Hariyatie Soekarno, The Hidden Story

Judul itu adalah judul buku tentang percintaan dan pernikahan Hariyatie dengan Bung Karno, yang berlangsung antara tahun 1963 – 1967. Bung Karno menikahi Hariyatie saat berusia 63 tahun, sementara Hariyatie sang penari cantik itu baru berusia 23 tahun. Postingan ini semoga saja mengobati dahaga akan informasi seputar Bung Karno dan para wanita yang pernah singgah dan mengisi hari-harinya.

Buku ini diterbitkan oleh PT Grasindo (Gramedia Group) tahun 2001. Tidak terlalu tebal, hanya 78 halaman, tetapi cukup menarik. Selain berisi romansa percintaan keduanya, juga diseling latar belakang suasana genting yang terjadi pada periode tahun 1965 – 1966.

Yang tak kalah menarik adalah pemasangan foto-foto kenangan Hariyatie  Soekarno serta surat-surat yang ditulis tangan Bung Karno. Tampak Bung Karno begitu gemar menulis surat. Ia berkirim surat untuk merayu Hariyati… Ia berkirim surat untuk meluruskan sebuah persoalan…. Ia menulis surat untuk mengatur pernikahan…. Ia menulis surat di kala susah tidur…. Dan, ia pun menulis sepucuk surat untuk menceraikan Hariyatie….

Buku ini sungguh bermaksud menguak sisi-sisi kehidupan keduanya yang tersembunyi. Kehadiran buku ini tahun 2001, bisa jadi memang sangat dinanti oleh masyarakat luas. Hal itu mengingat, tidak semua kehidupan pernikahan Bung Karno dengan para istrinya terkuak lebar-lebar.

Dalam otobiografinya, Bung Karno hanya menyinggung Oetari, Inggit Ganasih, Fatmawati, dan Hartini. Sedangkan para istri lain, seperti Ratna Sari Dewi (Naoko Nemoto), Hariyatie, Yurike Sanger, Kartini Manoppo, dan Heldy Djafar tidak tersedia bahan publikasi yang lengkap. Beruntung, bersamaan jalannya sang waktu catatan-catatan tentang istri-istri Bung Karno mulai terpublikasi. Termasuk Hariyatie Soekarno.

Kisah tersembunyi Hariyatie Soekarno, dibagi dalam tiga bagian. Bagian pertama di bawah judul inti “Pada Mulanya Adalah Suharjati”. Empat sub judul sebagai pengurai judul inti. Pertama, “Ke Jakarta Berkat Dewi Dja”, kedua “Kembali ke Kota Surabaya”, ketiga “Mengenal Istana Kepresidenan”, dan keempat “Setelah Menari Menakjinggo”.

Bagian kedua diberinya judul inti “Meniti Garis Hidup”. Judul ini diurai dalam enam sub judul. Urut-urutan keenam sub judul itu adalah, “Menerima Lamaran Bapak”, “Ikut Barisan Sukwati”, “Membeli Rumah Slipi”, “Dua Jam di Rumah Slipi (1 Oktober 1965)”, “Pertama Kali Naik Haji”, dan “Sendiri Lagi”.

Sedangkan bagian ketiga, diisi dengan “Serba Putih: Sebuah Pilihan”, dilengkapi Kenangan Foto. Itulah gambaran umum buku Harijatie Soekarno, The Hidden Story, Hari-hari Bersama Bung Karno 1963 – 1967. (roso daras)

Published in: on 16 Mei 2010 at 05:06  Comments (6)  
Tags: , ,

Kang Kromo dan Kang Marhaen

Dalam pergaulan sehari-hari, kita sering mendengar orang menyebut kata “Si Fulan”, “Si Naya”, “Si Suta”, dan sejenisnya. Itu semua untuk menyebut “seseorang” dalam konteks perumpamaan. Tak terkecuali Bung Karno. Ia paling sering memakai nama “Kang Kromo” dan “Kang Marhaen” untuk menyebut rakyat Indonesia.

Satu contoh ketika ia berbicara mengenai marhaenisme. Sebuah paham yang dicetuskan Bung Karno untuk menggambarkan struktur sosial masyarakat Indonesia. Kisah petani Marhaen yang dijumpai Bung Karno di wilayah Bandung Selatan, sudah nyaris menjadi rahasia umum. Usai bertemu dan berdialog dengan Marhaen itulah kemudian Bung Karno mengembangkan paham marhaenisme yang terkenal itu.

Pemahamannya tentang ciri dan karakter bangsanya, mengakibatkan Bung Karno juga tahu betul setiap denyut nadi rakyat Indonesia. Karenanya, ketika para tokoh nasionalis melemparkan ide perjuangan melawan penjajahan melalui pola swadeshi seperti digulirkan Mahatma Gandhi, Bung Karno tidak setuju.

Pola pemboikotan ekonomi oleh kaum borjuis India yang dimotori Mahatma Gandhi terbukti efektif. Sementara, Bung Karno tahu betul, pola itu tidak mungkin diterapkan di Indonesia. Di Indonesia tidak ada kaum borjuis nasional, yang menguasai perekonomian sehingga bisa dijadikan alat menekan penjajah.

Pada hemat Bung Karno, setiap perjuangan bangsa Indonesia harus berangkat dari sumber tenaga inti yang terdiri atas kaum “Kang Kromo” dan “Kang Marhaen”. Mengapa begitu? Karena bangsa Indonesia hanya memiliki kekuatan terbesar yang terdiri atas “Kaum Kromo” dan “Kaum Marhaen”. Merekalah yang dalam bahasa lain sering disebut sebagai “rakyat rendah”, “rakyat jelata”.

Tidak mungkin perjuangan menuju merdeka dapat tercapai jika meninggalkan “rakyat rendah” yang terdiri dari “Kang Kromo” dan “Kang Marhaen”. Barang siapa memulai perjuangan politiknya ala “salon”, ala “menak” sebuah sebutan untuk menggambarkan borjuisme, maka hampir dipastikan tidak akan pernah berhasil.

Sebaliknya, setiap perjuangan mencapai kemerdekaan harus dengan landasan “marhaenisme”, “kromoisme”. Harus melibatkan “wong cilik”. Akan tetapi, jika ada elite bangsa berteriak-teriak cinta wong cilik, cinta si kromo, cinta si marhaen, tetapi jika dalam praktek tidak melandaskan perjuangan sejatinya melalui marhaenisme, maka sejatinya ia sedang menjalankan politik kebohongan. Bung Karno menyebutnya, “hanya politik-politikan belaka!”. (roso daras)

Published in: on 15 Mei 2010 at 07:10  Comments (2)  
Tags: , ,

Seputar Kabar Burung Terbunuhnya Sukarno-Hatta

Bisa dibayangkan, belum genap setahun proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, situasi kota Jakarta chaos. Tentara Sekutu yang sudah mendarat, melakukan aksi polisionil. Mereka tidak saja menafikan kemerdekaan Indonesia, melainkan menangkap siapa saja yang ditengarai sebagai aktivis, tokoh pergerakan. Sukarno – Hatta adalah dua nama di urut paling atas yang harus ditangkap.

Hari demi hari, situasi tidak tambah reda, melainkan makin genting. Laskar-laskar pejuang sering melakukan pencegatan patroli tentara Sekutu, dan melakukan pertempuran jarak pendek yang heroik. Tidak sedikit pemuda Indonesia terkapar timah panas, tidak sedikit pula prajurit Sekutu yang berkalang tanah kena sabet golok, parang, atau bambu runcing.

Dalam pada itu, Sukarno pun melakukan aksi penggalangan kekuatan dengan cara-cara yang super hati-hati, untuk menghindari Sekutu. Sebagai manusia yang paling dicari oleh para intel Sekutu, Sukarno terpaksa harus berpindah-pindah domisi. Malam ini menginap di rumah si A, besok di rumah si B, lusa di rumah si C dan seterusnya.

Situasi tidak menguntungkan ini, dimanfaatkan oleh Tan Malaka dan teman seide dan seperjuangan untuk membuat testamen palsu. Testamen politik itu menyebutkan antara lain bahwa jika Sukarno – Hatta terbunuh atau berhalangan tetap, maka kekuasaan dipegang di tangan Tan Malaka. Bukan hanya versi itu, tetapi ada sejumlah testamen sejenis yang menyebut empat nama sebagai penerus jalannya Republik Indonesia yang baru merdeka, manakala proklamator terbunuh atau tertangkap Belanda.

Salah satu testamen yang beredar (atau diedarkan) di tengah masyarakat berbunyi, Kami, Ir Soekarno, Ketua Republik Indonesia dan Drs. Moh. Hatta, Ketua Muda Pemerintah tersebut dengan suci dan ikhlas hati kami menyerahkan pimpinan Pemerintah Republik Indonesia kepada sdr. Datuk Tan Malaka, pemegang surat ini.

Dokumen palsu itu beredar luas, dan makin membuat kacau Republik muda bernama Indonesia. Atas peristiwa tersebut, Hatta menuding tokoh pemuda Chaerul Saleh sebagai jenius jahat di balik dokumen palsu tadi. Dasarnya, sebuah penelitian dinas penyelidikan militer dan sipil.

Tan Malaka sendiri, dikabarkan telah memalsukan testamen tersebut, dan mengedarkan keliling Pulau Jawa. Dalam perjalanan keliling Jawa, Tan Malaka memperlihatkan testamen tadi kepada tokoh-tokoh berpengaruh di daerah-daerah yang ia singgahi.

Kepada para tokoh tadi, Tan Malaka mengatakan bahwa Bung Karno dan Bung Hatta tertangkap polisi Inggris dan ditawan. Dengan sendirinya, proklamator tadi tidak mungkin bisa meninggalkan kota Jakarta. Nah, karena kedua proklamator itu ditawan Inggris, maka sudah menjadi tugasnyalah untuk mengambil alih kekuasaan, seperti yang mereka minta kepadanya, apalagi mereka tak lagi mampu. Begitu ujar Tan Malaka.

Berita tersebut jelas mengakibatkan suasana yang serba tak pasti. Rakyat di berbagai daerah menjadi resah. Sementara di Jakarta, Bung Karno dan Bung Hatta masih segar-bugar. Keduanya tetap menjalankan pemerintahan dengan berbagai cara. Dalam pada itu, keduanya menerima kabar adanya testamen palsu yang beredar.

Kisah testamen palsu itu berakhir dengan fakta bahwa Bung Karno dan Bung Hatta tidak terbunuh… tidak pula tertangkap tentara Inggris. Bahkan keduanya berhasil mengadakan perjalanan “hijrah” ke Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 1946 dengan aman dan selamat.

Selanjutnya, Bung Karno dan Bung Hatta mau tak mau harus melakukan perjalanan keliling daerah untuk menjumpai tokoh-tokoh jaringan pejuang. Bukan saja mengabarkan bahwa dirinya (dan Hatta) tidak terbunuh, dan tidak pula tertangkap, tetapi bahwa Republik Indonesia masih tegak berdiri, dan Sukarno – Hatta masih sebagai Presiden dan Wakil Presiden. (roso daras)

Tan Malaka alias “Hussein dari Banten”

Mengapa nama Tan Malaka tidak boleh dilenyapkan dari benak bangsa Indonesia? Selain posisinya yang unik dalam perjuangan menggapai kemerdekaan, juga sepak terjang gerakan politiknya yang super radikal. Karenanya, tak bisa mengenang Bung Karno dengan melupakan Tan Malaka, begitu pula sebaliknya.

Tan Malaka bernama asli Ibrahim. Sebagai putra bangsawan Minangkabau, ia bergelar Datoek Tan Malaka. Gelar itu diberikan tahun 1913 dalam suatu upacara adat yang khidmat. Ia lahir (kemungkinan) tahun 1894 di desa kecil bernama Pandan Gadang, tak jauh dari Suliki, Minangkabau, Sumatera Barat.  Tata kemasyarakatan di tempat kelahirannya, akan mewarnai radikalitas gerakan yang ia lakukan di kemudian hari.

Dalam serial posting terdahulu sempat disinggung, betapa Tan Malaka-lah tokoh pejuang Indonesia yang pertama kali mempublikasikan gagasan Indonesia Merdeka, jauh sebelum gagasan yang sama disuarakan Hatta dan Sukarno.

Berbeda dengan Sukarno… berbeda dengan Hatta… berbeda dengan Soedirman… Tan Malaka memilih jalannya sendiri. Aliran kiri yang dianut, serta kiprahnya dalam pusaran komunis dunia, mengakibatkan nama Tan Malaka tidak lebih kecil dari nama Sukarno. Ia bukan saja diburu intel pemerintah Hindia Belanda, tetapi juga diburu oleh intel-intel negara-negara di belahan dunia yang lain.

Karena itulah, Tan Malaka sering menyamar menjadi orang lain. Termasuk saat hari-hati penting sedang berlangsung di kota Jakarta, menjelang proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sejumlah orang, bukan… bukan sejumlah orang, tetapi banyak orang yang menanyakan di mana Tan Malaka berada saat Sukarno membacakan teks proklamasi di Jl. Pegangsaan Timur?

Ternyata, ia ada di sekitar kota Jakarta. Ia datang dari Banten, bukan sebagai Tan Malaka, melainkan sebagai pemuda Banten bernama Hussein… lengkapnya Iljas Hussein. Ia bahkan sempat menemui sejumlah tokoh pergerakan dari kalangan pemuda, antara lain Soekarni. Bahkan Soekarni yang tidak tahu sedang berbicara dengan Tan Malaka, sempat menyuruh Hussein pulang ke Banten dan menghimpun para pemuda guna menyambut proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tak lama lagi.

Selain Soekarni, Tan Malaka yang menyamar sebagai Hussein itu juga menemui Chaerul Saleh. Yang menarik adalah, bahwa Chaerul dan Soekarni dalam hati masing-masing paham benar dengan semua gagasan dan pemikiran Hussein. Sadar dan menyadari bahwa Hussein sedang mengemukakan ide-ide Tan Malaka. Tapi sungguh keduanya tidak menduga bahwa Hussein itulah Tan Malaka!

Dan… dalam biografinya, Tan Malaka juga sempat menyinggung peristiwa pembacaan teks proklamasi. Ia menuliskan begini, “Rupanya, sejarah Proklamasi 17 Agustus tiada mengizinkan saya campur tangan, hanya mengizinkan campur jiwa saja. Ini sangat saya sesalkan! Tetapi sejarah tiada mempedulikan  penyesalan seseorang manusia, ataupun segolongan manusia”. (roso daras)

Published in: on 6 Mei 2010 at 14:05  Comments (3)  
Tags: , ,

Karikatur pun Jadi Senjata Konfrontasi

Bung Karno tidak saja pandai berorasi. Bung Karno bukan saja seorang propagandis yang jempolan. Lebih dari itu, ia juga melakukan media massa sebagai alat konfrontasi melawan imperialisme Belanda. Melalui majalah Fikiran Ra’jat yang ia pimpin, juga koran Suluh Marhaen dan lain-lain, Bung Karno adalah seorang penulis yang produktif.

Bukan hanya melalui tulisan, Bung Karno juga membuat coretan karikatur sebagai senjata konfrontasi menentang penjajahan. Kepeloporannya, bahkan mengundang karikaturis amatir lain di berbagai pelosok negeri untuk mengirim karya, buah ekspresi jiwa menentang Belanda. Karikatur-karikatur berikut adalah beberapa contoh:

Karikatur di atas, dimuat di majalah Fikiran Ra’jat nomor 6 – 7, tanggal 12 Agustus 1932. Latar belakang situasi politik ketika itu adalah terjadinya perpecahan golongan nasionalis yang memuncak pada dua kubu, PNI dan Partindo. Bung Karno gagal menuntaskan konflik itu dengan Bung Hatta, sehingga akhirnya Bung Karno memilih masuk Partindo.

Sekalipun begitu, Bung Karno (gambar tengah) tetap mengulurkan tangannya kepada PNI. Karikatur itu pun dilengkapi teks yang bunyinya, “Kasih tangan saudara! Bung Karno masuk P.I. tetapi terus berpolitik persatuan. Kaum Marhaen yang sengsara, Bersatulah”.

Dan, dalam majalah Fikiran Ra’jat itu juga dikeluarkan “Maklumat dari Bung Karno Kepada Kaum Marhaen Indonesia” yang merupakan ajakan Bung Karno agar kaum Marhaen tetap bersatu.

Nah, simak karikatur kedua di bawah ini:

Karikatur ini dimuat dalam Fikiran Ra’jat nomor 9 tanggal 26 Agustus 1932. Karikatur tersebut dikutip dari “Nieuws van den Dag”, koran yang berafiliasi ke pemerintah Hindia Belanda yang menggambarkan Bung Karno sedang berteriak: “Kamu Marhaen bersatulah, musuh lagi mengamuk”, sedangkan ditandaskan oleh koran N.v.D. “musuh sama sekali tidak mengamuk, sebaliknya ia ada baik hati dan asih….” Dua pendapat yang kontras ini dikomentari oleh Fikiran Ra’jat hanya dengan dua huruf…. Hm….

Kita simak karikatur ketiga berikut:

Karikatur di atas dimuat dalam Fikiran Ra’jat nomor 10 – 11, tanggal 9 September 1932. Situasi politik yang melatarbelakangi keadaan waktu itu adalah adanya bahaya nyata imperialisme yang melahirkan “zaman malaise”. Sementara, para pemimpin pergerakan saling cekcok. Bung Karno senantiasa memperingatkan: “Buat keseribu kalinya Bung Karno berteriak…. Kaum Marhaen Bersatulah!!!”.

Simak pula karikatur berikut:

Karikatur ini dimuat dalam majalah Fikiran Ra’jat nomor 17, tanggal 21 Oktober 1932. Saat itu Bung Karno sangat giat melakukan aksi propaganda politik kemerdekaan Indonesia. Karikatur ini merupakan kontribusi pembaca. Di bawah gambar dibubuhi tulisan, “Bung Karno dengan 1.900 mijls laarzen, plus… botol karbol” Maksudnya adalah, dengan 1.900 mijls laarzen itu ialah jarak perjalanannya menggembleng rakyat yang telah dilakukan Bung Karno. Botol karbol dimaksudkan sebagai upaya Bung Karno menasihati kaum cecunguk.

Yang berikut, tidak kalah menariknya….

Karikatur ini dimuat Fikiran Ra’jat nomor 29, tanggal 9 Desember 1932. Saat itu pemerintah Belanda terus mengincar Bung Karno dan menyiapkan tempat pembuangan untuk pemimpin-pemimpin pergerakan Indonesia dengan semboyan “openhare orde”. Dalam nomor itu juga Bung Karno menulis artikel “Sosio Nasionalisme dan Sosio Demokrasi: yang menitikberatkan tentang sikap rakyat Indonesia untuk tidak membantu dan tidak berkooperasi dengan pemerintah jajahan.

Karikatur berikutnya….

Karikatur ini dimuat Fikiran Ra’jat nomor 28, tanggal 6 Januari 1933, di saat keadaan gawat. Belanda mulai menunjukkan kekejamannya terhadap setiap gerakan kemerdekaan. Sedangkan Bung Karno bertambah berapi-api menentang penjajahan. Simak, gambaran stelsel imperialisme yang hendak membawa lari “Ibu” (Indonesia), dikepung oleh rakyat. Pun dalam edisi tersebut, Bung Karno memuat tulisannya yang berjudul “Cooperatie tidak bisa mendatangkan massa actie dan maschtsvorming“.

Menarik pula karikatur yang berikut ini….

Karikatur ini dimuat Fikiran Ra’jat nomor 23, tanggal 2 Desember 1932. Saat itu Bung Karno secara berani dan tandas melalui rapat-rapat Partindo mengobarkan usaha mencapai Indonesia Merdeka, dan menunjukkan cara-cara bagaimana mengakhiri penjajahan Belanda di Indonesia. Koran-koran yang merupakan antek-antek Belanda seperti Java Bode – AID – Preanger Bode – dan Nieuws van den Dag telah berteriak-teriak meminta agar pemerintah kolonial Belanda menangkap Bung Karno dan membuangnya.

Terakhir, nikmati karikatur berikut:

Karikatur di atas merupakan kiriman pembaca majalah Fikiran Ra’jat dari Klaten, dan dimuat dalam penerbitan nomor 36, tanggal 3 Maret 1933. (roso daras)

Masjid “Bung Karno” di Bengkulu

Bulan Februari 1938, lima tahun sudah berlalu… Bung Karno dan keluarga hidup dalam pembuangan di Pulau Bunga, Ende. Februari 1938 terbetik berita Bung Karno dan keluarga bakal dipindah ke Bengkulu. Pemerintah Hindia Belanda begitu rapi mengawal proses pemindahan narapidana politik nomor satu ini.

Rute yang sudah disiapkan adalah Ende – Tanjung Perak, Surabaya. Dari Surabaya dinaikkan ke kereta api menuju ujung barat pulau Jawa, Merak. Dari pelabuhan Merak dinaikkan lagi ke kapal niaga menuju Bengkulu.

Akan tetapi, di semua persinggahan, pemerintah Hindia Belanda mengumumkan jam-jam kedatangan bohong. Seperti ketika rakyat Surabaya berbondong-bondong ke Pelabuhan Tanjung Perak hendak menyambut Bung Karno, serta merta pemerintah mengumumkan bahwa kapal yang membawa Bung Karno baru tiba di Tanjung Perak jam 16.00 sore. Padahal, Bung Karno sudah tiba di Surabaha jam 04.00 pagi.

Bengkulu, adalah negeri yang bergunung-gunung, dilingkungi Bukit Barisan. Masyarakatnya sangat agamis, karenanya Bengkulu sempat dijuluki Benteng Islam. O ya, satu lagi, kembang raksasa Raflesia Arnoldi yang lebarnya mencapai tiga kaki, adalah hal lain yang cukup menonjol di Bengkulu. Selain ciri-ciri itu, Bengkulu sesungguhnya tidak memiliki arti penting dalam geopolitik Hindia Belanda.

Kehadiran Bung Karno di Bengkulu, pada awalnya nyaris diasingkan masyarakat. Pasalnya, pembawaannya yang terbuka, didorong hasrat berkawan yang meluap-luap, ada kalanya membuat Bung Karno menabrak pakem-pakem sosial yang sudah lama tertanam. Seperti contoh, pemasangan tabir untuk laki-laki dan perempuan, tidak hanya terjadi di dalam masjid, tetapi juga di setiap perhelatan atau hajatan keluarga.

Suatu ketika, saat Bung Karno diundang menghadiri hajatan di salah satu rumah penduduk setempat, Bung Karno mempertanyakan, “Mengapa dipasang tabir untuk memisahkan perempuan dan laki-laki?” Tidak satu pun hadirin yang menjawab pertanyaan Bung Karno. Karena tak ada yang menjawab, Bung Karno langsung menyingkap tabir itu sehingga tidak ada lagi sekat antara tamu perempuan dan laki-laki.

Apa yang terjadi kemudian? Masyarakat Bengkulu langsung memasang sekat terhadap Bung Karno. Atau dalam bahasa Bung Karno, “setelah kejadian itu, sebuah tabir lain memisahkanku dari penduduk kota itu.”

Dalam suasana baru tiba di daerah pembuangan yang baru… dalam suasana dijauhi masyarakat setempat, Bung Karno tetap saja menjalin silaturahmi dengan para tetokoh. Ia haus teman diskusi, ia rindu teman bicara, ia menginginkan kehidupan bermasyarakat yang akrab.

Masjid. Itulah yang spontan terbetik di benaknya. Masjid tempat masyarakat berkumpul lima kali dalam sehari, untuk menjalankan shalat berjamaah. Ke masjidlah langkahnya diayunkan kala shubuh, dhuhur, ashar, maghrib, dan isya. Sesering ia mendatangi masjid, sesering itu pula ia menyaksikan bangunan masjid tua yang lusuh, kotor, kolot, tua….

Kembali muncul gagasannya yang brilian. Sebagai “tukang insinyur”, Bung Karno membuat rencana bangunan masjid dengan tiang-tiang yang cantik, dengan ukiran-ukiran timbul yang sederhana, dengan pagar tembok bercat putih yang tidak ruwet.

Muluskan rencana Bung Karno membangun masjid sebagai pengganti masjid tua yang sudah kusam dan kolot itu? Tidak mudah. Generasi tua yang tidak menyukai perubahan, adalah penentang utama gagasan Bung Karno. Bersamaan itu pula, tabir yang memisahkan Bung Karno dengan masyarakat makin tebal. Bahkan suara-suara negatif mulai dialamatkan ke arah Bung Karno.

Alhamdulillah… dengan kemampuan persuasi, dengan kecakapan bicara, dengan pembawaan yang terbuka, tidak terlalu sulit Bung Karno mencairkan kebekuan suasana tadi. Alhasil, ia berhasil menggalang dukungan masyarakat mendirikan masjid yang lebih representatif. Tercatat, bangunan masjid itu dibangun tahun 1938 dan selesai dibangun tahun 1941.  (roso daras)

Published in: on 4 Mei 2010 at 08:15  Tinggalkan sebuah Komentar  
Tags: , , ,

Bung Karno dan Ahmadiyah

Semoga bukan sesuatu yang usang jika “hare gene” bicara soal Ahmadiyah. Akan tetapi, topik Ahmadiyah rasanya memang tidak akan pernah usang. Terlebih jika ini berkaitan dengan sosok proklamator Bung Karno. Bahwa ternyata, sejak Indonesia belum merdeka hingga hari ini –dan niscaya hingga kapan pun– persoalan Ahmadiyah tidak akan pernah ada habisnya.

Bayangkan, entah untuk maksud diskredit, atau maksud mencari dukungan, Bung Karno pernah dikabarkan sebagai pendiri Ahmadiyah dan propagandis Ahmadiyah di bagian Celebes (Sulawesi). Bagi yang anti-Sukarno, berita itu bisa dijadikan alat untuk mendiskreditkannya. Sementara bagi penganut Ahmadiyah, “mencatut” nama besar Bung Karno sebagai pendiri Ahmadiyah, bisa menjadi alat propaganda yang luar biasa.

Kabar itu ditiupkan sekitar tahun 1935, tahun di mana Bung Karno (dan keluarga) hidup dalam pembuangan di Endeh. Kabar itu dibawa kawan Bung Karno yang baru datang dari Bandung. Ia mengabarkan bahwa suratkabar Pemandangan telah memasang entrefilet atau semacam maklumat yang menyebutkan bahwa Bung Karno telah mendirikan cabang Ahmadiyah sekaligus menjadi propagandis Ahmadiyah bagian Celebes (Sulawesi).

Saat kabar itu diterima, suratkabar Pemandangan belum lagi sampai di Endeh. Tapi Bung Karno percaya dengan si pembawa kabar. Karenanya, ia berpesan kepada temannya itu untuk langsung melakukan counter, bantahan. “Katakan, bahwa saya bukan anggota Ahmadiyah, jadi mustahil saya mendirikan cabang Ahmadiyah atau menjadi propagandisnya. Apalagi buat bagian Celebes! Sedangkan pelesir ke sebuah pulau yang jauhnya hanya beberapa mil saja dari Endeh, saya tidak boleh!” tegas Bung Karno.

Bung Karno sendiri menengarai, dikait-kaitkannya nama dia dengan Ahmadiyah, sangat mungkin karena intensitasnya mempelajari agama (Islam) selama di Endeh. Ia bersurat-suratan dengan H. Hassan, seorang ulama dari Persatuan Islam yang tinggal di Bandung. Surat-surat keagamaan antara Bung Karno dan Hassan bahkan menjadi kajian yang sangat menarik bagi para pemerhati Islam.

Sekalipun begitu toh, dalam salah satu surat Bung Karno kepada A. Hassan ia menyampaikan terima kasihnya kepada Ahmadiyah. Entah terima kasih untuk apa. Yang jelas, dalam surat tersebut, Bung Karno juga menuliskan sikapnya, “Saya tidak percaya bahwa Mirza Gulam Ahmad adalah seorang nabi dan belum percaya pula bahwa dia seorang mujadid.” (roso daras)

Published in: on 1 Mei 2010 at 16:26  Comments (4)  
Tags: , ,

“Indonesia Menggugat Jilid II”? (Bagian ke-14 – TAMAT)

Oleh Kwik Kian Gie

ARUS BESAR YANG MENJADIKAN BOEDIONO CALON WAKIL PRESIDEN

Di harian The Jakarta Post tanggal 25 Mei 2009 diberitakan acara perpisahan Boediono dengan staf pengajar di Universitas Gajah Mada . Boediono dikutip mengatakan “…his nomination was “a big stream” he could not resist” yang berarti bahwa pencalonannya adalah arus besar yang tidak mampu ditolaknya.

Sebagai sesama menteri dalam kabinet Megawati, dalam sidang kabinet terakhir Boediono berpamitan dengan saya dan beberapa rekan menteri lainnya, mengatakan : “Ada kemungkinan bahwa beberapa dari kita akan diminta masuk dalam kabinet lagi. Saya sudah mengambil keputusan untuk kembali ke kampus dan sudah pasti tidak akan mau menjadi pejabat di pemerintahan lagi. Maka saya berpamitan”, dan lantas berjabatan tangan.

Konon kabarnya Presiden SBY menelpon Boediono, Sri Mulyani dan Mari E. Pangestu untuk duduk sebagai menteri-menteri ekonomi. Boediono menolak. Jadi konsisten dengan “pamitannya”. Namun beberapa minggu menjelang pengumuman reshuffle kabinet saya mendengar bahwa Boediono sedang “digarap habis-habisan” untuk mau duduk dalam kabinet sebagai Menko Perekonomian. Jelas saya tidak percaya bahwa dia takluk. Ternyata benar berita yang saya kira berita burung itu sebagai penggarapan besar-besaran. Boediono masuk lagi dalam kabinet sebagai Menko Perekonomian.

Dari berita The Jakarta Post tersebut menjadi lebih jelas lagi betapa besar arus yang menekannya, sehingga sekarang dia bahkan mau menjadi Wakil Presiden ! Apa gerangan arus besar itu ? Hati nurani dan kecintaannya pada bangsa yang bagian terbesarnya sedang menderita ini, ataukah arus besar yang datangnya dari elit dalam negeri, ataukah arus besar yang datangnya dari luar ? Hanya Tuhan, Boediono dan SBY yang mengetahuinya. Harapan saya tentunya Boediono dan SBY jujur dalam menjelaskan kepada rakyatnya, karena ini urusan sangat penting dengan dampak yang sangat besar pula pada nasib negara bangsa ini kalau mereka terpilih dalam pilpres bulan Juli 2009 mendatang.

LAHIRNYA “BERKELEY MAFIA” DAN PERANNYA SAMPAI SEKARANG

Buat saya dan banyak orang lainnya, di Indonesia memang ada sekelompok akhli ekonomi dengan ideologi dan keyakinan tertentu yang sangat berkuasa dan sangat besar pengaruhnya. Kelompok ini terkenal dengan sebutan “Berkeley Mafia”. Istilah ini sama sekali tidak mengandung pelecehan atau merendahkan martabatnya. Sebaliknya, yang jelas dalam tulisan ini, istilah ini lahir di Jenewa di tahun 1967 dengan konotasi yang sangat terhormat dan mengagumkan banyak tokoh dunia Barat, yang oleh David Rockefeller disebut sebagai sekelompok para akhli ekonomi Indonesia yang top (the top economists of Indonesia). Ketika kabinet didominasi oleh mereka, cover majalah Time memuat foto para menteri satu per satu dengan judul di bawahnya “The most qualified cabinet in the world”.

Asal mulanya memang terdiri dari mereka yang memperoleh gelar Ph.D dari University of California in Berekeley. Kelompok ini merupakan inti yang dalam perjalanan sejarah Indonesia membentuk “keturunan-keturunannya”. Maka tidak mungkin membatasi diri dengan hanya yang lulus dari Berkeley University saja. Sebutan “anggota Berkeley Mafia” adalah siapa saja yang iedologi dan keyakinannya merupakan mashab yang sama, yaitu sangat jauh condong pada pasar bebas dengan campur tangan pemerintah yang sekecil mungkin. Maka Boediono yang menurut pengakuannya orang dari kampus ndeso sangat bisa menjadi anggota Berkeley Mafia. Bahkan di mata sangat banyak orang, di zaman sekarang ini dialah pemimpinnya.

Para teknokrat hanya profesional dan tidak berpolitik, atau justru politisi yang sangat piawai dan ulung ?

Kelompok Berkeley Mafia terkait erat dengan perguruan tinggi, sehingga memberikan kesan profesional yang tidak berpolitik. Namun sejarah membuktikan bahwa kecanggihan dan kepiawaiannya mempertahankan kekuasaan ekonomi dalam pemerintahan siapapun juga sejak tahun 1967 tidak tertandingi oleh partai politik yang manapun juga.

Maka kalau dikatakan murni profesional yang tidak berpolitik tidak benar. Saya sendiri mengalami bahwa setelah pak Harto tidak berkuasa lagi, dalam pembukaan Kongres PDI di Bali yang besar-besaran di stadion terbuka, Dr. Sri Mulyani beserta banyak akhli ekonomi lainnya hadir. Ketika saya terheran-heran menanyakan kepada teman, saya mendapat penjelasan bahwa mereka dibawa oleh Erros Djarot yang diperkenalkan kepada Megawati sebagai calon-calon menteri di dalam kabinetnya kalau Megawati menjadi Presiden nantinya. Dan benar, ketika Megawati menjadi Presiden, Menko Perekonomiannya Dorodjatun Kuntjorojakti dan Menteri Keuangannya Boediono yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan PDI. Sri Mulyani menjadi wakil RI dalam pimpinan IMF di Washington DC.

Dalam sidang CGI yang saya ikut menghadirinya sebagai Kepala Bappenas, secara setengah berkelakar Menko Dorodjatun antara lain mengatakan bahwa dirinya tidak dari partai politik. Tetapi dalam zaman reformasi dan demokrasi ini yang serba partai politik, kalau toh mau dikatakan anggota partai politik, maka partainya adalah “Partai UI di Depok, dan para pemimpinnya adalah Prof. Widjojo Nitisastro dan Prof. Ali Wardhana. Maka dirinya merasa mengetahui perekonomian Indonesia dengan baik dari kedua guru besar/teknokrat/mantan menteri tersebut”.

Pengototannya berkuasa ketika tidak ada dalam kabinet

Dalam waktu sangat singkat setelah KH Abdurrachman Wahid menjadi Presiden RI dan saya diangkat menjadi Menko EKUIN, dibentuk Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dengan Dr. Emil Salim sebagai Ketua dan Dr. Sri Mulyani sebagai sekretarisnya. Setelah itu dengan Keputusan Presiden dibentuk lagi Tim Asistensi pada Menko EKUIN. Ketuanya tidak tanggung-tanggung, yaitu Prof. Dr. Widjojo Nitisastro sendiri dan sekretarisnya Dr. Sri Mulyani Indrawati. Mereka mengawal saya dan Menteri Keuangan Bambang Sudibyo dalam perundingan penjadwalan kembali hutang luar negeri di Paris Club. Tidak pernah ada DEN dan Tim Asistensi pada Menko EKUIN/Perekonomian sebelum dan sesudahnya. Saya merasakan dengan jelas bahwa kedua Tim ini dibentuk atau “dipaksakan” pada Gus Dur untuk mengawasi dan mengendalikan saya yang dianggap mempunyai sikap yang independen, sangat cenderung tidak mau diatur oleh trio Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan IMF. Kecuali itu tidak pernah ada pemerintah sebelum dan sesudah Presiden Abdurrachman Wahid yang Tim Ekonominya bukan dan sama sekali tidak berorientasi pada ideologi kelompok Berkeley Mafia kecuali Tim Kwik Kian Gie/Bambang Sudibyo/Jusuf Kalla (Menperindag merangkap Kepala BULOG).

Semua anggota DEN harus diperbolehkan hadir dan ikut berbicara dalam semua rapat-rapat para menteri dalam lingkungan koordinasi Menko EKUIN.

Ketika saya melakukan kunjungan kehormatan pada Menteri Keuangan AS ketika itu yang dijabat oleh Larry Summers, yang didampingi oleh Timothy Geithner, saya ditegur dengan keras bagaikan pejabat negara jajahan tentang kecenderungan saya atau sikap saya yang tidak mau mengikuti IMF. Saya tercengang karena informasinya tentang apa saja yang dibicarakan dalam kabinet dan dalam rapat koordinasi oleh saya sebagai Menko EKUIN diketahui semua oleh mereka. Jadi benar yang dikatakan oleh Boediono bahwa ada penjajah dari dalam, yang dalam pengalaman saya tidak beroperasi sendiri, tetapi bekerja sama dengan penjajah dari luar. Mari kita tunggu siapa yang akan digugat olehnya sebagai penjajah dari dalam ?

Sebagai Menko EKUIN yang harus berpidato dalam sidang CGI, kepada saya diberikan naskah pidato oleh staf saya. Saya sama sekali tidak setuju dengan isinya. Maka kepada staf saya minta diadakan perubahan-perubahan. Dia mengatakan kepada saya bahwa itu tidak boleh, karena sudah merupakan tradisi bahwa pidato Menko EKUIN dalam sidang IGGI/CGI harus dibuat oleh Bank Dunia. Saya bekerja keras menulisnya sendiri dengan membuang naskah pidato yang sudah disiapkan.

Sejak itu saya mengalami tekanan terus menerus dan Presiden pernah memberitahukan akan memecat saya, tetapi entah mengapa tidak jadi lagi. Maka menjelang reshuffle kabinet saya mengundurkan diri sebagai Menko EKUIN dari kabinet Gus Dur.

Kesenjangan luar biasa antara yang terlihat dan yang tidak terlihat

Terus menerus saya “dikuliahi” sahabat-sahabat saya yang termasuk golongan kemapanan dengan kehidupan yang sangat enak, bahwa Indonesia sudah sangat maju, sudah sangat banyak mall, restoran, rumah dan apartemen mewah, banyak mobil mewah, gedung-gedung apartemen dan perkantoran pencakar langit dan sebagainya.

Saya melihat dan melewatinya setiap hari. Yang menjadi pertanyaan, berapa persen dari seluruh rakyat kita yang menikmati kemakmuran yang dikuliahkan kepada saya ?

Saya yakin minimal 180 juta dari 230 juta rakyat Indonesia hidup dalam kemiskinan yang sangat parah. Ketika saya di Bappenas, saya membentuk 4 regu yang masuk ke desa-desa kantong-kantong kemiskinan secara sampling untuk melihat dengan mata kepala sendiri dan berbicara langsung dengan sesama anak bangsa yang ternyata memang masih sangat terjajah. Gambaran yang selalu di depan mata saya tidak bisa hilang dengan kehidupan saya di kota Jakarta yang gemerlapan dengan kemewahan ini.

Gambaran tersebut yalah bahwa bagian terbesar dari rakyat kita yang memiliki semua kekayaan alam yang ada di negara ini hidup dalam kemiskinan, kenistaan, kekurangan gisi, kekurangan pendidikan seperti yang disaksikan oleh saya dan rekan-rekan di Bappenas ketika saya masih menjabat sebagai Kepala di sana. Dalam kondisi seperti ini saya juga mengalami betapa saya ditekan oleh trio Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan IMF serta rekan-rekan bangsa sendiri yang menekan saya harus mengikuti keinginan para pejabat trio lembaga keuangan internasional tersebut. Ketika saya dengan regu saya melihat dan berbicara dengan mereka, mereka hidup dengan Rp. 1.250 per orang per hari. Kalaupun karena inflasi sekarang menjadi tiga kali lipat atau Rp. 3.750 per hari, masih jauh dari US$ 2 per hari buat satu orang, sedangkan Bank Dunia yang dikagumi oleh kelompok Berkeley Mafia menentukan US$ 2 per orang per hari sebagai garis kemiskinan. Ini berarti bahwa rakyat yang miskin dan sangat besar jumlahnya itu hidup dengan 17,85% saja dari garis kemiskinan yang ditentukan oleh Bank Dunia.

Penutup

Mohon kiranya tulisan ini dilihat juga dari sisi memberikan amunisi kepada Boediono untuk menggugat penjajahan yang sekarang masih berlangsung dalam bentuk modern.

Kalau AS bisa berubah total menjadikan demikian banyak perusahaan swasta menjadi BUMN dan Presiden Obama bisa memecat CEO-nya paberik mobil swasta, dan Larry Summers bisa mengatakan : “If circumstances change, I change too”, sambil mengutip John Maynard Keynes yang pernah mengatakan demikian, mengapa Boediono tidak bisa lantas menjadi independen, nasionalis dan patriot yang berani menghadapi siapa saja untuk kepentingan bangsa ?

Mengantisipasi beliau akan berubah seperti ini, walaupun berharap-harap cemas, saya berharap ada amunisi baginya dari tulisan ini. (TAMAT)

Published in: on 27 April 2010 at 02:34  Comments (3)  

“Indonesia Menggugat Jilid II”? (Bagian ke-13)

Oleh Kwik Kian Gie

POKOK-POKOK KEBIJAKAN DALAM MENGHADAPI KRISIS GLOBAL

Sejak tahun 2008 meledak krisis balon derivatif keuangan di AS yang demikian besar dan demikian dahsyatnya, sehingga seluruh dunia sekarang ini sedang mengalami proses yang menyakitkan dan sangat tidak menentu.

Kondisi ekonomi Indonesia seperti yang tergambarkan di atas tentu tidak dapat menghadapinya dengan mantab, karena tidak ada dana, Kecuali itu, rupanya kondisi keuangan negara juga jauh lebih parah daripada yang diketahui oleh masyarakat.

Maka tindakan-tindakannya hanya sporadis dan compang-camping. Mari kita telusuri sebagai berikut.

  • Rp. 60 trilyun APBN 2008 tidak dapat diserap yang berarti kontraktif. Tapi digembar-gemborkan tahun 2009 akan ada stimulus fiskal Rp. 73,1 trilyun, yang per saldo hanya Rp. 13,1 trilyun saja atau US$ 1,062 milyar (kurs Rp 12.000 per dollar AS). Ini hanya 0,19 % saja dari PDB yang Rp. 7.000 trilyun. Katanya akan bisa dicapai macam macam. Menko Ekonominya Boediono.

    AS yang jumlah stimuls fiskalnya hampir 10 % dari PDB-nya, Presiden Obama ngomongnya tidak sesombong Tim Ekonomi kita. Dengan jumlah stimulus fiskal sebesar US$ 900 milyar, Presiden Obama hanya berani mengatakan akan menciptakan lapangan kerja sebanyak 3 sampai 4 juta orang dalam 2 sampai 3 tahun ke depan. Pemerintah Indonesia dengan stimulus fiskal neto sebesar Rp. US$ 1,062 milyar mengatakan akan menciptakan lapangan kerja sebesar 3 juta orang juga, yang tidak dirinci selama berapa tahun. Mungkin dalam setahun ?

  • Dikatakan cadangan devisa cukup banyak, tetapi menerbitkan obligasi dalam dollar dengan suku bunga antara 10 sampai 11 % dalam denominasi dollar AS. Kalau kita menaruh uang kita dalam deposito rupiah di bank dalam negeri, maksimal hanya mendapat 9 %. Bagaimana mungkin kebijakan seperti ini diwujudkan ? Siapa yang menyuruh ? Hati nurani sendiri ataukah ada kekuatan luar yang disinyalir oleh Boediono dalam pidato proklamasinya sebagai cawapres ?
  • Sekarang Gubernur BI mengatakan rupiah akan stabil, karena akan mendapat rembesan dollar AS dari uang yang dicetak secara besar-besaran oleh pemerintah AS. Aneh, mereka selalu menganggap mencetak uang adalah kebijakannya orang yang tidak waras. Sekarang mengandalkan pencetakan uang oleh pemerintah AS untuk menstabilkan nilai rupiah. Ketika itu Gubernur BI-nya Boediono.

    Di AS sendiri dan di Eropa kebijakan dan tindakan ini dinilai sangat kontroversial dan menyulut perdebatan yang sedang berlangsung.

  • Dalam waktu dua bulan, nilai rupiah merosot dari sekitar Rp. 9.000 menjadi Rp. 12.000 atau 33 % yang memang menguat lagi, entah bertahan sampai kapan.

    Di tahun 1969 1 dollar = Rp. 378. Thai Bath ketika itu 20 per US$. Sekarang Thai Bath 36 per US$, tapi rupiah sudah sekitar Rp. 10.500 per US. Dalam kurun waktu yang sama, Thai Bath terdepresiasi sebesar 80 %, tetapi rupiah terdepresasi sebanyak antara 3.075% sampai 2.678%. Penurunan ini terjadi selama kendali ekonomi di tangan para senior si-ideologinya Boediono. Bagaimana menjelaskannya kalau sepanjang periode itu Tim Ekonomi mendapat pujian terus menerus dari pers Barat ? Bukankah pujian dan hutang yang disebut “aid” itu disengaja supaya Indonesia terjerumus ke dalam jebakan hutang ? Dan prosesnya mendapat dukungan dari kekuatan dari dalam yang kesemuanya ingin digugat oleh Boediono ?

Inilah secara singkat hasil dari kebijakan Tim Ekonomi yang kiprahnya selalu didasarkan atas Fundamentalisme Mekanisme  Pasar, dan anti BUMN serta anti Campur Tangan Pemerintah yang mencukupi.

Apakah ini yang akan digugat oleh Boediono ? Kalau ya, sangat mengagumkan, karena Boediono akan menggugat para senior se-ideologinya.

PAUL KRUGMAN DAN IMF

Tentang IMF, dalam bukunya terbaru yang berjudul “The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008” di halaman 115 Paul Krugman menulis tentang kebijakan IMF menangani krisis di Indonesia tahun 1997 sebagai berikut :

“Banyak orang berpendapat bahwa sebenarnya IMF dan Departemen Keuangan Amerika Serikat yang de facto mendiktekan kebijakan IMF yang menyebabkan krisis, atau paling tidak salah menanganinya (mishandled) yang membuat krisis semakin parah. (KKG : Menteri Keuangan AS ketika itu Larry Summers). Apakah mereka benar ?

Marilah kita mulai dengan bagian yang termudah : dua hal yang IMF jelas melakukan kesalahan.

Pertama, ketika IMF diminta bantuannya oleh Thailand, Korea dan Indonesia, mereka segera mendiktekan kebijakan fiskal yang ketat, yaitu menaikkan pajak dan mengurangi pengeluaran pemerintah untuk menghindari defisit anggaran. Sangat sulit dimengerti mengapa IMF melakukan ini karena di Asia (berbeda dengan di Brasil setahun kemudian), tidak ada seorangpun kecuali IMF yang menganggap defisit anggaran sebagai masalah yang penting. Upaya untuk memenuhi target pengetatan anggaran tersebut mempunyai dampak negatif ganda untuk negara-negara yang bersangkutan; di mana arahan IMF ini dilaksanakan, dampaknya memperburuk resesi melalui pengurangan permintaan. Kalau tidak dilaksanakan, karena IMF gembar-gembor, mengakibatkan kepanikan bahwa perekonomian seolah-olah tidak terkendali. (KKG : Sekarang Larry Summers, Timothy Geithner dan Bernanke, Gubernur Bank Sentral AS menurunkan suku bunga sampai mendekati nol persen.)

Kedua, IMF menghendaki reformasi “struktural”, yaitu perubahan-perubahan dalam bidang-bidang yang tidak ada hubungannya dengan kebijakan fiskal dan moneter sebagai persyaratan untuk memperoleh pinjaman dari IMF. Beberapa dari reformasi ini seperti penutupan bank-bank sangat diragukan relevansinya dalam menanggulangi krisis keuangan. Kebijakan lainnya, seperti penghapusan pemberian monopoli kepada para kroni-kroninya sang Presiden tidak ada hubungannya sama sekali dengan mandat atau kewenangan IMF. Pemberian monopoli dalam perdagangan cengkeh memang hal yang buruk, contoh yang paling mencolok dari crony capitalism. Tetapi apa hubungannya ini dengan pelarian rupiah ke dalam dollar ?”

Semuanya ini tulisannya Paul Krugman, bukan tulisan saya. Beranikah Boediono berpolemik dengan Paul Krugman. Kalau setuju dengan Paul Krugman, bagaimana dia menjelaskan kebijakannya di masa lampau dan juga kebijakan para senior se-ideologinya dalam periode yang sejak tahun 1967 ?

Belum lama ini dalam konperensi tingkat tinggi Uni Eropa, IMF disuntik dana sebesar US$ 500 milyar oleh Uni Eropa, tetapi lebih dari US$ 450 milyar akan dipakai oleh Uni Eropa sendiri. Jadi IMF de facto sudah menjadi lembaga keuangan regional. Apa pendirian dan kebijakan Wakil Presiden Boediono (kalau terpilih) terhadap IMF dengan kedudukannya dewasa ini ?

“SIHIR” IMF BESERTA KRONINYA TENTANG HUTANG INDONESIA KEPADA IMF

Bersama-sama dengan para penjajah dari dalam yang dikenali oleh Boediono, IMF menyihir bangsa Indonesia dengan mengatakan bahwa Indonesia hebat karena dapat mengembalikan hutangnya yang menumpuk sampai US$ 9 milyar sebagai hutang yang diberikan sedikit demi sedikt setiap kali LOI ditandatangani.

“Sihir” ini membuat  orang percaya bahwa Indonesia hebat, padahal justru membayar bunga yang tidak ada gunanya.

Sebelum ada kredit dari IMF, cadangan devisa Indonesia sudah meningkat menjadi US$ 24 milyar dari US$ 14 milyar. Hutang dari IMF US$ 9 milyar yang menjadikan keseluruhannya US$ 33 milyar.

Ketika itu sudah ada yang mendesak supaya hutang yang US$ 9 milyar ini dibayar lunas, karena tidak ada gunanya sama sekali. Jawabnya : Kalau dibayar lunas, cadangan devisa Indonesia akan anjlok dari US$ 33 milyar menjadi US$ 24 milyar, dan ini mengguncangkan kepercayaan dunia kepada Indonesia.

Tidak dikatakan bahwa hutang dari IMF yang US$ 9 milyar itu tidak boleh dipakai sama sekali sebelum cadangan devisa miliknya sendiri yang US$ 24 milyar itu terpakai habis sama sekali. Karena itu, hutang dari IMF yang US$ 9 milyar hanya relevan kalau pemerintah Indonesia bisa mengatakan kepada dunia : “Cadangan devisa milik kita yang US$ 24 milyar habis sama sekali, tetapi kita harus bersyukur bahwa saat ini masih mempunyai cadangan devisa US$ 9 milyar dari IMF.”

Kalau ini yang dikatakan, apakah tidak lebih memperpuruk kepercayaan kepada Indonesia dibandingkan dengan mengatakan :”Dengan mengembalikan hutang kita yang US$ 9 milyar sekarang juga, kita masih mempunyai US$ 24 milyar. Hutang dari IMF yang US$ 9 milyar tidak boleh dipakai sebelum cadangan devisa milik sendiri yang US$ 24 habis terpakai sama sekali. Selama dipertahankan, kita harus membayar bunga tanpa boleh menggunakannya.”

Inilah yang oleh Jenderal Ryamizard Ryacudu dimaksud sebagai penjajahan melalui perang modern, yaitu antara lain pencucian otak (brainwashing) untuk menundukkan logikanya bangsa mangsa dalam posisi jongkok.

Banyak orang mengemukakan keberatannya menahan hutang yang tidak diperlukan itu dengan alasan bahwa selama kita masih berhutang, kita dikenakan pemandoran oleh IMF yang dinamakan post program monitoring. Jawaban pemerintah yang menteri keuangannya ketika itu Boediono yalah bahwa kita memang masih memerlukan post program monitoring atau pemandoran oleh IMF.

Sisa hutang yang US$ 9 milyar akhirnya memang dibayar lunas, tetapi sangat terlambat, sehingga kita sudah membayar sangat banyak bunga yang tidak ada gunanya. (Bersambung)

Published in: on 27 April 2010 at 02:30  Tinggalkan sebuah Komentar  

“Indonesia Menggugat Jilid II”? (Bagian ke-12)

Oleh Kwik Kian Gie

APA HASIL AKHIR DARI KEBIJAKAN EKONOMI OLEH TIM EKONOMI PEMERINTAH YANG SENANTIASA TERDIRI DARI SATU KELOMPOK MASHAB PIKIRAN, DAN BERGANTUNG PADA KAPITALISME PARTIKELIR SERTA KEPERCAYAAN MUTLAK PADA KEAMPUHAN MEKANISME PASAR ?

