“Kerawuhan” Pak Achadi

Mochammad Achadi, akrab disapa pak Achadi, adalah Menteri Transmigrasi dan Koperasi pada Kabinet Dwikora, kabinet era terakhir kepemimpinan Bung Karno (1964-1966). Dia bukan saja seorang Sukarnois, tetapi sebagai pembantu Presiden, ia memiliki banyak kesaksian tentang Putra Sang Fajar. Beruntung, dalam usianya yang sudah menginjak kepala delapan, memorinya masih sangat bagus.

Darinya pula saya banyak mendapat pencerahan, baik tentang sosok Sukarno maupun pemikiran-pemikirannya. Di tengah kepadatan jadwal SEA Games, beberapa hari lalu, beliau “rawuh” ke hotel Sultan. Saya sangat-sangat berterima kasih sekaligus memberi apresiasi yang tinggi. Sebagai sesepuh, pak Achadi ringan-kaki untuk “mengalah”, dan bertemu di hotel Sultan.

Seperti biasa, silaturahmi kemudian menjadi ajang bincang-bincang tentang banyak hal. Saya tidak bisa menyebutnya sebagai diskusi, selain terkesan serius, sejatinya momen silaturahmi dengan beliau lebih banyak saya jadikan sarana mengisi dan me-refresh otak dan batin saya. Baik tentang Sukarnoisme maupun konsepsi kebangsaan.

Sekelumit saja saya kabarkan, bahwa pada perbincangan sore hari yang diwarnai mendung pekat dan derai hujan itu, Achadi menyoal “penjajahan ekonomi” yang masih merajalela di Indonesia. Tak lama kemudian, ia memberi saya sebuah paper 17 halaman yang diberinya judul “Perjuangan Membangun Perekonomian Nasional Demokratis di Indonesia”.

Achadi memang masih rajin menulis. Kajian yang acap digelutinya adalah bidang ekonomi-politik. Ini sesuai dengan disiplin ilmu yang ia dalami ketika kuliah di Inggris tahun 60-an. Achadi sangat prihatin dengan amandemen terhadap UUD 1945, yang baginya mengubah substansi signifikan. Bidang politik, ketatanegaraan dan ekonomi menjadi berantakan. Muaranya adalah kehancuran bangsa dan negara ini sebagai sebuah negara kesatuan.

Negara-negara liberal yang mengacak-acak bangsa dan negara ini, begitu tekun dan telaten menggerogoti sendi-sendi bangsa. Mulai dari pembusukan ideologi Pancasila, dan kemudian mengubah konstitusi kita (UUD 1945). Dari generasi ke generasi, upaya menjauhkan dua landasan hidup berbangsa dan bernegara itu dilakukan dengan begitu sistematis, sehingga anak bangsa tidak menyadarinya.

Butir-butir sila dalam Pancasila, banyak yang tidak lagi hafal. Padahal, menghafal saja belum tentu mengamalkan. Belum lagi jika kita bicara UUD. Generasi ke generasi makin dijauhkan dari komitmen konstitusi. Konstitusi seolah menjadi komoditi birokrat dan politisi. Rakyat? Cukup diberi hiburan liberal yang hingar-bingar, cukup diberi persoalan, cukup diberi suguhan drama politik memuakkan.

Achadi menunjuk pasal 27: Tiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hmmm… kita tentu menjadi geram melihat angka pengangguran yang terus bertambah, dan sulitnya mencari pekerjaan, sehingga banyak anak bangsa yang mencari penghidupan dan pekerjaan di negara orang.

Achadi juga mengutipkan bunyi pasal 33:

(1) Perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan

(2) Cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara

(3) Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kepentingan sebesar-besarnya bagi rakyat.

Menyimak bunyi utuh konstitusi di atas, teranglah bagi kita, mengapa bangsa dan negara kita tidak bisa lekas menjadi bangsa besar seperti digagas para pendiri bangsa. Jelas bahwa penyelenggara negara sudah menabrak konstitusi. Perekonomian kita tidak disusun atas dasar kekeluargaan, melainkan atas dasar patron kapitalistik. Cabang-cabang produksi penting, sudah dikuasai asing. BUMN-BUMN dijual. Kekayaan bumi, air tidak lagi dikuasai negara bagi kemakmuran rakyat. Lagi-lagi, investor asing sudah mencengkeram bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya bagi kepentingan mereka. Rakyat kita?

Terakhir, pak Achadi menyuguhkan pasal 34: Fakir miskin dan anak-anak terlantar menjadi tanggung jawab negara.

Ahhh… sesungguhnya, betapa tidak satu pun presiden/kepala negara penerus Bung Karno yang hirau dengan Pancasila dan UUD 1945. Kedua landasan berbangsa-bernegara itu, dipinggirkan, di-tidak-pentingkan, dijadikan barang usang. Kita sedang di bawa ke demokrasi liberal dengan tatanan ekonomi kapitalistis, lengkap dengan segala propagandanya.

