Surat dari Sahabat

Kepada semua punggawa timnas U-23, ingatlah: sejarah hanya mengabadikan nama para juara. Maka, bertarunglah, menanglah, dan jadikan namamu abadi!

Yeah, sejarah memang kerap tak adil bagi mereka yang kalah, mereka yang mungkin sudah bertarung sekuatnya dan melawan dengan sebaik-baiknya. Tapi, apa boleh bikin, begitulah tabiat sejarah: ia hanya mencatat para pemenang, hanya mau mengabadikan para juara.

Kadang ada yang berkata kemenangan bukan segalanya. Ada juga yang bilang yang terpenting bermain dengan indah dan bertanding dengan penuh kegembiraan.

Perkataan seperti itu tak sepenuhnya salah. Tapi, Kawan, mungkin kau juga sudah sangat tahu: Indonesia sudah terlalu sering kalah dan akhirnya terbiasa menjadi pecundang. Sedihnya lagi, kekalahan yang datang seringkali bukan jenis “kekalahan yang indah”, tapi kekalahan yang sebenar-benarnya kekalahan: kalah secara hasil, kalah secara permainan, dan tragisnya kadang diselimuti bau gajah yang tak sedap .

Dua puluh tahun sudah Indonesia berada dalam situasi seperti itu, 20 tahun sudah Indonesia tak merasakan pengalaman menjadi juara. Indonesia hanya pernah mengendus bau juaranya saja, tapi tak pernah benar-benar bisa merengkuhnya. Setelah 1991, beberapa kali Indonesia “nyaris” jadi juara, tapi tak lebih dari “nyaris”, hanya “nyaris”. Tidak di SEA Games, tidak di Piala AFF/Tiger. Semua serba “nyaris”.

Karena terbiasa dengan “nyaris”, itu pula yang selalu diulang-ulang dan diceritakan: nyaris mengalahkan Uni Soviet di Olimpiade 1956, nyaris lolos Olimpiade 1976, nyaris juara Piala AFF, dan nyaris-nyaris yang lain. Karena terbiasa dengan “nyaris” itu jugalah kita dilenakan oleh julukan-julukan yang simbolik saja: (pernah jadi) Macan Asia, negara gila bola, dll., dkk.

Karena itulah surat ini ingin berterus terang mengatakannya: Indonesia tak bisa terjerembab lebih lama dan terperosok lebih dalam lagi. Indonesia butuh sebuah pencapaian baru, sebuah tonggak, suatu milestone, yang dibangun oleh tangan dan kaki dari generasi terbaru. Karena kita tak bisa lagi terus menerus mengelap-elap peninggalan lama saat para jiran kita sudah melaju dan memancangkan target-target baru yang lebih jauh.

Apa boleh bikin! Beban itu kali ini memang ada di pundakmu. Ya, beban. Aku harus berterus terang mengatakannya karena tak ingin mengenteng-entengkan hanya sekadar untuk membesarkan hati. Lagi pula, aku juga tak ingin berpura-pura, kami tak ingin berpura-pura: Indonesia ingin gelar juara.

Hanya dengan itulah aku (mungkin juga Indonesia) akan mengingat nama kalian, mengenang sampai lama, sampai jauh di kemudian hari!

Sejarah itu, Kawan, hari ini sudah di depan ujung hidungmu. Hanya tinggal sejengkal lagi jaraknya dari jangkauan kedua tanganmu. Apakah kau sudah bisa mulai mencium baunya? Apakah kau sudah mulai dapat mengendus aromanya?

Kesempatan yang sudah amat dekat ini, peluang untuk diingat dan dikenang ini, mungkin tak akan datang sebanyak dua kali. Generasi berikutnya mungkin akan mendapat kesempatan serupa, tapi tak ada yang bisa menjamin kau akan mendapatkan kesempatan seperti ini sekali lagi. Siapa tahu ini akan jadi kesempatanmu satu-satunya.

Kawan, tentu kau tidak akan sudi menukar momen bersejarah ini dengan apa pun juga, bukan?

Jadi, bertandinglah seakan-akan laga final SEA Games 2011 adalah pertandingan terakhirmu. Menderita dan sekaratlah hanya untuk hari ini saja agar selanjutnya kau bisa menjalani sisa hidupmu sebagai seorang juara!

Bung, ayo, Bung!

===========

*Penulis adalah penyuka sejarah, penikmat sepakbola. Beredar di dunia maya dengan akun Twitter @zenrs

Published in: on 21 November 2011 at 05:49  Comments (9)  
Tags: , , , ,

Garuda di Dada Bangsa

Stadion Gelora Bung Karno bergetar oleh nyanyian “G-A-R-U-D-A…D-I…D-A-D-A-K-U”…. G-A-R-U-D-A…K-E-B-A-N-G-G-A-A-N-K-U….” Malam ini, 21 November 2011, gaung “GARUDA DI DADAKU” akan kembali menggema, bahkan lebih dahsyat, karena inilah partai puncak final cabang sepakbola SEA GAMES XXVI 2011. Terlebih, lawan yang dihadapi adalah Malaysia. Negeri jiran yang dilahirkan “menjadi seteru” bagi Indonesia.

Garuda, lambang negara, kini menjadi ikon penting. Bukan saja menjadi sebutan bagi Timnas U-23 yang sedia melakoni laga final, tetapi juga simbol negara yang begitu diagungkan rakyat Indonesia. Ini adalah sekilas riwayat lambang negara kita.

Lambang ini dibuat oleh Sultan Hamid II, yang terlahir dengan nama Syarif Abdul Hamid Alkadrie, putra sulung Sultan Pontianak; Sultan Syarif Muhammad Alkadrie. Sultan Hamid II lahir di Pontianak tanggal 12 Juli 1913. Dalam darahnya mengalir garis Indonesia-Arab. Sebagai putra kerajaan, dia termasuk bumiputera yang mendapat keistimewaan pemerintahan Hindia Belanda, untuk bersekolah.

Jenjang ELS (sekolah dasar-menengah) ditempuhnya di sejumlah kota: Sukabumi, Pontianak, Yogyakarta, dan Bandung. Selepas ELS, dia melanjutkan ke jenjang HBS juga di Bandung. Kemudian kuliah di THS (sekarang ITB), kampus mana Bung Karno juga menimba ilmu hingga beroleh gelar “tukang insinyur” di sana.

Ketika ayahnya mangkat akibat agresi Jepang, pada 29 Oktober 1945 dia diangkat menjadi Sultan Pontianak menggantikan ayahnya dengan gelar Sultan Hamid II. Sewaktu Republik Indonesia Serikat dibentuk, dia diangkat menjadi Menteri Negara Zonder Porto Folio dan selama jabatan menteri negara itu ditugaskan Presiden Sukarno merencanakan, merancang dan merumuskan gambar lambang negara. Dari transkrip rekaman dialog Sultan Hamid II dengan Masagung (1974) sewaktu penyerahan file dokumen proses perancangan lambang negara, disebutkan “ide perisai Pancasila” muncul saat Sultan Hamid II sedang merancang lambang negara.

Dia teringat ucapan Presiden Soekarno, bahwa hendaknya lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dasar negara Indonesia, di mana sila-sila dari dasar negara, yaitu Pancasila divisualisasikan dalam lambang negara. Tanggal 10 Januari 1950 dibentuk Panitia Teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah koordinator Menteri Negara Zonder Porto Folio Sultan Hamid II dengan susunan panitia teknis M Yamin sebagai ketua, Ki Hajar Dewantoro, M A Pellaupessy, Moh Natsir, dan RM Ng Purbatjaraka sebagai anggota.

