionalis), pernah merasa dipaksa mengetuai Golkar. Itulah kebijakan Orde Baru yang harus ia jalankan. Maka ia dengan lantang berkata, bahwa dirinya Golkar. Tetapi sebagai gubernur, ia gubernurnya semua partai. Ia pun tidak gusar ketika Pemilu 1977, Golkar dikalahkan PPP.

Walhasil, saya resah dengan celoteh Megawati Sukarnoputri yang menyebut Jokowi sebagai penerus Ali Sadikin. Bagaimana seseorang diberi stempel selagi belum bekerja? Bagaimana seseorang diberi label selagi belum terpilih? Menjadi aneh kan, kalau berharap Jokowi meneruskan Ali Sadikin? Jokowi tidak akan bisa (berani?) nempeleng kontraktor. Jokowi tidak akan berani nempeleng sopir ugal-ugalan. Jokowi tidak akan berani berjalan tanpa “mundhuk-mundhuk” di depan menteri. Apakah Jokowi termasuk yang berani meneruskan program legalisasi perjudian dan pelacuran di Jakarta?

Sandingkan saja Jokowi dan Ali Sadikin…. Dua sosok dengan latar belakang yang berbeda, dengan temperamen yang berbeda, dengan karakter yang berbeda, dengan gaya kepemimpinan yang berbeda, bagaimana mau disandingkan? Jelas Megawati berlebihan. Kalau toh, sekali lagi kalau toh… Jokowi menang Pilkada DKI dan menjadi Gubernur Jakarta…. Katakan pula, kalau toh… sekali lagi, kalau toh pada akhirnya sukses (katakan saja begitu) memimpin Jakarta, satu hal yang pasti, Jokowi tidak akan menggunakan pola kepemimpinan dan cara-cara memimpin Jakarta ala Ali Sadikin.

Jadi, untuk apa, Megawati memberi label “penerus Ali Sadikin” di diri Jokowi?

Sedangkan Ali Sadikin, tidak mendapat stempel apa pun sebelum BungKarno menunjuk kemudian melantiknya sebagai gubernur Jakarta tahun 1966. Satu-satunya label dan stempel yang melekat pada letnan jenderal marinir itu adalah koppig (keras kepala). Satu-satunya statemen Bung Karno (ya, bapaknya Megawati) pun cukup sederhana. Dia bilang kepada Ali saat pelantikannya, “Semua orang akan selalu mengingatnya. Inilah yang telah dilakukan Ali Sadikin. ‘ Dit heft Ali Sadikin gedaan“.

Bukan stempel yang muluk. Bukan pula harapan yang membubung, meski sekarang semua orang meng-amin-i kata-kata Bung Karno. Terbukti, semua orang sekarang mengingat jasa Ali Sadikin untuk Jakarta.

Itu artinya, Jokowi bukan Ali Sadikin!!! Foke? Kalau foto tampang serius plus kumisnya di-crop, ia mirip Hitler…. (roso daras)

//

Published in: on 14 Juli 2012 at 16:46  Comments (19)  
Tags: , , , ,