Menggugat Konstitusi Kita

Dewan Harian Nasional Angkatan ’45 (DHN 45) mengeluarkan sebuah karikatur yang sungguh aktual dan menggelitik. Karikatur itu berupa gugatan terhadap konstitusi negara kita yang kita sebut sebagai Undang Undang Dasar 1945. Saya pribadi bangsa kita sebagai bangsa celaka… karena mungkin tidak sampai satu persen dari penduduk republik ini yang pernah membaca, mendalami, dan menghayati bab demi bab, bunyi pasal demi pasal ayat demi ayat konstitusi kita.

Alhasil, ketika terjadi amandemen tidak banyak yang menaruh perhatian. Bahkan mungkin tidak banyak yang hirau ihwal konsekuensi dari amandemen terhadap konstitusi kita. Bangsa kita seperti cuek terhadap langkah amandemen yang dilakukan MPR-DPR RI periode 1999 – 2004. Hampir dapat dipastikan, sangat sedikit dari bangsa kita yang menyadari bahwa sejatinya, UUD 1945 sudah tidak ada lagi. Konstitusi kita sejak tahun 2002 adalah UUD 2002.

Dari katikatur itu bisa kita simak, UUD 1945 yang asli dan yang hasil amandemen (UUD 2002) terdapat perbedaan yang mencolok. Pada UUD 1945 (asli), terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16 Bab, 37 Pasal, 51 Ayat), dan Penjelasan. Sifat konstitusi kita sangat pro rakyat, menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sementara UUD 1945 hasil 4 kali amandemen dan menjadi UUD 2002 itu, susunannya berubah total menjadi Pembukaan, Batang Tubuh (21 Bab, 78 Pasal, 170 Ayat), TANPA penjelasan alias Penjelasan dihilangkan. Karakter UUD 2002 lebih pro penjajahan, neoliberal dan nekolim.

Ketidakhiruan kita terhadap aksi amandemen yang berakibat fatal itu, sesungguhnya sudah bisa kita rasakan. Di bidang tata negara, MPR dikebiri (bukan lagi lembaga tertinggi), adanya Dewan Perwakilan Daerah dan banyak badan-badan atau komisi-komisi baru yang tumpang tindih. Sistem demokrasi liberal 50 + 1 mengalahkan yang 49. Sistem pemilihan langsung yang mengakibatkan bangsa ini setiap saat hanya disibukkan dengan berbagai pemilihan langsung, mulai dari pemilihan anggota DPR, pemiihan Presiden dan Wapres, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemiihan Bupati dan Wakil Bupat, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, sampai ke Pemilihan Kepala Desa.

Pesan terakhir yang hendak disampaikan DHN 45 dan segenap elemen masyarakat lain yang menyadari bahayanya konstitusi liberal tadi adalah khittah, kembali ke UUD 1945. Caranya? Harus ada kesadaran dari pemangku kekuasaan, baik itu Presiden dan Wakil Presiden maupun para wakil rakyatnya. Tanpa itu, rangkaian gerbong bernama Republik Indonesia ini makin melenceng dari rel yang telah diletakkan para pendiri bangsa. (roso daras)

Iklan
Published in: on 1 Juni 2010 at 03:15  Comments (7)  
Tags: , , ,

The URI to TrackBack this entry is: https://rosodaras.wordpress.com/2010/06/01/menggugat-konstitusi-kita/trackback/

RSS feed for comments on this post.

7 KomentarTinggalkan komentar

  1. setuju!!!!!!

  2. Saya masih ga paham akar masalahnya.
    UUD itu diamandemen di zaman Ketua MPRnya Pak Amien Rais… (nb: beliau di garda terdepan tokoh anti neolib)

    Kalau di situ disebutkan bahwa semangat UUD amandemen semanganya nekolim dan neolib. Yg mana??

    Masak fungsi dan tugas MPR yang “dipangkas” dijadikan pembenaran. Masak pemilihan langsung oleh rakyat dipersalahkan??

  3. Politikus kita pasca reformasi, kebanyakan bobrok spiritual. Yang busuk orangnya, tetapi yang di-obrak-abrik peraturannya atau undang-undangnya. Pemilihan langsung menjadi ajang “proyek” cari duwit dan menjarah kekayaan republik. Boleh tanya ke seluruh Nusantara, yang namanya “uang komisi proyek”, “uang return fee” tetap jalan terus pasca reformasi.
    Kalau memang pejabat berniat memberantas korupsi, harus berani jadi “kere”, sugih tanpa bandha — digdaya tanpa aji (petuah dr.Sosrokartono)

  4. Saya setuju dengan artikel itu, rasa-rasanya sejak UUD 45 di amandemen demokrasi kita adalah Liberal bukan Pancasila lagi…
    Musyawarah mufakat sudah tidak ada lagi, sekarang siapa yang kuat dia yang menang, siapa yang banyak pendukung walaupun salah dia yang berkuasa.(yen tak roso-roso)

  5. seru bgt yo kyknya… 🙂 up up..

  6. Kita sebagai rakyat kecil merasa aneh dengan mereka yang mengawaku wakil rakyat., hasil amendemen UUD 45 mereka banggakan dengan mengatakan ini adalah semangat demokratis yang menjujung tinggi kedaulatan ditangan rakyat.! lalu kita patut pertanyakan apakah mereka mempunyai semangat nasionalisme.? apakah mereka (penguasa dan wakli rakyat) bekerja untuk rakyat.? apakah mereka melihat dan sadar bahwa susbtasi dari UUD 45 adalah utk mensejahtrakan rakyat dan menghilangkan penjajahan diatas muka bumi ini.! Jadi kalau kita menilai bahwa AMENDEMEN UUD 45 dilakukan hany karena tekanan bangsa asing adalah benar.! Bukti nyata saat ini semua undang-2 tidak ada yg pro rakyat (UU No.13 2003 merugikan kaum buruh dan tidak memanusiakan buruh, menghilangkan semangat hubungan industrial PANCASILA)

  7. Dekrit Presiden, sekarang juga:

    “Kembali ke UUD 1945…!”


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: