“Kerawuhan” Pak Achadi

Mochammad Achadi, akrab disapa pak Achadi, adalah Menteri Transmigrasi dan Koperasi pada Kabinet Dwikora, kabinet era terakhir kepemimpinan Bung Karno (1964-1966). Dia bukan saja seorang Sukarnois, tetapi sebagai pembantu Presiden, ia memiliki banyak kesaksian tentang Putra Sang Fajar. Beruntung, dalam usianya yang sudah menginjak kepala delapan, memorinya masih sangat bagus.

Darinya pula saya banyak mendapat pencerahan, baik tentang sosok Sukarno maupun pemikiran-pemikirannya. Di tengah kepadatan jadwal SEA Games, beberapa hari lalu, beliau “rawuh” ke hotel Sultan. Saya sangat-sangat berterima kasih sekaligus memberi apresiasi yang tinggi. Sebagai sesepuh, pak Achadi ringan-kaki untuk “mengalah”, dan bertemu di hotel Sultan.

Seperti biasa, silaturahmi kemudian menjadi ajang bincang-bincang tentang banyak hal. Saya tidak bisa menyebutnya sebagai diskusi, selain terkesan serius, sejatinya momen silaturahmi dengan beliau lebih banyak saya jadikan sarana mengisi dan me-refresh otak dan batin saya. Baik tentang Sukarnoisme maupun konsepsi kebangsaan.

Sekelumit saja saya kabarkan, bahwa pada perbincangan sore hari yang diwarnai mendung pekat dan derai hujan itu, Achadi menyoal “penjajahan ekonomi” yang masih merajalela di Indonesia. Tak lama kemudian, ia memberi saya sebuah paper 17 halaman yang diberinya judul “Perjuangan Membangun Perekonomian Nasional Demokratis di Indonesia”.

Achadi memang masih rajin menulis. Kajian yang acap digelutinya adalah bidang ekonomi-politik. Ini sesuai dengan disiplin ilmu yang ia dalami ketika kuliah di Inggris tahun 60-an. Achadi sangat prihatin dengan amandemen terhadap UUD 1945, yang baginya mengubah substansi signifikan. Bidang politik, ketatanegaraan dan ekonomi menjadi berantakan. Muaranya adalah kehancuran bangsa dan negara ini sebagai sebuah negara kesatuan.

Negara-negara liberal yang mengacak-acak bangsa dan negara ini, begitu tekun dan telaten menggerogoti sendi-sendi bangsa. Mulai dari pembusukan ideologi Pancasila, dan kemudian mengubah konstitusi kita (UUD 1945). Dari generasi ke generasi, upaya menjauhkan dua landasan hidup berbangsa dan bernegara itu dilakukan dengan begitu sistematis, sehingga anak bangsa tidak menyadarinya.

Butir-butir sila dalam Pancasila, banyak yang tidak lagi hafal. Padahal, menghafal saja belum tentu mengamalkan. Belum lagi jika kita bicara UUD. Generasi ke generasi makin dijauhkan dari komitmen konstitusi. Konstitusi seolah menjadi komoditi birokrat dan politisi. Rakyat? Cukup diberi hiburan liberal yang hingar-bingar, cukup diberi persoalan, cukup diberi suguhan drama politik memuakkan.

Achadi menunjuk pasal 27: Tiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hmmm… kita tentu menjadi geram melihat angka pengangguran yang terus bertambah, dan sulitnya mencari pekerjaan, sehingga banyak anak bangsa yang mencari penghidupan dan pekerjaan di negara orang.

Achadi juga mengutipkan bunyi pasal 33:

(1) Perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan

(2) Cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara

(3) Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kepentingan sebesar-besarnya bagi rakyat.

Menyimak bunyi utuh konstitusi di atas, teranglah bagi kita, mengapa bangsa dan negara kita tidak bisa lekas menjadi bangsa besar seperti digagas para pendiri bangsa. Jelas bahwa penyelenggara negara sudah menabrak konstitusi. Perekonomian kita tidak disusun atas dasar kekeluargaan, melainkan atas dasar patron kapitalistik. Cabang-cabang produksi penting, sudah dikuasai asing. BUMN-BUMN dijual. Kekayaan bumi, air tidak lagi dikuasai negara bagi kemakmuran rakyat. Lagi-lagi, investor asing sudah mencengkeram bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya bagi kepentingan mereka. Rakyat kita?

Terakhir, pak Achadi menyuguhkan pasal 34: Fakir miskin dan anak-anak terlantar menjadi tanggung jawab negara.

Ahhh… sesungguhnya, betapa tidak satu pun presiden/kepala negara penerus Bung Karno yang hirau dengan Pancasila dan UUD 1945. Kedua landasan berbangsa-bernegara itu, dipinggirkan, di-tidak-pentingkan, dijadikan barang usang. Kita sedang di bawa ke demokrasi liberal dengan tatanan ekonomi kapitalistis, lengkap dengan segala propagandanya.

Kita harus mencegah!!! Cegahlah dengan tangan. Jika tidak mampu, cegahlah dengan lisan. Jika itu pun dirasa berat, cegahlah dengan hati. Jaga api nasionalisme kita. (roso daras)

Published in: on 16 November 2011 at 05:03  Comments (6)  
Tags: , ,

Menggugat Konstitusi Kita

Dewan Harian Nasional Angkatan ’45 (DHN 45) mengeluarkan sebuah karikatur yang sungguh aktual dan menggelitik. Karikatur itu berupa gugatan terhadap konstitusi negara kita yang kita sebut sebagai Undang Undang Dasar 1945. Saya pribadi bangsa kita sebagai bangsa celaka… karena mungkin tidak sampai satu persen dari penduduk republik ini yang pernah membaca, mendalami, dan menghayati bab demi bab, bunyi pasal demi pasal ayat demi ayat konstitusi kita.

Alhasil, ketika terjadi amandemen tidak banyak yang menaruh perhatian. Bahkan mungkin tidak banyak yang hirau ihwal konsekuensi dari amandemen terhadap konstitusi kita. Bangsa kita seperti cuek terhadap langkah amandemen yang dilakukan MPR-DPR RI periode 1999 – 2004. Hampir dapat dipastikan, sangat sedikit dari bangsa kita yang menyadari bahwa sejatinya, UUD 1945 sudah tidak ada lagi. Konstitusi kita sejak tahun 2002 adalah UUD 2002.

Dari katikatur itu bisa kita simak, UUD 1945 yang asli dan yang hasil amandemen (UUD 2002) terdapat perbedaan yang mencolok. Pada UUD 1945 (asli), terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16 Bab, 37 Pasal, 51 Ayat), dan Penjelasan. Sifat konstitusi kita sangat pro rakyat, menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sementara UUD 1945 hasil 4 kali amandemen dan menjadi UUD 2002 itu, susunannya berubah total menjadi Pembukaan, Batang Tubuh (21 Bab, 78 Pasal, 170 Ayat), TANPA penjelasan alias Penjelasan dihilangkan. Karakter UUD 2002 lebih pro penjajahan, neoliberal dan nekolim.

Ketidakhiruan kita terhadap aksi amandemen yang berakibat fatal itu, sesungguhnya sudah bisa kita rasakan. Di bidang tata negara, MPR dikebiri (bukan lagi lembaga tertinggi), adanya Dewan Perwakilan Daerah dan banyak badan-badan atau komisi-komisi baru yang tumpang tindih. Sistem demokrasi liberal 50 + 1 mengalahkan yang 49. Sistem pemilihan langsung yang mengakibatkan bangsa ini setiap saat hanya disibukkan dengan berbagai pemilihan langsung, mulai dari pemilihan anggota DPR, pemiihan Presiden dan Wapres, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemiihan Bupati dan Wakil Bupat, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, sampai ke Pemilihan Kepala Desa.

Pesan terakhir yang hendak disampaikan DHN 45 dan segenap elemen masyarakat lain yang menyadari bahayanya konstitusi liberal tadi adalah khittah, kembali ke UUD 1945. Caranya? Harus ada kesadaran dari pemangku kekuasaan, baik itu Presiden dan Wakil Presiden maupun para wakil rakyatnya. Tanpa itu, rangkaian gerbong bernama Republik Indonesia ini makin melenceng dari rel yang telah diletakkan para pendiri bangsa. (roso daras)

Published in: on 1 Juni 2010 at 03:15  Comments (7)  
Tags: , , ,
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 361 pengikut lainnya.