Dimulai dengan pertemuan di Jenewa bulan November 1967 yang ditulis sangat ilustratif, dan kebijakan yang terus menerus sangat liberal atas pendiktean 3 lembaga keuangan internasional, maka saat ini, setelah hampir 64 tahun merdeka, kondisi bangsa kita dapat digambarkan sebagai berikut :

  • Selama Orde Baru PDB memang meningkat dengan rata-rata 7 % per tahun, yang sangat dibanggakan oleh Tim Ekonomi dan diagungkan oleh trio lembaga keuangan internasional dan oleh para korporatokrat di seluruh dunia.

    PDB adalah penjumlahan dari seluruh produksi barang dan jasa di Indonesia, tanpa mempedulikan siapa yang memproduksi dan bagaimana pembagiannya. Maka sekedar sebagai ilustrasi, misalnya PDB yang dalam tahun tertentu mencapai Rp. 5.000 trilyun, sangat mungkin dibentuk oleh 5 % dari produsen di Indonesia, dengan bagian yang cukup besar oleh pengusaha asing.

    Jadi kalau perusahaan tambang asing mengeduk sumber daya mineral yang sangat mahal harganya, dan pemerintah hanya memperoleh royalti dan pajak, nilai dari sumber daya mineral yang sangat mahal itu milik perusahaan tambang asing, tetapi di dalam statistik kita masuk ke dalam Produk Domestik Bruto. Kalau yang milik perusahaan asing dikeluarkan, namanya Produk Nasional Bruto (PNB). PNB tidak pernah dipakai sebagai indikator ekonomi yang penting oleh Tim Ekonomi Pemerintah yang memegang kekuasaan dan kendali ekonomi sampai saat ini.

    Pada waktu mineral yang sangat besar nilainya itu diboyong ke negerinya, dalam statistik kita dicatat sebagai ekspor yang merupakan komponen dari PDB.

    Bagaimana pembagian dari PDB yang terus menerus meningkat itu ? Walaupun tidak dapat dijadikan gambaran yang akurat tentang pembagiannya, sebagai indikasi dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang membentuk PDB itulah yang menikmati nilai tambah yang paling besar. Tentu ada dampak positifnya seperti penciptaan lapangan kerja dan sebagainya.

    Data tahun 2003 menunjukkan bahwa jumlah seluruh perusahaan 40,199 juta. Yang berskala besar 2.020 perusahaan atau 0,01 %. Yang tergolong UKM sebanyak 40,197 juta perusahaan atau 99,99 %.

    Andil UKM yang 99,99 % dari seluruh perusahaan dalam pembentukan PDB hanya 56,7 %, sedangkan Usaha berskala besar dan raksasa yang hanya 0,01 % itu andilnya sebesar 43,3 %

    Walaupun angka-angka tersebut tahun 2003, kondisinya sekarang tidak banyak berubah. Bahkan mungkin porsi UKMK menjadi semakin kecil.

    Andil UKM dalam penyerapan tenaga kerja sebesar 99,74 %. Alangkah tidak adilnya, karena sekian banyak orang hanya terlibat dalam UKM yang tentunya pendapatannya juga minimal.

  • Negara kita yang kaya dengan minyak telah menjadi importir neto minyak untuk kebutuhan bangsa kita. Sekitar 90% dari minyak kita dieksploitasi oleh perusahaan-perusahaan minyak asing. Pembagian hasil minyak yang prinsipnya 85% untuk Indonesia dan 15% untuk kontraktor asing kenyataannya sampai sekarang 70% untuk bangsa Indonesia dan 30% untuk perusahaan asing. Ini disebabkan karena pembayaran apa yang dinamakan cost recovery sampai sekarang tidak habis-habis. Semua orang mengetahui bahwa biaya eksplorasi digelembungkan, sehingga cost recovery-nya tidak habis-habis, walaupun sudah lama tidak ada eksplorasi lagi.

    Minyak milik rakyat Indonesia harus dijual kepada rakyat yang memilikinya dengan harga yang ditentukan oleh New York Mercantile Exchange (NYMEX); tidak oleh para pemimpin bangsa yang didasarkan atas hikmat kebijaksanaan, sesuai dengan kepatutan, daya beli rakyat dan nilai strategisnya dalam membangkitkan sektor-sektor ekonomi lainnya, seperti yang direncanakan sejak semula oleh para pendiri bangsa kita.

  • Kalaupun mau fanatik mati pada mekanisme pasar yang dihayatinya bagaikan agama, NYMEX bukan pasar yang sempurna. Pertama, volume yang diperdagangkan di sana hanya 30% dari volume minyak dunia, sisanya atas dasar kontrak-kontrak. Kedua, adanya OPEC berarti harga sangat dipengaruhi oleh kartel yang bernama OPEC ini. Ketiga, NYMEX memperkeruh kompetisi yang diamanatkan oleh meksnisme pasar, karena ikut-ikutan dalam menciptakan future trading dalam pembentukan harga minyak, sehingga harga sangat dipengaruhi oleh spekulasi dengan posisi pelaku pasar yang kuat yang menang. Mengapa Boediono membela mati-matian harga NYMEX harus mutlak diberlakukan buat bangsa Indonesia yang ingin menggunakan minyak miliknya sendiri? Adakah yang menyuruh ?

    Apakah hal seperti ini termasuk penjajahan dalam benaknya Boediono yang hendak digugatnya ?

  • Masih dalam kebijakan perminyakan, sikap Boediono bersama-sama dengan Menteri lainnya sangat tidak dapat dimengerti, yaitu tentang blok Cepu dan Exxon Mobil.

    Tommy Soeharto mempunyai kontrak dengan Exxon Mobil dalam bentuk Technical Assistance Agreement (TAC) sampai tahun 2010. Setelah itu menjadi milik pemerintah. Namun pagi-pagi Exxon Mobil minta perpanjangan sampai tahun 2030 yang bentuknya juga berubah menjadi kontrak bagi hasil. Ketika Pertamina masih dalam bentuk Persero hak memutuskan terletak pada Dewan Komisaris, tetapi harus dengan suara bulat. Mensesneg. Bambang Kesowo tidak setuju atas dasar pertimbangan yuridis, karena TAC tidak dapat begitu saja diubah menjadi Kontrak Bagi Hasil.

    Saya menolak dengan alasan sangat prinsipiil, yaitu harus dikelola oleh Pertamina sendiri. 3 anggota Dewan Komisaris lainnya setuju diberikan kepada Exxon Mobil, termasuk Boediono. Perdebatan cukup sengit. Setelah sudah tidak mempunyai argumentasi apapun juga, akhirnya 3 yang pro Exxon Mobil terang-terangan mengatakan :”Indonesia/Pertamina tidak mampu”. Dalam rapat-rapat yang bersangkutan, Direktur Utama, Baihaki Hakim menyatakan sanggup dan sangat mampu mengelola sendiri, mengingat akan pengalamannya 13 tahun sebagai Dirut PT Caltex Indonesia. Boediono menyatakan tidak mempunyai uang, tetapi Direktur Keuangannya ketika itu, Ainun mengatakan sudah ada 6 bank yang antri memberi kredit karena deposit minyak di dalamnya 600 juta barrel. Karena keputusan harus aklamasi, keputusan ada di tangan Presiden Megawati. Beliau tidak mengambil keputusan, dan sementara itu saya didatangi dan ditekan oleh Dubes AS Ralph Boyce dan Direktur Exxon Mobil dari Houston. Saya bersisikukuh sangat tegas menolak dengan argumentasi dari pihak mereka yang sama sekali tidak masuk akal. Mereka didampingi oleh Direksi Exxon Mobil Indonesia yang sangat membela boss-nya orang AS itu. Apakah ini yang dirasakan oleh Boediono penjajahan dari luar, dengan dukungan dari dalam yang akan digugatnya ?

    Dalam kondisi deadlock tanpa keputusan, masih dalam era Megawati Baihaki Hakim dipecat dengan alasan yang sama sekali tidak saya ketahui kecuali mengatakan : “Pak Baihaku Hakim itu bagus, tetapi ibaratnya untuk sopir Mercedez Benz. Yang kita butuhkan sopir truk”. Maka digantilah Baihaki Hakim dengan Widya Purnama. Diapun ternyata keras menentang diserahkannya kepada Exxon Mobil sampai tahun 2030, sehingga diapun dalam waktu singkat dipecat lagi.

    Begitu SBY menjadi Presiden dan Boediono Menko Perekonomiannya, langsung saja diberikan kepada Exxon Mobil. Mengapa berangapan bangsa Indonesia tidak mampu mengeksploitasi blok Cepu ? Apakah ini yang akan digugat oleh Boediono sebagai Wapres nantinya ?

  • Negara yang dikaruniai dengan hutan yang demikian luas dan lebatnya sehingga menjadikannya negara produsen eksportir kayu terbesar di dunia dihadapkan pada hutan-hutan yang gundul dan dana reboisasi yang praktis nihil karena dikorup. Walaupun telah gundul, masih saja terjadi penebangan liar yang diselundupkan ke luar negeri dengan nilai sekitar 2 milyar dollar AS.
  • Sumber daya mineral kita dieksploitasi secara tidak bertanggung jawab dengan manfaat terbesar jatuh pada kontraktor asing dan kroni Indonesianya secara individual. Rakyat yang adalah pemilik dari bumi, air dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya memperoleh manfaat yang sangat minimal.