Panitia ini bertugas menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah. Merujuk keterangan Bung Hatta dalam buku “Bung Hatta Menjawab” untuk melaksanakan Keputusan Sidang Kabinet tersebut Menteri Priyono melaksanakan sayembara. Terpilih dua rancangan lambang negara terbaik, yaitu karya Sultan Hamid II dan karya M Yamin. Pada proses selanjutnya yang diterima pemerintah dan DPR RIS adalah rancangan Sultan Hamid II.

Setelah rancangan terpilih, dialog intensif antara perancang (Sultan Hamid II), Presiden RIS Sukarno dan Perdana Menteri Mohammad Hatta, terus dilakukan untuk keperluan penyempurnaan rancangan itu. Terjadi kesepakatan mereka bertiga, mengganti pita yang dicengkeram Garuda, yang semula adalah pita merah putih menjadi pita putih dengan menambahkan semboyan “Bhineka Tunggal Ika”. Tanggal 8 Februari 1950, rancangan final lambang negara yang dibuat Menteri Negara RIS, Sultan Hamid II diajukan kepada Presiden Sukarno. Rancangan final lambang negara tersebut mendapat masukan dari Partai Masyumi untuk dipertimbangkan, karena adanya keberatan terhadap gambar burung garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai dan dianggap bersifat mitologis.

Sultan Hamid II kembali mengajukan rancangan gambar lambang negara yang telah disempurnakan berdasarkan aspirasi yang berkembang, sehingga tercipta bentuk Rajawali-Garuda Pancasila. Disingkat Garuda Pancasila. Presiden Sukarno kemudian menyerahkan rancangan tersebut kepada Kabinet RIS melalui Moh Hatta sebagai perdana menteri. AG Pringgodigdo dalam bukunya “Sekitar Pancasila” terbitan Dep Hankam, Pusat Sejarah ABRI menyebutkan, rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya diresmikan pemakaiannya dalam Sidang Kabinet RIS. Ketika itu gambar bentuk kepala Rajawali Garuda Pancasila masih “gundul” dan “tidak berjambul”. Inilah karya kebangsaan anak-anak negeri yang diramu dari berbagai aspirasi dan kemudian dirancang oleh seorang anak bangsa, Sultan Hamid II Menteri Negara RIS.

Presiden Sukarno memperkenalkan untuk pertama kalinya lambang negara itu kepada khalayak di Hotel Des Indes Jakarta 15 Februari 1950. Penyempurnaan lambang negara itu terus diupayakan. Kepala burung Rajawali Garuda Pancasila yang “gundul” menjadi “berjambul”. Bentuk cakar kaki yang mencengkram pita dari semula menghadap ke belakang menjadi menghadap ke depan, atas masukan Presiden Sukarno.

Tanggal 20 Maret 1950, bentuk final gambar lambang negara yang telah diperbaiki mendapat disposisi Presiden Soekarno, yang kemudian memerintahkan pelukis istana, Dullah, untuk melukis kembali rancangan tersebut sesuai bentuk final rancangan Menteri Negara RIS Sultan Hamid II yang dipergunakan secara resmi sampai saat ini. (roso daras)

Published in: on 21 November 2011 at 05:19  Comments (3)  
Tags: , , ,

“Kerawuhan” Pak Achadi

Mochammad Achadi, akrab disapa pak Achadi, adalah Menteri Transmigrasi dan Koperasi pada Kabinet Dwikora, kabinet era terakhir kepemimpinan Bung Karno (1964-1966). Dia bukan saja seorang Sukarnois, tetapi sebagai pembantu Presiden, ia memiliki banyak kesaksian tentang Putra Sang Fajar. Beruntung, dalam usianya yang sudah menginjak kepala delapan, memorinya masih sangat bagus.

Darinya pula saya banyak mendapat pencerahan, baik tentang sosok Sukarno maupun pemikiran-pemikirannya. Di tengah kepadatan jadwal SEA Games, beberapa hari lalu, beliau “rawuh” ke hotel Sultan. Saya sangat-sangat berterima kasih sekaligus memberi apresiasi yang tinggi. Sebagai sesepuh, pak Achadi ringan-kaki untuk “mengalah”, dan bertemu di hotel Sultan.

Seperti biasa, silaturahmi kemudian menjadi ajang bincang-bincang tentang banyak hal. Saya tidak bisa menyebutnya sebagai diskusi, selain terkesan serius, sejatinya momen silaturahmi dengan beliau lebih banyak saya jadikan sarana mengisi dan me-refresh otak dan batin saya. Baik tentang Sukarnoisme maupun konsepsi kebangsaan.

Sekelumit saja saya kabarkan, bahwa pada perbincangan sore hari yang diwarnai mendung pekat dan derai hujan itu, Achadi menyoal “penjajahan ekonomi” yang masih merajalela di Indonesia. Tak lama kemudian, ia memberi saya sebuah paper 17 halaman yang diberinya judul “Perjuangan Membangun Perekonomian Nasional Demokratis di Indonesia”.

Achadi memang masih rajin menulis. Kajian yang acap digelutinya adalah bidang ekonomi-politik. Ini sesuai dengan disiplin ilmu yang ia dalami ketika kuliah di Inggris tahun 60-an. Achadi sangat prihatin dengan amandemen terhadap UUD 1945, yang baginya mengubah substansi signifikan. Bidang politik, ketatanegaraan dan ekonomi menjadi berantakan. Muaranya adalah kehancuran bangsa dan negara ini sebagai sebuah negara kesatuan.

Negara-negara liberal yang mengacak-acak bangsa dan negara ini, begitu tekun dan telaten menggerogoti sendi-sendi bangsa. Mulai dari pembusukan ideologi Pancasila, dan kemudian mengubah konstitusi kita (UUD 1945). Dari generasi ke generasi, upaya menjauhkan dua landasan hidup berbangsa dan bernegara itu dilakukan dengan begitu sistematis, sehingga anak bangsa tidak menyadarinya.

Butir-butir sila dalam Pancasila, banyak yang tidak lagi hafal. Padahal, menghafal saja belum tentu mengamalkan. Belum lagi jika kita bicara UUD. Generasi ke generasi makin dijauhkan dari komitmen konstitusi. Konstitusi seolah menjadi komoditi birokrat dan politisi. Rakyat? Cukup diberi hiburan liberal yang hingar-bingar, cukup diberi persoalan, cukup diberi suguhan drama politik memuakkan.

Achadi menunjuk pasal 27: Tiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hmmm… kita tentu menjadi geram melihat angka pengangguran yang terus bertambah, dan sulitnya mencari pekerjaan, sehingga banyak anak bangsa yang mencari penghidupan dan pekerjaan di negara orang.

Achadi juga mengutipkan bunyi pasal 33:

(1) Perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan

(2) Cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara

(3) Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kepentingan sebesar-besarnya bagi rakyat.

Menyimak bunyi utuh konstitusi di atas, teranglah bagi kita, mengapa bangsa dan negara kita tidak bisa lekas menjadi bangsa besar seperti digagas para pendiri bangsa. Jelas bahwa penyelenggara negara sudah menabrak konstitusi. Perekonomian kita tidak disusun atas dasar kekeluargaan, melainkan atas dasar patron kapitalistik. Cabang-cabang produksi penting, sudah dikuasai asing. BUMN-BUMN dijual. Kekayaan bumi, air tidak lagi dikuasai negara bagi kemakmuran rakyat. Lagi-lagi, investor asing sudah mencengkeram bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya bagi kepentingan mereka. Rakyat kita?

Terakhir, pak Achadi menyuguhkan pasal 34: Fakir miskin dan anak-anak terlantar menjadi tanggung jawab negara.

Ahhh… sesungguhnya, betapa tidak satu pun presiden/kepala negara penerus Bung Karno yang hirau dengan Pancasila dan UUD 1945. Kedua landasan berbangsa-bernegara itu, dipinggirkan, di-tidak-pentingkan, dijadikan barang usang. Kita sedang di bawa ke demokrasi liberal dengan tatanan ekonomi kapitalistis, lengkap dengan segala propagandanya.

Kita harus mencegah!!! Cegahlah dengan tangan. Jika tidak mampu, cegahlah dengan lisan. Jika itu pun dirasa berat, cegahlah dengan hati. Jaga api nasionalisme kita. (roso daras)

Published in: on 16 November 2011 at 05:03  Comments (6)  
Tags: , ,

Semaun masih Hidup?

ass. wr. wb….sebagaimana kutipan yg saudara muat …..””Oleh Bung Karno, kalimat Musso itu diulanginya dalam penuturan kepada Cindy Adams. Itu artinya, tidak sedikit pemahaman-pemahaman baru yang Bung Karno peroleh dari Musso. Musso sendiri empat tahun lebih tua dari Bung Karno yang kelahiran 1901. Adapun teman seperjuangan Musso antara lain Alimin, Semaun, dan Darsono.”” (Musso dan Sukarno, Guru dan seteru,,28 agustus 2011). saya sekarang masih hidup dan tinggal di Indonesia.. Anda bisa dipersilahkan hub. saya.. dalam minggu2 ini saya ada di Jakarta..

Satu lagi, komen dari pembaca blog yang terhormat. Kali ini, datang dari Semaun999. Menjadi menarik, karena dia (setidaknya dalam komen yang saya kutipkan di atas), mengaku sebagai Semaun, yang tokoh PKI itu, dan telah dinyatakan wafat pada tahun 1971.

Tokoh komunis Indonesia kelahiran Mojoagung, Jombang – Jawa Timur tahun 1899 itu, juga dikenal sebagai teman Bung Karno. Mereka tinggal sama-sama di kediaman HOS Cokroaminoto, di Peneleh – Surabaya.  Jika benar Semaun masih hidup, maka usianya sekarang kurang lebih 112 tahun.

Saya dipersialakan menghubungi dia, berhubung tidak ada alamat dan nomor telepon, maka saya pun me-reply email beliau. Sekarang, saya menunggu. Eh, siapa tahu Semaun masih hidup. Ini tentu berita sangat besar.

Di atas saya posting, foto Semaun muda, dan foto “Semaun” yang saya dapatkan dari alamat (profil) email yang bersangkutan. (roso daras)

Published in: on 14 November 2011 at 05:26  Comments (37)  
Tags: , ,

Bung Karno, PP 10/59, dan Tionghoa

salam kenal bung Roso…, senang sekali memiliki orang seperti anda di bumi Indonesia ini, sehingga bangsa ini dapat mengenal sosok Sukarno yang telah memberikan segalanya untuk Indonesia untuk kita, rakyatnya…

Izinkan saya memberanikan diri untuk mengusulkan agar bung roso dapat berkenan menulis tentang korelasi pp.10 th’59, sosok Soekarno, dan tentunya warga tionghoa. Di satu pihak jelas saya mengetahui bahwa sosok Sukarno bukanlah seorang rasialis, terbukti dari pengangkatan Oei Tjoe Tat, sebagai menteri, termasuk insiden nama tionghoa-nya, serta kedekatan Sukarno dengan dokter Oei Hong Kian sebagai dokter pribadi pada akhir kekuasaannya sebagai presiden RI, tetapi di pihak lain terbitnya pp.10 th’59 membuat puluhan ribu warga keturunan kehilangan seluruh aset dan mata pencahariannya dalam waktu sekejap saja. Konon karena perbedaan pandangan tentang pp.10 th’59 ini juga yang melahirkan tulisan “Huakiao di Indonesia”, hingga mengakibatkan Pramudya Ananta Toer meringkuk di penjara. Apakah ini semua tentang menyaring warga keturunan mana yang pro RI, mengingat pada masa itu ada kelompok warga tionghoa yang masih berkiblat ke Belanda, maupun Tiongkok.

