“Kerawuhan” Pak Achadi

Mochammad Achadi, akrab disapa pak Achadi, adalah Menteri Transmigrasi dan Koperasi pada Kabinet Dwikora, kabinet era terakhir kepemimpinan Bung Karno (1964-1966). Dia bukan saja seorang Sukarnois, tetapi sebagai pembantu Presiden, ia memiliki banyak kesaksian tentang Putra Sang Fajar. Beruntung, dalam usianya yang sudah menginjak kepala delapan, memorinya masih sangat bagus.

Darinya pula saya banyak mendapat pencerahan, baik tentang sosok Sukarno maupun pemikiran-pemikirannya. Di tengah kepadatan jadwal SEA Games, beberapa hari lalu, beliau “rawuh” ke hotel Sultan. Saya sangat-sangat berterima kasih sekaligus memberi apresiasi yang tinggi. Sebagai sesepuh, pak Achadi ringan-kaki untuk “mengalah”, dan bertemu di hotel Sultan.

Seperti biasa, silaturahmi kemudian menjadi ajang bincang-bincang tentang banyak hal. Saya tidak bisa menyebutnya sebagai diskusi, selain terkesan serius, sejatinya momen silaturahmi dengan beliau lebih banyak saya jadikan sarana mengisi dan me-refresh otak dan batin saya. Baik tentang Sukarnoisme maupun konsepsi kebangsaan.

Sekelumit saja saya kabarkan, bahwa pada perbincangan sore hari yang diwarnai mendung pekat dan derai hujan itu, Achadi menyoal “penjajahan ekonomi” yang masih merajalela di Indonesia. Tak lama kemudian, ia memberi saya sebuah paper 17 halaman yang diberinya judul “Perjuangan Membangun Perekonomian Nasional Demokratis di Indonesia”.

Achadi memang masih rajin menulis. Kajian yang acap digelutinya adalah bidang ekonomi-politik. Ini sesuai dengan disiplin ilmu yang ia dalami ketika kuliah di Inggris tahun 60-an. Achadi sangat prihatin dengan amandemen terhadap UUD 1945, yang baginya mengubah substansi signifikan. Bidang politik, ketatanegaraan dan ekonomi menjadi berantakan. Muaranya adalah kehancuran bangsa dan negara ini sebagai sebuah negara kesatuan.

Negara-negara liberal yang mengacak-acak bangsa dan negara ini, begitu tekun dan telaten menggerogoti sendi-sendi bangsa. Mulai dari pembusukan ideologi Pancasila, dan kemudian mengubah konstitusi kita (UUD 1945). Dari generasi ke generasi, upaya menjauhkan dua landasan hidup berbangsa dan bernegara itu dilakukan dengan begitu sistematis, sehingga anak bangsa tidak menyadarinya.

Butir-butir sila dalam Pancasila, banyak yang tidak lagi hafal. Padahal, menghafal saja belum tentu mengamalkan. Belum lagi jika kita bicara UUD. Generasi ke generasi makin dijauhkan dari komitmen konstitusi. Konstitusi seolah menjadi komoditi birokrat dan politisi. Rakyat? Cukup diberi hiburan liberal yang hingar-bingar, cukup diberi persoalan, cukup diberi suguhan drama politik memuakkan.

Achadi menunjuk pasal 27: Tiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hmmm… kita tentu menjadi geram melihat angka pengangguran yang terus bertambah, dan sulitnya mencari pekerjaan, sehingga banyak anak bangsa yang mencari penghidupan dan pekerjaan di negara orang.

Achadi juga mengutipkan bunyi pasal 33:

(1) Perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan

(2) Cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara

(3) Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kepentingan sebesar-besarnya bagi rakyat.

Menyimak bunyi utuh konstitusi di atas, teranglah bagi kita, mengapa bangsa dan negara kita tidak bisa lekas menjadi bangsa besar seperti digagas para pendiri bangsa. Jelas bahwa penyelenggara negara sudah menabrak konstitusi. Perekonomian kita tidak disusun atas dasar kekeluargaan, melainkan atas dasar patron kapitalistik. Cabang-cabang produksi penting, sudah dikuasai asing. BUMN-BUMN dijual. Kekayaan bumi, air tidak lagi dikuasai negara bagi kemakmuran rakyat. Lagi-lagi, investor asing sudah mencengkeram bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya bagi kepentingan mereka. Rakyat kita?

Terakhir, pak Achadi menyuguhkan pasal 34: Fakir miskin dan anak-anak terlantar menjadi tanggung jawab negara.

Ahhh… sesungguhnya, betapa tidak satu pun presiden/kepala negara penerus Bung Karno yang hirau dengan Pancasila dan UUD 1945. Kedua landasan berbangsa-bernegara itu, dipinggirkan, di-tidak-pentingkan, dijadikan barang usang. Kita sedang di bawa ke demokrasi liberal dengan tatanan ekonomi kapitalistis, lengkap dengan segala propagandanya.

Kita harus mencegah!!! Cegahlah dengan tangan. Jika tidak mampu, cegahlah dengan lisan. Jika itu pun dirasa berat, cegahlah dengan hati. Jaga api nasionalisme kita. (roso daras)

Published in: on 16 November 2011 at 05:03  Comments (6)  
Tags: , ,