    Inikah yang diartikan oleh Boediono dengan istilah “penjajahan dari luar dan dari dalam” yang akan digugat olehnya ? Bukankah dia dan senior-seniornya yang se-ideologi dengannya berperan besar dalam pembentukan kebijakan-kebijakan yang seperti ini ?

  • Ikan kita dicuri oleh kapal-kapal asing yang nilainya diperkirakan antara 3 sampai 4 milyar dollar AS.
  • Jadi pencurian di lautan Indonesia sangat marak dengan kerugian negara yang sangat besar mencakup ikan, pasir, bensin, kayu curian beserta tumbu karang dan flora serta fauna lainnya. Ketika SBY menjabat sebagai Menko POLKAM dalam kabinet Megawati di Bappenas pernah diadakan rapat dengan para menteri dan panglima TNI, Kapolri beserta Kepala Staf tiga angkatan. Topiknya “Keamanan di Laut”. Yang mencuat yalah ditenggelamkannya kapal-kapal ilegal dengan bom dari udara. Saya sebagai Kepala Bappenas memperoleh tawaran kredit dari Perancis untuk membiayai sistem pengenal kapal ilegal melalui transponder dan satelit. Sama sekali tidak ada kelanjutannya.
  • Sangat banyak produk pertanian diimpor.
  • Republik Indonesia yang demikian besarnya dan sudah hampir 64 tahun merdeka dibuat lima kali bertekuk lutut harus membebaskan pulau Batam dari pengenaan pajak pertambahan nilai setiap kali batas waktu untuk diberlakukannya pengenaan PPN sudah mendekat, dan sekarang telah menjadi Kawasan Bebas Total buat negara-negara lain, tetapi terutama untuk Singapura, sehingga bersama-sama dengan pulau Bintan dan Karimun praktis merupakan satelitnya negara lain.

    Tim Ekonomi menjadikan tidak datangnya investor asing sebagai ancaman untuk semua sikap yang sedikit saja mencerminkan pikiran yang mandiri. Dijadikannya pulau-pulau Batam, Bintan dan Karimun sebagai Free Trade Zone total dengan acamana-ancaman bahwa kalau tidak, sekian ratus perusahaan akan hengkang dsb.

    Free Trade Zone total berarti bahwa antara Batam, Bintan dan Karimun dengan seluruh dunia tidak ada batasan, tetapi antara tiga pulau tersebut dengan semua wilayah Indonesia harus dibuat batasan supaya tidak terjadi penyelundupan yang besar-besaran dan bebas total juga.

    Saya tidak a priori serta merta menolak, tetapi dibutuhkan perhitungan tentang untung ruginya yang lengkap dan akurat, dan ini tidak pernah dipublikasi kalau ada, atau sama sekali tidak pernah dibuat.

  • Industri-industri yang kita banggakan hanyalah industri manufaktur yang sifatnya industri tukang jahit dan perakitan yang bekerja atas upah kerja yang sangat rendah dibandingkan dengan nilai tambah yang diperoleh majikannya. Oleh John Pilger industri-industri pengolahan itu disebut sweat shops.
  • Saya beruntung dibolehkan memutar film tersebut dalam salah satu sidang kabinet. Begitu selesai, Boediono mendatangi saya sambil mengatakan bahwa yang ditayangkan itu tadi semuanya tidak benar. Sampai saat ini saya masih tidak mengerti mengapa dia merasa perlu mengatakan demikian tentang film yang dibuat dengan wawancara langsung dengan para pejabat Bank Dunia beserta banyak wawancara dengan buruh Indonesia. Saya tidak dapat melepaskan diri dari perasaan bahwa Boediono selalu harus membela apa saja yang pro Bank Dunia dan apa saja yang anti trio Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan IMF harus ditentangnya.
  • Pembangunan dibiayai dengan hutang luar negeri melalui organisasi yang bernama IGGI/CGI yang penggunaannya diawasi oleh lembaga-lembaga internasional. Sejak tahun 1967 setiap tahunnya pemerintah mengemis hutang dari IGGI/CGI sambil dimintai pertanggung jawaban tentang bagaimana dirinya mengurus Indonesia? Mulai tahun lalu CGI memang dibubarkan, tetapi pembubaran itu hanyalah pura-pura. Kenyataannya APBN kita masih sangat tergantung pada hutang luar negeri dari Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan negara-negara anggota CGI terpenting.
  • Hutang dipicu terus tanpa kendali sehingga sudah lama pemerintah hanya mampu membayar cicilan hutang pokok yang jatuh tempo dengan hutang baru atau dengan cara gali lubang tutup lubang. Pembayaran untuk cicilan hutang pokok dan bunganya sudah mencapai 25% atau lebih dari APBN setiap tahunnya.
  • Dalam pemerintahan Megawati 3 jet tempur AS tipe F-18 mengepung 1 F-16 di atas Bawean Jawa Timur tanpa izin memasuki wilayah RI, yang mengawal kapal perang induk yang juga masuk ke dalam wilayah RI tanpa izin. Ketika pilot kita memperingatkan, pesawat F-18 mengeluarkan senjatanya. Setelah pilot kita mengatakan tidak mau baku tembak, dan hanya mau menjelaskan, dijawab singkat oleh pilot AS, bahwa setelah mendarat dan pada waktunya, dia akan minta izin. Minta izin setelah kejadian. Sungguh pelecehan dan penghinaan terang-terangan dan luar biasa, karena TNI kita memang hanya mempunyai satu F-16 yang bisa terbang ketika itu.
  • Dalam pemerintahan SBY-JK, kapal nelayan Indonesia tidak sengaja tersesat ke dalam wilayah Australia. Seluruh isi kapal dipindahkan ke geladak kapal perang Australia. Kapal nelayan kita digranat berkali-kalik, dan setiap granat meledak, orang-orang Australia yang ada di geladak kapal itu bersorak sorai, dan para nelayan kita menangis. Tragedi ini berlangsung terus sampai kapal nelayan Indonesia tenggelam. Adegan ini ditayangkan di TV Indonesia tanpa pemerintahnya berdaya melindungi atau membela para nelayan kita yang naas dan sangat mengenaskan itu. Sepanjang pengetahuan saya tidak pernah ada protes juga dari pemerintah kita.
  • Dalam pemerintahan Megawati telah dirintis membangun industri pertahanan dengan 4 industri strategis yang sudah kita miliki. Study-nya dilakukan oleh experts China yang dibiayai oleh pemerintah China sebagai hibah. Mereka bekerja keras dan sudah praktis selesai dengan studi tahap pertama. Mereka mengatakan bahwa PT Dirgantara mesin-mesinnya sangat bagus, bisa dipakai untuk membuat banyak hal. Dengan PT PAL, PINDAD, PT Dirgantara dan Karakatu Steel, Indonesia sudah bisa mulai membangun industri pertahanan yang sangat lumayan tanpa investasi lagi. Pemerintah China berjanji tidak akan ada yang disembunyikan dalam alih teknologi. Alasannya masuk akal, yaitu untuk membantu Indonesia membangun industri pertahanannya pada tahap paling awal ini memang tidak ada teknologi canggih yang harus diberikan kepada Indonesia. Lain halnya kalau kita minta supaya memberikan teknologi luar angkasa. Tentang hal ini sudah dicek masuk akal atau tidaknya dengan Panglima TNI dan Menko Polkam yang ketika itu Bapak SBY sendiri. Beliau berminat dan sudah bertemu dengan President dari Great Wall di Beijing, industri pertahanan China.

    Begitu pemerintahan diganti oleh pemerintahan SBY-Kalla, Kepala dari Executing Agency-nya, Menteri BPPT memanggil saya dan wakil Dubes China, Tan Wei Wen untuk menjelaskan bagaimana riwayatnya. Setelah mendengarkan ceritera kami, seorang Deupty muda hanya memberi komentar : “Why China?” Habislah riwayat perintisan ini, dan sekarang Krakatau Steel mau dijual. Entah apa nasibnya PT Dirgantara. Yang jelas Indonesia tidak mempunyai industri pertahanan yang memadai yang sekarang menjadi pembicaraan ramai karena jatuhnya sekian banyak pesawat udara AU, yang terakhir dengan Hercules dengan korban jiwa begitu banyak.

    Jelas bahwa kecuali kekurangan dana, rapuhnya alutsista kita tidak dapat dilepaskan dari kesengajaan membiarkan diri sendiri dikekang oleh kekuatan-kekuatan Barat. Negara bangsa Indonesia yang lemah seperti ini dalam pertahanan merupakan bagian dari apa yang dinamakan leverage untuk menekan Indonesia. Apakah ini merupakan penjajahan zaman modern yang akan digugat oleh Boediono ? (Bersambung)

Published in: on 27 April 2010 at 02:28  Tinggalkan sebuah Komentar  
Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 418 pengikut lainnya