Saya sempat mencoba mencari referensi perihal latar belakang keluarnya pp.10 th’59, tentunya dasar pemikiran Sukarno dibalik semua itu, tetapi hasilnya nihil, semoga bung Roso dapat memberikan pencerahan…

Terima kasih sebelumnya – salam keriskwan

Begitu bunyi salah satu komen di blog ini. Pengirimnya, Keris Kwan. Dugaan saya, dia saudara kita warga keturunan Tionghoa. Bukan saja dari nama marga yang disandangnya, tetapi juga persoalan yang dia angkat atau dia pertanyakan. Yakni tentang PP No. 10 tahun 1959. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 10 tahun 1959 adalah sebuah peraturan yang dikeluarkan pada tahun 1959 dan ditandatangani Menteri Perdagangan Rachmat Mujomisero yang berisi tentang larangan orang asing berusaha di bidang perdagangan eceran di tingkat kabupaten ke bawah (di luar ibu kota daerah) dan wajib mengalihkan usaha mereka kepada warga negara Indonesia.

Peraturan kontroversial ini lahir di era pemerintahan Kabinet Karya atau juga dikenal sebagai Kabinet Djuanda, di mana Djuanda sebagai perdana menteri. Partai Komunis Indonesia (PKI) paling menentang PP ini. Di sejumlah daerah bahkan terjadi bentrok fisik rasial. Dan tidak sedikit warga keturunan Tionghoa (non WNI) kembali ke negara asalnya. Eksodus besar-besaran.

Saya harus berterima kasih kepada bung Kwan yang mempertanyakan masalah ini. Sebab, ini memang topik yang sangat menarik. Terlebih jika kita kaitkan dengan posisi Sukarno sebagai Presiden. Keteguhan Bung Karno untuk kemudian tidak mencabut atau membatalkan PP itu, menjadi perhatian tersendiri. Sebab, ini bisa menimbulkan spekulasi tersendiri tentang hubungan Bung Karno dengan komunitas Tionghoa. Di sisi lain, Bung Karno justru memiliki sejumlah pembantu (tangan kanan, menteri) yang berasal dari keturunan Tionghoa.

Bung Kwan di bagian akhir menyebutkan, telah menelusuri literatur untuk mencari latar belakang lahirnya PP 10/1959, tetapi dikatakan, tidak ketemu. Menurut saya, latar belakangnya adalah sebuah perjalanan panjang sejarah kolonisasi di Indonesia. Karenanya, memandang lahirnya PP 10/1959 tidak bisa diletakkan di setting sejarah kisaran tahun 1950-an. Kita harus mengilas-baik ke era VOC.

Sesungguhnya, di sejumlah novel Pramoedya Ananta Toer, seperti yang telah Bung Kwan baca, tergambar, betapa kekuatan penjajah ketika itu bukannya tak terbatas. Belanda tidak bisa merasuk hingga ke pelosok pedesaan. Untuk itulah, Belanda menggunakan kaki-tangan masyarakat pendatang, khususnya keturunan India, Arab, dan Cina. Dengan kata lain, merekalah yang menjadi kaki-tangan penjajah untuk menguasai perekonomian rakyat.

Sejak itulah, ekonomi pedesaan mengenal istilah ijon, tengkulak, sampai rentenir. Bukan hanya itu, kaki-tangan penjajah itu juga yang karena kekuatan kapitalnya, bisa mengatur harga. Dan, bisa jadi, itu pula yang mengakibatkan sampai sekarang, nasib petani berada di ranah buruk. Paling berisiko (jika gagal panen akibat cuaca atau serangan hama), tetapi tidak punya daya untuk menentukan harga jual komiditi yang dihasilkannya.

Jika diteruskan, memang menjadi sangat panjang. Bahkan menjadi cukup panjang untuk dijadikan sebuah buku. Hmmm…. (roso daras)

 

Published in: on 14 November 2011 at 03:58  Comments (15)  
Tags: , ,