Kita harus mencegah!!! Cegahlah dengan tangan. Jika tidak mampu, cegahlah dengan lisan. Jika itu pun dirasa berat, cegahlah dengan hati. Jaga api nasionalisme kita. (roso daras)

Published in: on 16 November 2011 at 05:03  Comments (6)  
Tags: , ,

The URI to TrackBack this entry is: https://rosodaras.wordpress.com/2011/11/16/kerawuhan-pak-achadi/trackback/

RSS feed for comments on this post.

6 KomentarTinggalkan komentar

  1. Pasal 33 UUD 1945 itu setelah diamandemen dan penjelasan pasal itu di hapus maka Kekeliruan fatal yang dapat dianggap sebagai “pengkhianatan” terhadap ikrar para pendiri negara adalah penghapusan total penjelasan pasal-pasal UUD 1945 pada UUD 2002. Menyangkut pasal 33, penghapusan penjelasan UUD 1945 ini berarti hilangnya pengertian demokrasi ekonomi (pengutamaan kemakmuran masyarakat dan bukan kemakmuran orang-seorang, atau “produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat”), dan juga dihilangkannya kata koperasi sebagai bangun perusahaan yang sesuai dengan demokrasi ekonomi atau asas kekeluargaan. Seorang angota DPRD Kota Magelang saat mengetahui hal ini (12 Maret) menyatakan bingung lalu bertanya, “Apa pegangan kami untuk melaksanakan dan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan?”

  2. Wah..saya baru sadar kalau beliau pak Achadi masih sugeng.Saya sering rancu dgn nama pak Achmadi (alm). Saya juga pengagum Bung Karno.Terimakasih informasinya.

  3. Nasionalisme sptnya memang sudah terpinggirkan secara sistematis, hanya muncul pada saat-saat tertentu saja itupun hanya sekedar eforia belaka tdk ada yg merasuk ke dalam sumsum….

  4. Tidak kurang dari Bung Karno sendiri yang mengatakan di tahun 1945 bahwa UUD ’45 adalah UUD sementara, karena disusun dalam ketergesa-gesaan.
    Karena itu amandemen terhadap produk manusia biasa itu adalah hal yang wajar saja. Janganlah kita berlaku syirik dengan memberhalakan UUD ’45 bagaikan Kitab Suci.
    Amandemen yang menyesuaikan dengan perkembangan jaman harus terbuka peluangnya.

    Sejarah mencatat pula bahwa Bung Karno lah justru pelopor ‘amandemen’ atas UUD ’45! Yaitu ketika beliau membiarkan, bahkan membanggakan, pengangkatan dirinya sendiri sebagai Presiden Seumur Hidup.
    Tentu harus dilihat juga bahwa perkembangan Indonesia jaman itu menurut Bung Karno memang menghendaki perubahan UUD ’45 tersebut, kalau kita simak alur pikir Bung Karno dari pidatonya “The Rediscovery of Our Revolution” yang tersohor sebagai “Manipol” itu.
    Namun intinya, Bung Karno pun telah mencontohkan pada kita bahwa ada saatnya ketika perubahan pada UUD ’45 perlu dilakukan.

    • maap keknya BK kagak “bangga” deh diangkat jadi presiden seumur hidup ama MPRS…malah dia nanya balik ke MPRS “…apakah pilihan MPRS sudah tepat dan dikaji mendalam…”,dan satu lagi pasal mengenai pemilihan ulang presiden sampai jaman suharto pun “belum” membatasi jabatan presiden maksimal 2X kok

  5. He he he… itu kan biasa, basa-basinya pemimpin!
    Sama seperti Soeharto waktu mau jadi presiden lagi untuk kesekian kalinya, juga pura-pura tanya: “Saya ini kan sudah TOP, tua, ompong, pikun, apa masih pantes menjadi daripada presiden lagi?”. Padahal yang dia harapkan adalah orang ramai-ramai menjawab sebaliknya, yaitu bahwa dia masih muda, masih penuh giginya dan masih tajam pikirannya, sehingga masih pantas jadi presiden lagi.

    Dalam posisi sekuat Sukarno dan Soeharto pada puncak kekuasaan mereka masing-masing, kalau memang betul-betul niat dari dalam hatinya, tidak perlu retorika, hanya dengan satu gelengan kepala saja sudah cukup bagi mereka untuk melaksanakan konstitusi negara, UUD ’45, dengan murni dan konsekwen.

    Namun, inti dari yang saya kemukakan adalah UUD ’45 bukan barang keramat yang tidak boleh diubah.
    Andaikata pertanyaan balik Bung Karno ke MPRS itu bukan basa-basi politik, itu justru menunjukkan Bung Karno pun mencontohkan bahwa apabila: “… sudah tepat dan dikaji mendalam …”, maka UUD ’45 bisa saja diamandemen, sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi di suatu saat.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: